Penipuan Undian Berhadiah

Jangan percaya apabila anda telah memenangkan hadiah dalam suatu undian berhadiah di mana anda tidak ikut berpartisipasi.


Penipuan undian berhadiah makin marak dimana-mana. Penipuan macam ini sepertinya termasuk dalam modus penipuan biaya dimuka (Advance Fee Frauds) dengan target menipu orang-orang jujur yang memiliki tabungan.

Biasanya, korban atau target menerima pemberitahuan dari surat tak dikenal atau e-mail yang menyatakan bahwa mereka telah memenangkan hadiah besar dalam suatu undian berhadiah meskipun mereka sama sekali tidak pernah mendaftar untuk ikut bermain dalam undian tersebut. Seringkali, target merupakan satu-satunya pemenang atau salah satu dari beberapa pemenang. Target diminta untuk menjaga kerahasiaan baik untuk alasan keamanan atau pajak dalam rangka untuk menghindari duplikasi klaim.

Target diberitahukan bahwa pemenang dipilih oleh sistem pemilihan komputer atau berdasarkan pencarian acak pada buku alamat dan daftar alamat e-mail. Biasanya undian tersebut diklaim beroperasi dibawah kendali pemerintahan atau internasional dengan menggunakan nama seperti 'Spanish National Lottery', 'Sweepstake Lottery Company' untuk menciptakan kesan seolah lembaga undian berhadiah yang bonafid.

Biasanya terdapat kontak person (Manajer klaim atau Petugas pembayaran) ditugaskan untuk membantu pemenang untuk meng-klaim hadiahnya. Nomor Telpon dan fax atau alamat website juga tersedia, tapi alamat pos jarang sekali diberikan.

Para pemenang akan diberitahu bahwa mereka memiliki waktu yang singkat untuk mengklaim hadiahnya sebelum uang hadiah tersebut dikembalikan ke asosiasi undian berhadiah atau institusi pemerintah. Untuk mengklaim hadiah, pemenang harus menyediakan detail data pribadi pada sebuah formulir yang telah disediakan oleh Manajer klaim. Copy dari dokumen identifikasi pun juga diminta untuk membuktikan kebenaran atau keabsahan identitas pemenang.

Target dapat memilih apakah akan menerima uang melalui tranfer sehingga perlu membuka rekening Bank yang baru, atau dengan menemui Manajer klaim atau salah satu asistennya dan mengambil uang hadiah secara langsung. Target kemudian diminta untuk membayar beberapa biaya dimuka sebagai syarat untuk mentransfer uang hadiah melalui Western Union atau perusahaan sejenis lainnya. Biaya-biaya ini bisa jadi termasuk biaya lisensi, biaya registrasi, berbagai macam pajak dan biaya pengacara. Biaya-biaya dimuka mungkin juga diperlukan untuk membuka rekening bank dimana uang hadiah tersebut akan ditransfer. Semua ini mungkin terlihat sangat masuk akal juga tidak mencurigakan bagi korban, dan semua ini harus dibayar tunai sebelum hasil kemenangan dapat dikeluarkan.

Saran-saran

Selalu curiga jika Anda diminta untuk membayar sejumlah uang sebagai biaya di muka untuk mendapatkan hadiah!

Berhati-hati karena detail identitas anda dapat digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindakan kriminal dengan menggunakan nama anda, untuk mendapatkan akses ke rekening anda, atau untuk membuka line of credit atas nama anda.

Rekomendasi:

  • Jangan pernah membalas pesan-pesan tersebut.
  • Khususnya lagi jangan pernah mengirimkan uang.
  • Jangan mengirim atau menyerahkan dokumen-dokumen identifikasi, bahkan copy-nya.
  • Jangan pernah menyerahkan rincian rekening bank Anda atau kartu pembayaran.

Jika anda telah melakukan kontak dengan para penipu atau telah membayar sejumlah uang sebagai biaya di muka:

  • Simpan semua data pesan atau surat yang diterima maupun dikirim
  • Simpan semua dokumen transaksi dan pengiriman uang
  • Jangan pernah mau jika diminta bertemu dengan pelaku untuk menerima hadiah, Anda tidak akan menerima uang, tapi justru membahayakan diri anda sendiri
  • Segera hubungi Polisi terdekat dan ikuti sarannya.


(interpol.int)

Penipuan Internet dalam Hukum Indonesia

Fenomena Kejahatan Penipuan Internet dalam Kajian Hukum Republik Indonesia

OLEH: Ny. JUSRIDA TARA, SH., M.Hum.

I. PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang seiring dengan perkembangan pola berfikir umat manusia sebagai mahluk sosial yang mempunyai naluri ingin tahu, ingin mengenal, ataupun berkomunikasi. Inovasi dibidang teknologi informasi dan komunikasi telah berhasil menemukan dan menciptakan antara lain telepon, handpone, komputer dan internet. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet, maka manusia dapat mengetahui apa yang terjadi didunia ini dalam hitungan detik, dapat berkomunikasi dan mengenal orang dari segala penjuru dunia tanpa harus berjalan jauh dan bertatap muka secara langsung. Inilah yang dikenal orang dengan sebutan dunia maya atau Cyber Space. Perkembangan teknologi informasi ini banyak manfaat yang positif dalam memudahkan umat manusia untuk melakukan kegiatan-kegiatan melalui dunia cyber, seperti: e-travel yang berhubungan dengan pariwisata, e-banking yang berhubungan dengan perbankan electronic mail atau e-mail, e-commerce yang berhubungan dengan perdagangan.
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disamping memberi manfaat bagi kemaslahatan masyarakat, disisi lain memiliki peluang untuk digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dapat terjadi pada kejahatan biasa maupun yang secara khusus menargetkan kepada sesama infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagai korbannya, dimana dampak dari kejahatan yang muncul dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara negatif dapat menyebabkan runtuhnya sistem tatanan sosial, lumpuhnya perekonomian nasional suatu negara, lemahnya sistem pertahanan dan keamanan serta juga dapat memiliki peluang untuk digunakan sebagai alat teror.

Dampak negatif pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut sesungguhnya dewasa ini dan pada masa mendatang patut mendapat perhatian kita dengan seksama, khususnya dengan mencermati kejahatan dunia maya baik kejahatan yang bersifat konvensional yang difasilitasi oleh teknologi canggih maupun muncul dan berkembangnya kejahatan baru (new crime) dengan teknologi canggih tersebut. Sektor perbankan yang dewasa ini mengembangkan electronic banking transaction pada hakekatnya merupakan mekanisme transaksi jarak jauh dilakukan tanpa saling bertemu secara fisik antara konsumen (nasabah) dengan penyedia jasa bank. electronic banking transaction digunakan untuk memberikan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi dan kesederhanaan pelayanannya. Pada sisi lain. Electronic banking transaction tidak dapat dihindari akan munculnya kejahatan baru (new crime) yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang dengan membawa akibat kerugian yang tidak kecil bagi masyarakat dan bahkan negara, misalnya pembobolan keuangan diperbankan yang menimbulkan kerugian bagi nasabah dan pencurian bahan informasi milik nasabah. Internet merupakan sarana yang dipergunakan pelaku-pelaku tersebut.

Kejahatan menggunakan sarana internet memiliki karakteristiknya tidak hanya lingkup nasional namun juga bersifat global oleh karena dapat menembus ruang dan waktu, tidak ada batas negara, tidak mengenal yurisdiksi, dan dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Mencermati perkembangan pesat kejahatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi seperti halnya kejahatan dengan menggunakan internet, kita dihadapkan suatu kenyataan bahwa hukum sepatutnya mampu mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya kejahatan menggunakan internet seperti internet fraud, paling tidak jangan sampai tertinggal sehingga tidak mampu/tidak dapat mengatasi kejahatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.


II. KRIMINALISASI KEJAHATAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI


Kemunculan internet dapat dikatakan merupakan hasil dari revolusi informasi yang sangat mengagumkan, membanggakan oleh karena secara mendasar mengandung ciri praktis dan memudahkan, baik untuk penggunaan secara orang perorangan maupun organisasi atau institusional, dalam berbagai aspek kehidupan. Ciri tersebut tidak terlepas dari kekuatan dan kecepatan internet dalam tatanan operasionalnya yang antara lain dapat menembus ruang dan waktu. Dengan ciri dan sifat internet yang demikian itu, maka patut dicermati bahwa penyalahgunaan internet membawa dampak negatif dalam bentuk munculnya jenis kejahatan baru seperti:

- hackers membobol komputer milik bank dan memindahkan dana secara melawan hukum;
- pelaku mendistribusikan gambar pornografi anak;

- teroris menggunakan internet untuk merancang dan melaksanakan serangan;
- penipu menggunakan kartu kredit milik orang lain untuk berbelanja di internet.

Uraian berikut ini bukanlah untuk mengupas segi teknis operasionalisasi electronic banking dengan menggunakan internet banking, namun membatasi pada kejahatan dengan penggunaan sarana internet.
Internet fraud dapat dikatakan merupakan kejahatan yang berbasis komputer. Pada umumnya perbuatan penipuan adalah suatu kejahatan konvensional yang dilakukan di dunia nyata. Namun karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka modus operandi kejahatan penipuan beralih menggunakan pemanfaatan teknologi tersebut dan dampaknya juga ada pada dunia nyata seperti adanya pihak atau korban yang dirugikan baik manusia orang perorangan maupun organisasi atau instansi.

Internet Fraud atau tindak pidana penipuan melalui media internet telah merambah di Indonesia, dengan korban warga negara asing ataupun warga negara Indonesia. Dari sudut penegakan hukum atas internet fraud, masih dihadapkan pada perbedaan pendapat, yakni ada yang berpendapat bahwa kejahatan ini termasuk dalam wilayah kejahatan dunia maya dan sebagian lagi menyebutkan bahwa kejahatan tersebut adalah kejahatan konvensional yang ada aturannya didalam KUHP. Mencermati fenomena kejahatan internet fraud tersebut dan memahami bahwa Indonesia sebagai negara hukum, maka fenomena tersebut seyogyanya perlu ditanggulangi agar penegakan hukum lebih efektif dan berkepastian hukum. Kriminalisasi internet fraud akan dapat memperkuat sistem hukum pidana selaras dengan asas legalitas dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman didalam Pasal 16 ayat 1 menegaskan bahwa ”Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Disamping itu, kebijakan kriminalisasi internet fraud tersebut harus dapat menjaga kepentingan hukum baik nasional maupun internasional/multilateral dalam kerangka kerjasama pemberantasan kejahatan yang berdemensi lintas batas negara.

Berkenaan dengan upaya untuk penanggulangan fenomena meningkatnya internet fraud, maka pilihan kebijakan antara lain dapat dilakukan melalui pendekatan legislasi, misalnya menyempurnakan atau mengamandemen Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), membuat peraturan perundang-undangan tersendiri mengenai kejahatan teknologi informasi dan komunikasi dan sebagainya.

III. ATURAN HUKUM DALAM BENTUK PERUNDANG-UNDANGAN

Ada ungkapan hukum yang terkenal ”hukum ketinggalan dari peristiwanya” (Hinkt Achter de Feiten Aan), hukum yang dimaksud disini adalah peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diatas tentunya terkait dengan kebijakan kriminalisasi yang berhubungan dengan kejahatan dunia maya.
Kebijakan untuk melakukan kriminalisasi memerlukan:
- harmonisasi materi atau substansi tindak pidana;
- harmonisasi kebijakan formulasi tindak pidana.
Kajian kedua harmonisasi tersebut sebaiknya dilakukan dengan mencermati perkembangan ditingkat nasional, regional maupun internasional, karena dunia cyber menyangkut bukan saja kepentingan nasional tetapi regional dan internasional.
Berkaitan dengan harmonisasi materi/substansi tindak pidana, diperlukan masukan dari pakar-pakar dibidang cyber, karena mereka lebih mengetahui perbuatan apa dan bagaimana yang dipandang sangat merugikan atau membahayakan sehingga patut dikriminalisasikan, sedangkan untuk masalah yang berkaitan dengan harmonisasi kebijakan formulasi tindak pidana perlu dikaji apakah kebijakan formulasi/legislasi tindak pidana dibidang teknologi cyber ini dimasukan dalam undang-undang khusus (seperti Rancangan Undang-Undang Cyber Crime, Rancangan Undang-Undang Teknologi Informasi) atau diintegrasikan dalam undang-undang yang berlaku umum (seperti Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Dalam RUU KUHPidana tahun 2006 telah mengatur masalah-masalah cyber crime:

1. Penggunaan dan Perusakan Informasi Elektronik dan Domain

Pasal 373

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer dan/atau sistem elektronik.

Pasal 374

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II penyelenggara agen elektronik yang tidak menyediakan fitur pada agen elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunaannya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.

Pasal 375

(1). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV setiap orang yang memiliki dan menggunakan nama domain berdasarkan itikad tidak baik melanggar persaingan usaha tidak sehat dan melanggar hak orang lain.
(2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana.

2. Tanpa Hak Mengakses Komputer dan Sistem Elektronik

Pasal 376

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV setiap orang yang:

  • menggunakan, mengakses komputer, dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi pertahanan nasional atau hubungan internasional yang dapat meyebabkan gangguan atau bahaya terhadap negara dan/atau hubungan dengan subjek hukum internasional;
  • melakukan tindakan yang secara tanpa hak yang menyebabkan transmisi dari program, informasi, kode atau perintah komputer dan/atau sistem elektronik yang dilindungi negara menjadi rusak;
  • menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya, baik dari dalam maupun luar negeri untuk memperoleh informasi dari komputer dan/atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara;
  • menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik pemerintah yang dilindungi secara tanpa hak;
  • menggunakan dan/atau mengakses tanpa hak atau melampaui wewenangnya, komputer dan/atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara, yang mengakibatkan komputer dan/atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak;
  • menggunakan dan/atau mengakses tanpa hak atau melampaui wewenangnya, komputer dan/atau sistem elektronik yang dilindungi oleh masyarakat, yang mengakibatkan komputer dan/atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak;
  • mempengaruhi atau mengakibatkan terganggunya komputer dan/atau sistem elektronik yang digunakan oleh pemerintah;
  • menyebarkan, memperdagangkan, dan/atau memanfaatkan kode akses (password) atau informasi yang serupa dengan hal tersebut, yang dapat digunakan menerobos komputer dan/atau sistem elektronik dengan tujuan menyalahgunakan komputer dan/atau sistem elektronik yang digunakan atau dilindungi oleh pemerintah;
  • melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasional dengan maksud merusak komputer atau sistem elektronik lainnya yang dilindungi negara dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia dan ditujukan kepada siapa pun; atau
  • melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasional dengan maksud merusak komputer atau sistem elektronik lainnya yang dilindungi negara dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia dan ditujukan kepada siapa pun.
Pasal 377

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI, setiap orang yang menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi milik pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi.

Pasal 378

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI, setiap orang yang:

  • menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya dengan maksud memperoleh keuntungan atau memperoleh informasi keuangan dari Bank Sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabahnya;
  • menggunakan data atau mengakses dengan cara apapun kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain secara tanpa hak dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan;
  • menggunakan dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik Bank Sentral, lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan yang dilindungi secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya, dengan maksud menyalahgunakan, dan/atau untuk mendapatkan keuntungan daripadanya; atau
  • menyebarkan, memperdagangkan, dan/atau memanfaatkan kode akses atau informasi yang serupa dengan hal tersebut yang dapat digunakan menerebos komputer dan/atau sistem elektronik dengan tujuan menyalahgunakan yang akibatnya dapat mempengaruhi sistem elektronik Bank Sentral, lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan, serta perniagaan di dalam dan luar negeri.


3. Pornografi Anak Melalui Komputer

Pasal 379

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda Kategori IV setiap orang yang tanpa hak melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi anak berupa:

a. memproduksi pornografi anak dengan tujuan untuk didistribusikan melalui sistem komputer;
b. menyediakan pornografi anak melalui suatu sistem komputer;
c. mendistribusikan atau mengirimkan pornografi anak melalui sistem komputer;
d. membeli pornografi anak melalui suatu sistem komputer untuk diri sendiri atau orang lain; atau
e. memiliki pornografi anak di dalam suatu sistem komputer atau dalam suatu media penyimpanan data komputer.

Disamping itu Buku Kesatu, Ketentuan Umum RUU KUHPidana, mendefinisikan kata ”masuk”, yaitu: masuk adalah termasuk mengakses komputer atau masuk ke dalam sistem komputer. (Pasal 186)
Sedangkan yang dimaksud dengan sistem komputer adalah suatu alat atau perlengkapan atau suatu perangkat perlengkapan yang saling berhubungan atau terkait satu sama lain, satu atau lebih yang mengikuti suatu program, melakukan prosesing data secara atomatik (Pasal 206).

IV. ATURAN HUKUM FORMIL BERKAITAN DENGAN INTERNET FRAUD

Beberapa hal yang menonjol dari penerapan sistem electronic transaction seperti halnya menggunakan internet pada perbankan adalah berupa paparless document atau digital document yang merupakan document electronik. Iinternet fraud juga menghasilkan document electronic dengan permasalahan pada segi pembuktian document electronic secara yuridis.

Alat bukti melalui teknologi moderen permasalahan keabsahan hukum yakni mengenai sejauhmana dapat digunakan sebagai pembuktian di depan pengadilan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 ayat 1 merinci alat bukti terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Ketentuan alat bukti di dalam KUHAP tersebut yang merupakan lex generalis, dapat dikesampingkan dalam hal telah adanya suatu undang-undang yang memuat ketentuan acara khusus seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Berkaitan dengan masalah alat bukti, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 antara lain diatur mengenai dokumen-dokumen perusahan yang tidak berupa kertas dan mengenai mikrofilm atau media lainnya dan atau hasil cetaknya yang dapat menjadi alat bukti yang sah. Selanjutnya catatan tersebut ditandatangani oleh pejabat atau pimpinan perusahaan. Catatan yang berupa neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan atau tulisan lain yang menggambarkan neraca dan laba rugi harus dibuat dalam bentuk kertas. Di sisi lain, catatan yang berbentuk rekening, jurnal transaksi harian atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahan dibuat diatas kertas atau dalam sarana lainnya. Penggunaan sarana lainnya disini adalah dengan menggunakan alat bantu untuk memproses pembuatan dokumen perusahaan yang sejak semula tidak dibuat di atas kertas, misalnya menggunakan pita magnetik atau disket.

Selanjutnya diatur bahwa dokumen perusahaan baik yang semula dalam bentuk kertas atau bukan kertas dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya. Menurut undang-undang dimaksud beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke dalam Mikrofilm atau Media lainnya dan Legalisasi, dokumen perusahaan yang telah dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Hal ini merupakan hal yang baru dalam khasanah alat bukti yang berlaku hingga saat ini, alat bukti yang berupa mikrofilm dan sejenisnya diakui sebagai alat bukti.

Dalam aspek pembuktian, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, sebagian kebutuhan dalam hal pembuktian boleh diakomodir, karena Undang-Undang tersebut memungkinkan dokumen perusahaan yang semula dibuat dalam bentuk bukan kertas seperti disket setelah dialihkan ke dalam mikrofilm, CD Rom, CD Word dan sejenisnya, menjadi alat bukti yang sah.

Demikian hal-hal yang dapat disampaikan dalam makalah ini, dan semoga dapat menjadi bahan yang bermanfaat bagi kepentingan penegak hukum di tanah air kita khususnya dalam penanggulangan internet fraud.

Peranan Bank Indonesia Dalam Internet Penipuan

Peranan Bank Indonesia Dalam Pencegahan Kejahatan Penipuan Internet di Perbankan

Disampaikan oleh Direktorat Hukum Bank Indonesia

A. Pendahuluan

Saat ini pemanfaatan teknologi informasi merupakan bagian penting dari hampir seluruh aktivitas masyarakat. Bahkan di dunia perbankan dimana hampir seluruh proses penyelenggaraan sistem pembayaran dilakukan secara elektronik (paperless).

Perkembangan teknologi informasi tersebut telah memaksa pelaku usaha mengubah strategi bisnisnya dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Pelayanan electronic transaction (e-banking) melalui internet banking merupakan salah satu bentuk baru dari delivery channel pelayanan bank yang mengubah pelayanan transaksi manual menjadi pelayanan transaksi oleh teknologi.

Internet banking bukan merupakan istilah yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi yang tinggal di wilayah perkotaan. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya perbankan nasional yang menyelenggarakan layanan tersebut.

Penyelenggaraan internet banking yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi, dalam kenyataannya pada satu sisi membuat jalannya transaksi perbankan menjadi lebih mudah, akan tetapi di sisi lain membuatnya semakin berisiko. Dengan kenyataan seperti ini, keamanan menjadi faktor yang paling perlu diperhatikan. Bahkan mungkin faktor keamanan ini dapat menjadi salah satu fitur unggulan yang dapat ditonjolkan oleh pihak bank.

Salah satu risiko yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan internet banking adalah internet fraud atau penipuan melalui internet. Dalam internet fraud ini menjadikan pihak bank atau nasabah sebagai korban, yang dapat terjadi karena maksud jahat seseorang yang memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi, atau seseorang yang memanfaatkan kelengahan pihak bank maupun pihak nasabah.

Oleh karena itu perbankan perlu meningkatkan keamanan internet banking antara lain melalui standarisasi pembuatan aplikasi internet banking, adanya panduan bila terjadi fraud dalam internet banking dan pemberian informasi yang jelas kepada user.

B. Peranan Bank Indonesia dalam Pencegahan Internet Fraud

Salah satu tugas pokok Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 adalah mengatur dan mengawasi bank. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut Bank Indonesia diberikan kewenangan sbb:

1. Menetapkan peraturan perbankan termasuk ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip-prinsip kehati-hatian.
2. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank.
3. Melaksanakan pengawasan bank secara langsung dan tidak langsung.
4. Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan kewenangan tugas-tugas tersebut di atas ditetapkan secara lebih rinci dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Terkait dengan tugas Bank Indonesia mengatur dan mengawasi bank, salah satu upaya untuk meminimalisasi internet fraud yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah melalui pendekatan aspek regulasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan serangkaian Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia yang harus dipatuhi oleh dunia perbankan antara lain mengenai penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan kegiatan internet banking dan penerapan prinsip Know Your Customer (KYC).

1. Manajemen risiko dalam penyelenggaraan kegiatan internet banking

Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait dengan pengelolaan atau manajemen risiko penyelenggaraan kegiatan internet banking adalah Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/18/DPNP, tanggal 20 April 2004 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet (Internet Banking)

Pokok-pokok pengaturannya antara lain sbb:
a. Bank yang menyelenggarakan kegiatan internet banking wajib menerapkan manajemen risiko pada aktivitas internet banking secara efektif.
b. Penerapan manajemen risiko tersebut wajib dituangkan dalam suatu kebijakan, prosedur dan pedoman tertulis dengan mengacu pada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet (Internet Banking), yang ditetapkan dalam lampiran dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut.
c. Pokok-pokok penerapan manajemen risiko bagi bank yang menyelenggarakan kegiatan internet banking adalah:

1) Adanya pengawasan aktif komisaris dan direksi bank, yang meliputi:
a) Komisaris dan direksi harus melakukan pengawasan yang efektif terhadap risiko yang terkait dengan aktivitas internet banking, termasuk penetapan akuntabilitas, kebijakan dan proses pengendalian untuk mengelola risiko tersebut.
b) Direksi harus menyetujui dan melakukan kaji ulang terhadap aspek utama dari prosedur pengendalian pengamanan bank.

2) Pengendalian pengamanan (security control)
a) Bank harus melakukan langkah-langkah yang memadai untuk menguji keaslian (otentikasi) identitas dan otorisasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi melalui internet banking.
b) Bank harus menggunakan metode pengujian keaslian transaksi untuk menjamin bahwa transaksi tidak dapat diingkari oleh nasabah (non repudiation) dan menetapkan tanggung jawab dalam transaksi internet banking.
c) Bank harus memastikan adanya pemisahan tugas dalam sistem internet banking, database dan aplikasi lainnya.
d) Bank harus memastikan adanya pengendalian terhadap otorisasi dan hak akses (privileges) yang tepat terhadap sistem internet banking, database dan aplikasi lainnya.
e) Bank harus memastikan tersedianya prosedur yang memadai untuk melindungi integritas data, catatan/arsip dan informasi pada transaksi internet banking.
f) Bank harus memastikan tersedianya mekanisme penelusuran (audit trail) yang jelas untuk seluruh transaksi internet banking.
g) Bank harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi kerahasiaan informasi penting pada internet banking. Langkah tersebut harus sesuai dengan sensitivitas informasi yang dikeluarkan dan/atau disimpan dalam database.

3) Manajemen Risiko Hukum dan Risiko Reputasi
a) Bank harus memastikan bahwa website bank menyediakan informasi yang memungkinkan calon nasabah untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai identitas dan status hukum bank sebelum melakukan transaksi melalui internet banking.
b) Bank harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa ketentuan kerahasiaan nasabah diterapkan sesuai dengan yang berlaku di negara tempat kedudukan bank menyediakan produk dan jasa internet banking.
c) Bank harus memiliki prosedur perencanaan darurat dan berkesinambungan usaha yang efektif untuk memastikan tersedianya sistem dan jasa internet banking.
d) Bank harus mengembangkan rencana penanganan yang memadai untuk mengelola, mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan (internal dan eksternal) yang dapat menghambat penyediaan sistem dan jasa internet banking.
e) Dalam hal sistem penyelenggaraan internet banking dilakukan oleh pihak ketiga (outsourcing), bank harus menetapkan dan menerapkan prosedur pengawasan dan due dilligence yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk mengelola hubungan bank dengan pihak ketiga tersebut.

2. Penerapan prinsip Know Your Customer (KYC)

Upaya lainnya yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak kejahatan internet fraud adalah pengaturan kewajiban bagi bank untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah atau yang lebih dikenal dengan prinsip Know Your Customer (KYC). Pengaturan tentang penerapan prinsip KYC terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 dan Surat Edaran Bank Indonesia 6/37/DPNP tanggal 10 September 2004 tentang Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pokok-pokok pengaturannya antara lain sbb:
a. Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

b. Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, bank wajib:
1) Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah.
2) Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah.
3) Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah.
4) Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

c. Terkait dengan kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah, maka:1) Sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, bank wajib meminta informasi mengenai identitas calon nasabah, maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank, informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah dan identitas pihak lain dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain. Identitas calon nasabah tersebut harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen pendukung dan bank wajib meneliti kebenaran dokumen-dokumen pendukung tersebut.2) Bagi bank yang telah menggunakan media elektronis dalam pelayanan jasa perbankan wajib melakukan pertemuan dengan calon nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening.

d. Dalam hal calon nasabah bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain (beneficial owner) untuk membuka rekening, bank wajib memperoleh dokumen-dokumen pendukung identitas dan hubungan hukum, penugasan serta kewenangan bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain. Dalam hal bank meragukan atau tidak dapat meyakini identitas beneficial owner, bank wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah.e. Bank wajib menatausahakan dokumen-dokumen pendukung nasabah dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak nasabah menutup rekening pada bank. Bank juga wajib melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen-dokumen pendukung tersebut.

f. Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank.

g. Bank wajib memelihara profil nasabah yang sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai pekerjaan atau bidang usaha, jumlah penghasilan, rekening lain yang dimiliki, aktivasi transaksi normal dan tujuan pembukaan rekening.

h. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang sekurang-kurangnya mencakup:
1) Pengawasan oleh pengurus bank (management oversight).
2) Pendelegasian wewenang.
3) Pemisahan tugas.
4) Sistem pengawasan intern termasuk audit intern.
5) Program pelatihan karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

i. Bank Indonesia melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah/KYC dan Undang- Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dimana penilaian tersebut dilakukan secara kualitatif atas faktor-faktor manajemen risiko penerapan KYC.

3. Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan Transparansi Produk Bank

Regulasi lainnya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait dengan upaya meminimalisir internet fraud adalah regulasi mengenai penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK), mengingat APMK merupakan alat atau media yang sering digunakan dalam kejahatan internet fraud. Ketentuan mengenai penyelenggaraan APMK terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 6/30/PBI/2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/60/DASP, tanggal 30 Desember 2005 tentang Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian, serta Peningkatan Keamanan Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
Adapun pokok-pokok pengaturannya antara lain sbb:
a). Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu ATM, kartu debet, kartu prabayar dan atau yang dipersamakan dengan hal tersebut.
b). Bagi bank dan lembaga bukan bank yang merupakan penyelenggara APMK harus menyerahkan bukti penerapan manajemen risiko.
c). Penerbit APMK wajib meningkatkan keamanan APMK untuk meminimalkan tingkat kejahatan terkait dengan APMK dan sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap APMK.
d). Peningkatan keamanan tersebut dilakukan terhadap seluruh infrastruktur teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan APMK, yang meliputi pengamanan pada kartu dan pengamanan pada seluruh sistem yang digunakan untuk memproses transaksi APMK termasuk penggunaan chip pada kartu kredit. Selain itu, Bank Indonesia juga mengeluarkan regulasi mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah, sebagai upaya untuk mengedukasi nasabah terhadap produk bank dan meningkatkan kewaspadaan nasabah terhadap berbagai risiko termasuk internet fraud. Ketentuan tersebut terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 Jo SE No. 7/25/DPNP tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
Pokok-pokok pengaturan dalam ketentuan tersebut antara lain sbb:
a). Bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunan Data Pribadi Nasabah.
b). Bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (mislead) dan atau tidak etis (misconduct).
c). Informasi Produk Bank tersebut, minimal meliputi: nama produk, jenis produk, manfaat dan resiko produk, persyaratan dan tatacara penggunaan produk, biaya-biaya yang melekat pada produk, perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan, jangka waktu berlakunya Produk Bank, penerbitan (issuer/originator) Produk Bank.
d). Bank wajib memberikan informasi kepada nasabah mengenai manfaat dan risiko pada setiap produk bank, dimana bank harus menjelaskan secara terinci setiap manfaat yang diperoleh nasabah dari suatu produk bank dan potensi risiko yang dihadapi oleh nasabah dalam masa penggunaan produk bank.

C. Rahasia Bank

Salah satu hal penting dalam memproses pelaku internet fraud adalah pembukaan rahasia bank untuk memperoleh keterangan simpanan milik pelaku internet fraud tersebut, dimana keterangan tersebut dapat dijadikan salah bukti oleh aparat penegak hukum untuk keperluan persidangan pidana.

Ketentuan mengenai rahasia bank diatur dalam UU Perbankan dan kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada prinsipnya setiap Bank dan afiliasinya wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya (Rahasia Bank). Sedangkan keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, tidak wajib dirahasiakan.

Terhadap Rahasia Bank dapat disimpangi dengan izin terlebih dahulu dari pimpinan Bank Indonesia untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank oleh BUPN/PUPLN dan kepentingan peradilan perkara pidana dimana status nasabah penyimpan yang akan dibuka rahasia bank harus tersangka atau terdakwa. Terhadap Rahasia Bank dapat juga disimpangi tanpa izin terlebih dahulu dari pimpinan Bank Indonesia yakni untuk kepentingan perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, tukar menukar informasi antar bank, atas permintaan/persetujuan dari nasabah dan untuk kepentingan ahli waris yang sah.

Dalam hal diperlukan pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang nasabah penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh pihak aparat penegak hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) PBI Rahasia Bank, dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin terlebih dahulu dari pimpinan Bank Indonesia.

Namun demikian untuk memperoleh keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah yang diblokir dan atau disita pada bank, menurut Pasal 12 ayat (2) PBI Rahasia Bank, tetap berlaku ketentuan mengenai pembukaan Rahasia Bank dimana memerlukan izin terlebih dahulu dari pimpinan Bank Indonesia.

D. Urgensi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang tentang Transfer Dana (UU Transfer Dana)

Payung hukum setingkat undang-undang yang khusus mengatur tentang kegiatan di dunia maya hingga saat ini belum ada di Indonesia. Dalam hal terjadi tindak pidana kejahatan di dunia maya, untuk penegakan hukumnya masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada di KUHP yakni mengenai pemalsuan surat (Pasal 263), pencurian (Pasal 362), penggelapan (Pasal 372), penipuan (Pasal 378), penadahan (Pasal 480), serta ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang tentang Merek.

Ketentuan-ketentuan tersebut tentu saja belum bisa mengakomodir kejahatan-kejahatan di dunia maya (cybercrime) yang modus operandinya terus berkembang. Selain itu dalam penanganan kasusnya seringkali menghadapi kendala antara lain dalam hal pembuktian dengan menggunakan alat bukti elektronik dan ancaman sanksi yang terdapat dalam KUHP tidak sebanding dengan kerugian yang diderita oleh korban, misalnya pada kasus internet fraud, salah satu pasal yang dapat digunakan adalah Pasal 378 KUHP (penipuan) yang ancaman hukumannya maksimum 4 (empat) tahun penjara sedangkan kerugian yang mungkin diderita dapat mencapai miliaran rupiah.

Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, kehadiran Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang tentang Transfer Dana (UU Transfer Dana) diharapkan dapat menjadi faktor penting dalam upaya mencegah dan memberantas cybercrimes serta dapat memberikan deterrent effect kepada para pelaku cybercrimes sehingga akan berfikir jauh untuk melakukan aksinya. Selain itu hal yang penting lainnya adalah pemahaman yang sama dalam memandang cybercrimes dari aparat penegak hukum termasuk di dalamnya law enforcement.

Adapun Rancangan Undang-Undang (RUU) ITE dan RUU Transfer Dana saat ini telah diajukan oleh pemerintah dan sedang dilakukan pembahasan di DPR RI, dimana dalam hal ini Bank Indonesia terlibat sebagai narasumber khususnya untuk materi yang terkait dengan informasi dan transaksi keuangan.

E. Penutup

Upaya yang dilakukan Bank Indonesia untuk meminimalisir terjadinya kejahatan internet fraud di perbankan adalah dengan dikeluarkannya serangkaian peraturan perundang-undangan, dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SE), yang mewajibkan perbankan untuk menerapkan manajemen risiko dalam aktivitas internet banking, menerapkan prinsip mengenal nasabah/Know Your Customer Principles (KYC), mengamankan sistem teknologi informasinya dalam rangka kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunan Data Pribadi Nasabah.

Lebih lanjut, dalam rangka memberikan payung hukum yang lebih kuat pada transaksi yang dilakukan melalui media internet yang lebih dikenal dengan cyber law maka perlu segera dibuat Undang-Undang mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang mengenai Transfer Dana (UU Transfer Dana). Dengan adanya kedua undang-undang tersebut diharapkan dapat menjadi faktor penting dalam upaya mencegah dan memberantas cybercrimes termasuk mencegah kejahatan internet fraud.

Pencucian Uang Dan Teroris

MONEY laundering atau pencucian uang menjadi salah satu persoalan yang dibahas dalam Konferensi Ke-23 Aseanapol di Manila, Filipina, September 2003.

PERSOALAN ini semakin mengemuka karena pencucian uang dikaitkan dengan dana yang digunakan jaringan teroris. Sebelum isu terorisme menguak, biasanya masalah pencucian uang selalu dikaitkan dengan perdagangan gelap narkotika, bisnis prostitusi, perjudian, dan perdagangan senjata ilegal. Namun, seiring dengan merebaknya isu terorisme, maka masalah pencucian uang dikaitkan dengan jaringan teroris di Asia Tenggara dan dunia.

Dalam sidang komisi di Konferensi Ke-23 Aseanapol di Manila, terungkap bahwa saat ini otoritas internasional menyoroti Indonesia, Malaysia, dan Filipina karena sejumlah tersangka sudah mulai mengumpulkan dana kemanusiaan dan memiliki hubungan dengan organisasi teroris.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Erwin Mappaseng mengatakan, Polri sudah menyiapkan penyidik yang menguasai persoalan pencucian uang untuk menangani berbagai kasus ini. Kedekatan Polri dengan petugas Bank Indonesia digambarkan Erwin sebagai, "Kami tinggal angkat telepon untuk berkoordinasi jika ada transaksi keuangan yang mencurigakan."

Setelah tragedi WTC pada 11 September 2001, Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), gugus tugas yang dibentuk negara-negara G7 pada tahun 1989 untuk memberantas pencucian uang, memperluas misi dengan ikut serta mencegah mengalirnya dana ke rekening para teroris.

FATF dalam laporan tahun 2001-2002 menyebutkan, organisasi teroris terkait dengan sumber pendanaan yang legal dan ilegal. Organisasi teroris sangat bergantung pada hasil sumber kejahatan yang menghasilkan uang, misalnya perdagangan gelap narkotika, penyelundupan barang dalam jumlah besar, dan kejahatan keuangan antara lain pemalsuan kartu kredit.

Kajian FATF menyebutkan, modalitas pencucian uang yang dilakukan organisasi teroris tidak membedakan dari kejahatan asalnya. Karena itu, aksi terorisme yang dibiayai dengan kejahatan yang menghasilkan uang dan perang melawan pendanaan terorisme dapat diupayakan melalui perangkat pengaturan pencucian uang.

FATF juga menyebutkan, pendanaan terorisme umumnya bergantung pada sumber pendanaan yang sah, yang dikumpulkan melalui organisasi yang sah atau organisasi nirlaba. Dana-dana ini antara lain berasal dari iuran keanggotaan, sumbangan, dan acara kebudayaan dan sosial, yang kemudian disalurkan ke organisasi teroris.

FATF menegaskan pula, pengumpulan dana untuk kepentingan sosial acapkali menjadi "kendaraan" bagi pengumpulan dana pendukung aksi terorisme karena sumber uang yang legal ternyata sangat menyulitkan pendeteksian. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang memiliki jaringan bisnis lintas batas negara juga sering dimanfaatkan untuk pengumpulan dana terorisme melalui jaringan bisnis yang legal.

Karena itu pula, lembaga keuangan mengalami kesulitan mendeteksi dengan menggunakan instrumen laporan transaksi keuangan mencurigakan atau suspicious transaction report (STR).

Di sejumlah negara, kurangnya pengaturan mengenai pencegahan pendanaan terorisme menimbulkan dampak, organisasi teroris dapat dengan aman mengumpulkan dana.

Kriminalisasi atas perbuatan pendanaan terorisme ini sangat mendesak dijadikan sebagai predicate crime dari tindak pidana pencucian uang. Sangat beralasan jika pendanaan terorisme diklasifikasikan sebagai tindak pidana.

Seorang analis PPTAK menyebutkan, Indonesia sudah merespons secara positif gagasan yang berkembang dalam masyarakat internasional bahwa terorisme dan pendanaan terorisme merupakan tindak pidana. Lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme menjadi UU, menjadi landasan hukum utama dalam menangani berbagai aksi terorisme di Indonesia.

Pengaturan terorisme sebelumnya sudah diakomodasi dalam UU No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa terorisme sebagai salah satu kejahatan asal dari money laundering sehingga uang yang berasal dari aktivitas organisasi teroris dapat dikejar dan dituntut dengan UU No 15 Tahun 2002.

PERSOALANNYA, pemberantasan pendanaan terorisme bukan hal yang gampang. Analis PPTAK itu menyebutkan, belum adanya administrasi kependudukan yang tertib, seperti belum adanya kartu identitas tunggal (uniform single ID) bagi setiap orang, seperti halnya dikenal di beberapa negara, antara lain Amerika Serikat dengan Social Security Number.

Pembuatan identitas palsu yang mudah dilakukan pun ikut mempersulit upaya deteksi dan penyelidikan kegiatan pendanaan terorisme.

Penerapan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer) juga belum sepenuhnya dilakukan, baik karena alasan persaingan antarindividu industri, kurangnya penegakan hukum, maupun kurangnya kesadaran nasabah.

Masih dibutuhkan waktu untuk sosialisasi UU Terorisme dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang yang relatif masih baru ini.

Di samping itu, dibutuhkan juga perjanjian internasional yang mengatur pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. (KSP)

Lia Eden lia aminudin

Foto Lia Aminudin Lia Eden


Lia Aminuddin atau lebih dikenal sebagai Lia Eden (lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 21 Agustus 1947) adalah pemimpin kelompok kepercayaan bernama Kaum Eden yang kontroversial. Ibunya bernama Zainab, dan bapaknya bernama Abdul Ghaffar Gustaman, seorang pedagang dan pengkhutbah Islam aliran Muhammadiyah. Pada umur 19 tahun, Lia menikah dengan Aminuddin Day, seorang dosen di Universitas Indonesia dan dikaruniai empat orang anak.

Pada awalnya dia adalah seorang ibu rumah tangga yang menempuh pendidikan hanya sampai jenjang SMA dan sebelumnya mempunyai profesi sebagai perangkai bunga bahkan pernah mempunyai acara tampilan khusus mengenai merangkai bunga di TVRI.

Selain menganggap dirinya sebagai menyebarkan wahyu Tuhan dengan perantaraan Jibril, dia juga menganggap dirinya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit. Dia juga telah mengarang lagu, syair dan juga buku sebanyak 232 halaman berjudul, "Perkenankan Aku Menjelaskan Sebuah Takdir" yang ditulis dalam waktu 29 hari.

Pada 1998, Lia menyebut dirinya Imam Mahdi yang muncul di dunia sebelum hari kiamat untuk membawa keamanan dan keadilan di dunia. Selain itu, dia juga memanggil dirinya Bunda Maria, ibu dari Yesus Kristus. Lia juga mengatakan bahwa anaknya, Ahmad Mukti, adalah Yesus Kristus.

Agama yang dibawa oleh Lia ini berhasil mendapat kurang lebih 100 penganut pada awal diajarkannya. Penganut agama ini terdiri dari para pakar budaya, golongan cendekiawan, artis musik, drama dan juga pelajar. Mereka semua dibaptis sebagai pengikut agama Salamullah. Karena Lia merupakan seorang penulis dan pendakwah yang handal, maka ia bisa meyakinkan orang mengenai kebenaran dakwahnya.

Pada bulan Desember 1997, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah melarang perkumpulan Salamullah ini karena ajarannya dianggap telah menyelewengkan kebenaran mengenai ajaran Islam. Kumpulan ini lalu membalas balik dengan mengeluarkan "Undang-undang Jibril" (Gabriel's edict) yang mengutuk MUI karena menganggap MUI berlaku tidak adil dan telah menghakimi mereka dengan sewenang-wenang.

Kumpulan Salamullah ini juga terkenal karena serangannya terhadap kepercayaan masyarakat Jawa, mengenai mitos Nyi Roro Kidul yang didewakan sebagai Ratu Laut Selatan. Pada tahun 2000, agama Salamullah ini diresmikan oleh pengikut-pengikutnya sebagai sebuah agama baru. Agama Salamullah mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir tetapi juga mempercayai bahwa pembawa kepercayaan yang lain seperti Buddha Gautama, Yesus Kristus, dan Kwan Im, dewi pembawa rahmat yang disembah orang Tionghoa, akan muncul kembali di dunia.

Sejak 2003, kumpulan Salamullah ini memegang kepercayaan bahwa setiap agama adalah benar adanya. Kumpulan yang diketuai Lia Eden ini kini dikenal sebagai Kaum Eden.

Apologetics Index (2006). Lia treads a hazardous path from dried flower arrangement to Eden


Kemampuan Lia Eden

Bagai seperti Yesus Kristus, Kwan Im, dan Tuhan cinta kasih lainnya Lia Eden mengajarkan cinta kasih dan lebih hebatnya lagi dia mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan orang

Di tengah perilaku nyeleneh-nya, Lia menurut Zaenabur juga mendapat kemampuan untuk mengobati orang sakit. Sebagai tetangga dekat, dia pun pernah merasakan kehebatan Lia.

"Saya dulu sakit macam-macam, penyakit dalam begitu. Lalu diobati Bu Lia, jadi sembuh kata dokter. Sudah begitu membayarnya terserah kita. Masukkan saja uang seikhlas kita ke dalam kotak," ucapnya.

Lama-lama perilaku Lia menjadi semakin aneh, sehingga membuat resah suami dan anak-anaknya. Sepengetahuan Zaenabur hanya satu anak Lia yang sepaham, sementara suami dan ketiga anaknya memilih berpisah. Yang menarik, di sisi lain pengikut Lia malah bertambah banyak. Mereka mengenakan pakaian serba putih seperti pakaian ihram.

Selain itu, Lia mengubah rumahnya dengan menulis God's Kingdom - Eden atau Kerajaan Tuhan - Eden di lantai dua rumahnya. Menurut Zaenabur, baru dua tahun ini Lia mulai mencampuradukkan agama. Ini terlihat dari dibangunnya bangunan semacam pura dirumahnya, serta perubahan atribut yang dipakainya.

"Saya lihat dia malah digundul rambutnya seperti bhiksu. Jadi nggak pernah pakai jilbab lagi, pengikutnya juga begitu. Dan itu selalu berubah-ubah, nggak jelas jadinya," paparnya.

Jadi seperti Siwa, Budha, Yesus, Kwan Im, dll. Lia Eden manusia yang menjadi Tuhan seperti manusia yang dulu menjadi Tuhan dulu juga dihujat seperti Lia Eden. Sekarang memang lagi jamannya manusia memang menjadi Tuhan sejak jaman adam, Adam ditawari untuk memakan buat terlarang dan di bilang Iblis dia bisa menjadi Tuhan jika memakan buah terlarang. Pada akhirnya Adam memakan buah, nah cara itu memang mujarab sepanjang masa dan terbukti beberapa manusia berhasil menjadi Tuhan.

Lebih gila lagi di India dan sekarang telah sampai di Indonesia yaitu Sai Baba bisa melakukan banyak keajaiban dan dia bilang bahwa dia Tuhan.

 Andai Kutahu

Saat ku tak melihat bulan
Atau pun matahari
Seperti di lorong yang penuh debu
Ada maling di sekitarku
Juga koruptor KPU

Sayang, aku di sini sendiri
Tak ada tempat untuk menangis
Setitik air mata tak kuperoleh
Entah kenapa aku tersenyum
Melihat nyamuk-nyamuk yang tak menggigitku
Padahal aku takut terserang DBD selagi di tahanan ini
Rasanya tak seperti di Surga lagi

Ketika para tahanan lain tersenyum ramah kepadaku
Saatnya aku melihat keberingasan ulama
Tak sama dengan keramahan para tahanan di sini
Telah terbalikkah dunia?
Kaum kriminal jadi ramah, ulama dan aktivis masjid
jadi pemberang

Aku tersenyum kala melihat langit sekejap
Aku menjemur kesetku di ruang tengah
Kulihat Hercules menatapku ramah
Oh, dia yang namanya Hercules?
Aku ingat dia yang menyerang kantor Indo Pos
Para penyerang masuk tahanan
Tapi penyerangku bahkan menuntutku dan aku yang ditahan

Apalagi ini? Dunia benar-benar terbalik
Ah, aku melamunkan dunia yang sedang terbalik
Keyakinan dan kejahatan disamakan
Sama-sama dibui

He, he, he… Aku dibui karena keyakinanku
Jati diriku sebagai utusan Tuhan yang tak dipercaya
Harus dibasuh melalui tekanan
Lebih-lebih lagi Surgaku dan Kerajaanku
Jangan memicingkan mata,
sebelum aku selesai mengajarimu menilai Neraka dan Surga

He, he, he… Surgaku kini di Polda Metro Jaya
Ada AC di sana, polisinya pun ramah
Barangkali supaya Jibril melihat mereka ramah padaku,
Atau entahlah…

Pokoknya mereka semua ramah kepadaku
Andai kutahu, polisi-polisi itu ternyata santun
Ramah dan tak minta apa-apa padaku
Tentu aku tak perlu takut kepada polisi
Tak satu pun yang mencoba memerasku
pungli untuk jam bezuk pun juga tak mengenaiku
Syukurlah… aku sungguh bersyukur
Keteraniayaanku hanya seperti aromanya saja
Di dalam sini penuh senyum
Aku bahagia di sisi Tuhanku yang tercinta
Aku bahagia, Jibril mengajariku menyanyi

Kini aku menyanyi lagu lama sekali
Katanya itu lagu Vogues 1968

Ini lagunya:
My Special Angel
You are my special angel,
Sent up from above
The Lord smiled down on me
And sent an angel to love
You are my special angel
Right from paradise
I know that you're an angel
Heaven is in your eyes
A smile from your lips
Brings the summer sunshine
The tears from your eyes
Brings the rain
I feel your touch
Your warm embrace
And I'm in heaven again
You are my special Angel
Through eternity
I'll have my special angel
Here to watch over me
You are my special Angel
Through eternity
I'll have my special angel
Here to watch over me
Here to watch over me
angel, angel, angel…

Terima kasih Tuhan,
ada lagu lama yang menghibur hatiku

Thank's God

Jakarta, 11 Januari 2006

Rumah Tahanan Polda Metro Jaya

Lia Eden

Sejarah Narkoba (opium) di Tanah Jawa

RIWAYAT MADAT DI PULAU JAWA



Acara tersebut dihadiri oleh para pembesar karisidenan, bupati, priyayi dan pejabat cina serta pegawai colonial belanda dengan pakaian kebesaran dan lambang jabatan masing-masing.masyarakat kota menikmati acara pesta penuh warna dalam pelelangan Bandar opium tersebut. Residen hadir selaku wakil pemerintah belanda akan memimpin pelelangan. Dia datang paling akhir dikawal pasukan berkuda orang jawa dan didampingi pembantu yang memegang payung kebesaran berwarna keemasan. Bila ia sudah duduk maka lelang akan dimulai. Sekretaris membacakan persyaratan lelang yang meliputi antara lain batas wilayah kerja Bandar, jumlah took madat yang ada dalam wilayah kerja Bandar, sanksi bagi penawar yang melakukan kecurangan. Penawar tertinggi berarti sumbangan besar bagi kas Negara dan karesidenan serta menjadi indicator keberhasilan pemerintahannya.

Dibatavia pemasukan padat pajak madat merupakan parameter kemakmuran wilayah memenangi lelang Bandar madat berarti menguasai pasar madat sumber pajak yang menguntungkan dan mendapatkan patronage serta kewibawaan yang menyertainya .
Suatu tawaran dalam lelang adalah sejumlah uang yang siap dibayarkan setiap tahun oleh para calon syahbandar atas hak istimewa untuk menjual mandat dalam wilayah kerja Bandar yang bersangkutan, yang meliputi satu wilayah karesidenan. jumlah tersebut bisa sangat besar, contoh Bandar semarang membayar sebesar 26 juta gulden pada tahun 1881 dan lebih besar pada tahun berikutnya. Pihak belanda mendorong kompetisi sehat diantara para peserta lelang dan menjaga jangan sampai seorang Bandar terus-menerus menguasai suatu wilayah Bandar.

Segera setelah tawar-menawar berakhir, residen mengirim surat kawat tentang hasil pelelangan kepada direktur keuangan di Batavia dan gubernur jendral akan mengirimkannya ke den haag. Para calon peserta lelang mempelajari kondisi setempat yang dapat mempengaruhi keuntungan potensial Bandar, reputasi para peserta lelang, dan seluk-beluk kebijakan pemerintah. Beberapa hari sebelum lelang disemarang dimana mereka menjajagi medan kompotisi yang akan mereka ikuti. Dalam pertemuan sebelum pelelangan para syahbandar dan calon pesaingnya kemungkinan akan bekerjasama.

Pemerintah Belanda menentukan persyaratan agar para calon Bandar menandatagani kontrak Bandar serta mengikat mereka dengan kewajiban mengelola Bandar. Sebuah kongsi Bandar terdiri atas beberapa anggota yang masing-masing memegang saham tertentu dalam tanggung jawab financial dan keuntungan Bandar. Pembagian saham disepakati dalam akta notaris yang bersifat rahasia yang ditandatangani oleh para anggota kongsi. Pihak pemerintah Belanda mempersiapkan pelelangan dengan mengumpulkan informasi tentang kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, keterpercayaan dan kemampuan pengelolaan Bandar para calon Bandar opium.

Bila hasil lelang tidak memuaskan pihak Belanda karena keraguannya atas kemampuan manajerial dan keterpercayaan beberapa kongsi pemenang lelang, maka lelang diulang.

Menyusul diterimanya sebuah penawaran, dibuatkan kontrak antara Bandar baru, para penjaminnya dengan pihak pemerintah Belanda, meliputi : (1) Pokok kontrak hak ekslusif penjualan madat secara eceran disuatu wilayah yang telah ditentukan. (2) Masa berlaku kontrak 1 hingga 3 tahun. (3) Harga, yaitu pajak Bandar ditambah biaya pembelian madat dari pemerintah.

Sebagai imbalan atas supply madat pemerintah yang tepat waktu dan teratur, penyediaan tanah dan bangunan, dukungan serta perlindungan pemerintah atas monopoli Bandar, para syahbandar harus memenuhi kewajiban bulanan mereka secara tepat waktu dan teratur, penyediaan tanah dan bangunan, dukungan serta perlindungan pemerintah atas monopoli Bandar, para syahbandar harus memenuhi kewajiban bulanan mereka secara tepat waktu, menjaga transaksi mereka secara lengkap dan tersusun, serta memenuhi aturan yang berlaku dalam sistem Bandar. Hanya opium legal yang dapat diedarkan melalui aparat Bandar. Opium mentah harus diproses sebelum dijual dan syahnya dijual kontan dalam satu tahil (76 gram), tidak ada madat yang boleh dijual kecuali ditoko resmi, daerah terlaranga harus dihormati oleh para Bandar madat disekitarnya. Para Bandar wajib melunasi semua pembayaran secara tepat waktu tanpa dicicil.

Sekali wilayah kerja sebuah Bandar diterima, dapat dikelola sebagai suatu unit utuh atau dibagi-bagi menjadi wilayah kerja Bandar yang lebih kecil yang masing-masing bisa disewakan kepada subbandar. Seorang syahbandar Surabaya, Liem Kie Soen menguasai sebuah distrik di mana ia menjadi letna Cina dan membagi-bagi wilayah kerjanya menjadi beberapa subbandar dan menyewakannya kepada orang lain, dia juga membagi satu porsi jatah pasokan resminya kepada subbandarnya, tanpa ikut campur dalam manajemen subbandar yang bersangkutan. Bandar Kediri yang dikelola oleh Tan Long Haij 1884 – 1886 juga disubbandarkan dengan cara yang sama. Tan sendiri hanya menguasai daerah Kediri Tengah sedangkan kabupaten-kabupaten menjadi tanggung jawab mitra kongsi. Kewajiban masing-masing antara Bandar dan subbandar seperti kewajiban mitra kongsi diresmikan dengan akta notaris Oeng Tjiang Tjwan dalam sebuah akta notaris, setuju untuk menyewa sebagian dari wilayah kerja Bandar Surabaya dari pemegangnya Kwee Soe dengan harga 7.000 gulden per bulan dan denda sebesar 5.000 gulden bila menunggak.

Lim Tiong Yong yang mengikat kontrak dengan penguasa Bandar Kediri Kwee Swie Tjoan atas sebuah subbandar yang memiliki dua took, setuju untuk membayar 60 gulden perhari untuk satu took dan 140 gulden perhari untuk took lainnya. Keuntungan syahbandar bila ia meresmikan hubungan Bandar-subandar dengan akta notaris adalah bila subbandar menunggak pembayaran, maka ia bisa menuntut ke pengadilan.

Bandar opium adalah orang kaya yang menanamkan modalnya dalam Bandar madat sebagai salah satu bentuk usaha. Adakalanya mereka mengelola beberapa Bandar sekaligus. Manajemen Bandar diserahkan kepada satu atau beberapa manajer yang mengawasi pelaksanaan Bandar sehari-hari.

Keuntungan dan pengaruh Bandar ditentukan oleh besar kecilnya permintaan opium dari penduduk Jawa.

Dengan meningkatkan efisiensi pengelolaan opium mentah dan tingkat campuran, seorang syahbandar dapat menghasilkan 8 tahil (304 gram) candu terbaik hingga 16 tahil (9.608 gram) candu kualitas rendah dari 1 kati (618 gram) opium mentah.

Para Bandar opium biasanya membuat dua jenis candu dasar, yaitu Cako yang dibut untuk dihisap begitu saja dengan pipa madat, untuk konsumsi pasar priyayi Cina, dengan kandungan opium Bengal yang lebih kaya akan morfin dan ditambah sedikit sirup. Cakat yang disiapkan untuk pasar umum dibuat dari opium Turki yang lebih murah dan kurang keras, dicampur dengan caramel atau ekstrak jeruk dan sedikit jicing. Para pekerja Bandar mencampur Cakat dengan rajangan halus daun awar-awar untuk membuat tike, ramuan opium yang paling umum dikonsumsi di Jawa. Para petani Jawa yang menghisap beberap porsi tike setiap hari jauh lebih penting bagi syahbandar daripada sedikit konsumen kaya yang memilih prouduk berkualitas lebih baik.

Kisah sedih ini menggambarkan dengan jelas betapa jahatnya dan kekejamannya pemerintah kolonial Belanda mengambil keuntungan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bangsa dan negaranya dengan memeras dan meracuni rakyat miskin Jawa dengan opium. Dengan menggunakan para Bandar madat Cina sebagai agennya.

Holil Sulaiman, disarikan dari buku James R. Rush, Opium to Java).

Dinasti Cendana dengan anggarannya

Soeharto adalah kisah tentang rumah berjuta poundsterling di
Inggris, reli mobil di Australia, perburuan di Selandia Baru,
perjudian di Christmas Island, dan segunung tas belanja yang tak
sempat dibuka.

BEL itu berdentang nyaring. Sekian menit ditunggu, tak ada yang
membukakan pintu rumah mewah di Winnington Road No. 8, Hampstead,
London, itu. Padahal dua mobil mengkilat?VW Caravelle biru langit dan
Honda Legend merah?terparkir di halaman depannya yang tak berpagar.
Rumah bergaya Victorian itu jelas masih berpenghuni. Pekarangannya,
yang berbatu paving, tertata rapi. Bunga berwarna kuning, biru, dan
putih menghiasi tamannya yang asri lagi luas. Dindingnya, yang tak
bersemen, didominasi warna merah bata, padu dengan warna putih dari
kusen pintu dan daun jendela.

Beberapa ratus meter dari situ?masih di jalan yang sama?berdiri sebuah
bangunan yang jauh lebih mewah, mirip puri bangsawan Inggris tempo
dulu. Nomor rumah berbalkon putih itu: 89. Luasnya dua kali lebih
besar dari yang pertama. Menurut seorang sumber TEMPO, rumah itu
adalah gedung yang dibangun baru. Setelah dibeli, bangunan semula
dirobohkan. Di teras, terpampang tulisan “Hillcrest” dari logam
keemasan. Tapi, di pojok kanan halaman depan kedua rumah itu, terlihat
sebuah papan mencolok bertuliskan: “For Sale”?dijual. Di bawahnya
tertera nama sebuah agen properti: John D. Wood & Co.

Kedua rumah itu memang kerap menjadi gunjingan orang. Ini bukan cuma
karena kemewahannya? Hampstead, yang terletak di daerah berbukit,
adalah kawasan hunian paling prestisius di London?tapi juga karena
pemiliknya bukan “orang sembarangan” . Mereka adalah Sigit Harjojudanto
dan istrinya, Elsje Ratnawati Harjojudanto, putra dan menantu mantan
presiden Soeharto?yang lagi diperiksa karena kasus korupsi dan
penyalahgunaan kekuasaan. Adalah Andrew Buncombe, wartawan harian
terkemuka di Inggris, The Independent, yang pertama kali mengangkatnya
ke permukaan. Tulisannya di edisi 16 Maret lalu, bertajuk Suhartos
Sell Boltholes in UK for £ 11m (”Keluarga Soeharto Menjual Rumah
Pelarian di Inggris Seharga 11 Juta Poundsterling” ), menjadi bukti
kesekian?dari setumpuk bukti yang sudah ada?betapa trah Soeharto
menjalani kehidupan bak syekh padang pasir.

Dalam laporan itu, Andrew Buncombe menggambarkan betapa “wah”-nya
(dengan W besar) rumah keluarga Sigit itu: berlantai marmer, memiliki
delapan kamar, lengkap dengan aula untuk jamuan makan. Menurut pemburu
harta Soeharto, George Junus Aditjondro, sejak Januari lalu puri itu
telah ditawarkan lewat agen John Wood & Co. Harganya selangit: £ 8
juta, atau jika dihitung dengan kurs Rp 15 ribu, ya ampun, mencapai Rp
120 miliar! Koresponden BBC di Jakarta, Jonathan Head, menjelaskan
kepada Prabandari dari TEMPO bahwa rumah itu memang luar biasa mewah.
Dia membandingkannya dengan harga rata-rata rumah kelas menengah di
Inggris, yang hanya £ 200 ribu atau cuma seperempat puluhnya! Rumah
satu lagi, atas nama Sigit sendiri, juga telah ditawarkan seharga £
1,95 juta. Bangunan berlantai tiga dengan lima kamar tidur tersebut
biasanya digunakan oleh para pembantu keluarga itu.

Ada satu rumah lagi yang dibidik The Independent. . Di seberang Sungai
Thames di 38-A Putney Hill, berdiri Norfolk House, kepunyaan saudara
tiri Soeharto, Probosutedjo. Rumah itu berlantai tiga, plus sembilan
kamar, garasi ganda, empat ruang resepsi, sebuah ruang biliar, dan
pekarangan rumput yang luas. Menurut penelusuran George, bangunan itu
semula dibeli Probo seharga £ 93 ribu. Tapi, sejak Januari lalu, lewat
agen real estate Foxtons, Probo memasang tarif £ 1,4 juta untuk
melegonya.

Ditemui TEMPO di kantornya di kawasan Chanary Wharf, London, Andrew
yang pernah meliput Tim-Tim ini menyatakan sudah cukup lama mendengar
kabar soal istana Cendana di negaranya itu. Cuma, konfirmasi amat
sulit diperoleh. Baru pada musim panas lalu, sepekan sebelum berita
itu diturunkan, kepastian datang dari HM Land Registry, semacam badan
pencatatan kepemilikan properti. Ia menunjukkan keterangan “Swansea
District Land Registry” bernomor NGL714482 tertanggal 26 Juli 1994,
yang jelas-jelas menerakan nama Elsje Harjojudanto sebagai pemiliknya.

Temuan ini baru sebagian kecil. Menurut George, yang mengaku memasok
informasi ke The Independent, ada beberapa properti Cendana lainnya di
London. Cuma, karena properti itu belum dijual, ujung pangkalnya belum
bisa dipastikan betul. Putri sulung Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana
alias Tutut, kabarnya juga memiliki beberapa apartemen di 16 Hyde Park
Square, Mayfair. Ia membelinya seharga £ 350 ribu. Dan untuk
merenovasinya? dilaksanakan setelah krisis moneter?ia merogoh kocek
sebesar £ 110 ribu.

Di kawasan yang sama, tepatnya di 38 Upper Grosvenor Road, juga
terdapat sejumlah apartemen luks milik Siti Hediyati “Titiek” Prabowo.
Seorang sumber TEMPO di London mengungkapkan, apartemen itu pernah
ditawarkan untuk disewa dengan tarif £ 8.000 atau sekitar Rp 120 juta
per bulan. Sementara itu, adiknya, Hutomo Mandala Putra alias Tommy
Soeharto, memiliki sebuah rumah besar lengkap dengan padang golf 18
lubang di dekat Pacuan Kuda Ascot, London Utara, dan sebuah rumah
peristirahatan di Brighton, kota pantai di selatan London.

Di luar London, dari hasil perburuan George, dinasti itu juga
diketahui memiliki berbagai rumah supermewah dan kondominium, yang
bertebaran dari Jenewa, Hawaii, Beverly Hills-Los Angeles, Boston,
sampai ke Cayman Islands di kawasan Laut Karibia (lihat infografik).
Tommy juga disebut-sebut memiliki sebuah kawasan berburu seluas 2.500
hektare di Selandia Baru. Area itu disebut-sebut teramat istimewa dan
eksklusif. Satu-satunya cara untuk mencapai rumah peristirahatan di
tengah hutan pinus yang mengelilinginya itu adalah dengan helikopter.

Itu baru soal properti. Keluarga terkaya ke-74 di seantero jagat
menurut ranking majalah Forbes?dengan total kekayaan US$ 4 miliar?itu
juga terkenal gila-gilaan dalam urusan menghamburkan duit.
Sampai-sampai ada yang mengibaratkan segampang menggelontorkan air.
Seorang calon pembeli yang pernah mengunjungi rumah keluarga Sigit di
London itu sempat terbengong-bengong. Ia cuma mendapati dua kamar
kosong. Sisanya? Ternyata dipenuhi tumpukan tas belanja dari
Selfridges yang bahkan, katanya, belum sempat dibuka. Sumber TEMPO di
London yang dekat dengan keluarga itu terbahak, “Jangankan di London,
di Jakarta saja mereka sering tidak sempat membuka barang yang telah
dibeli.” Luar biasa. Padahal Selfridges dan Harrods adalah pusat
belanja kalangan jet set di London, yang terletak di Oxford Street
yang kesohor itu.

Keluarga ini juga gemar pamer mobil mentereng. Eno Sigit, salah
seorang cucu Soeharto dari Sigit, semasa kuliah fashion di American
College, London, selalu pulang pergi diantar Rolls Royce mengkilat.
Tentu saja pengemudinya adalah seorang chauffeur?sopir pilihan dengan
setelan jas dan topi hitam-hitam. The Independent juga melaporkan Eno
pernah menggelar pesta di Hotel Hilton yang menghabiskan tak kurang
dari £ 150 ribu atau sekitar Rp 2,25 miliar. Ia juga dikabarkan pernah
mengganti telepon genggamnya dalam waktu sehari cuma karena ia tak
suka dengan warnanya. Semasa itulah di kalangan mahasiswa Indonesia di
sana sangat populer sebuah komentar nyinyir ke arah trah Cendana:
“Ingin menikmati gaya hidup supermewah? Gampang. Jadilah anak dan cucu
presiden.”

Dua orang sumber TEMPO yang pernah kuliah di Boston, Amerika Serikat,
mengungkapkan lagak cucu Soeharto yang lain. Kali ini menyangkut
putra-putri kesayangan Tutut, Dandy dan Danty Rukmana. Sewaktu mereka
kuliah di sana, mulai tahun 1991, gaya hidup dua remaja baru gede ini
luar biasa jumawa, bahkan untuk ukuran orang Amerika. Kedua sumber itu
sering melihat Dandy dan Danty berseliweran di jalan dengan mobil
mewahnya.

Jenis kendaraan yang mereka koleksi pun bukan sembarang merek, tapi
mobil dengan harga selangit, sebangsa Ferrari, Rolls Royce, dan
Porsche. Menurut sumber itu, Dandy bahkan pernah membeli sebuah
Lamborghini- Diablo seharga Rp 1 miliar. Buat warga kota kecil seperti
Boston, gaya hidup mereka amat mencolok. Sampai-sampai, jika sebuah
mobil Lamborghini melintas, orang langsung bisik-bisik, “Itu cucu
salah seorang presiden di Asia.” Sumber itu juga pernah mendengar
cerita dari seorang agen mobil terkenal di kota itu tentang kebiasaan
mereka yang kerap gonta-ganti mobil. “Paling lama, mereka ganti mobil
sebulan sekali,” katanya. Edan.

Yang lebih dahsyat, menurut George, dua remaja ini juga memiliki tiga
rumah mewah di kawasan itu, dengan nilai total US$ 2,5 juta atau, ya
ampun, mencapai Rp 37,5 miliar. Sumber TEMPO mendengar penuturan salah
seorang temannya yang pernah diundang menghadiri pesta di sana. Rumah
itu dilengkapi dengan taman yang luas, kolam renang supermewah, dan
lapangan tenis.

Balap dan judi adalah kisah berikutnya di seputar gelimang harta
dinasti Soeharto. Seorang teman reli Tommy Soeharto menuturkan
bagaimana habis-habisannya mantan bos mobil nasional Timor itu
melakoni hobi mahalnya. Sewaktu survei reli dunia di Medan pada 1997
lalu, kata temannya itu lagi, cuma dalam waktu sepekan, Tommy sampai
“menghabiskan” tiga unit Mitsubishi Evolution IV.

Bukan apa-apa, tiga mobil yang harga setiap unitnya Rp 250 juta itu
ringsek mencium tebing. Dan dalam setahun setidaknya Tommy harus
menghabiskan 10 unit mobil survei. Teman reli Tommy yang lain
menuturkan keterbengongan seorang wartawan Australia yang
mewawancarainya. Waktu itu, kepadanya ditanyakan pihak mana yang
mensponsori tim relinya. Si wartawan melongo ketika diberi tahu bahwa
seluruh dana?yang bisa mencapai ratusan juta sampai miliaran rupiah
sekali reli?ditanggung pihaknya sendiri, alias tanpa sponsor. Padahal
pereli kelas dunia tak mungkin berlaga tanpa ada yang mensponsori.

Berbagai kasino kondang di seantero jagat pun luber dengan uang klan
Soeharto. Di Christmas Island, Burswood Casino, Australia, atau
Genting Highland, Malaysia, misalnya, nama beken anggota Keluarga
Cendana sudah menjadi buah bibir. Seorang sumber TEMPO yang berkawan
dekat dengan Ari Sigit, kakak Eno, menuturkan ulah cucu Soeharto yang
satu itu. Ceritanya begini. Ketika itu, Ari ikut reli di Malaysia
dengan bendera timnya, Sexy Motor Sport, yang mengandalkan kedigdayaan
mobil Audi. Pamannya, Tommy, juga ikut balap dengan timnya, Goro
Rally.

Di suatu sore, setelah kandas di arena balap, Ari mengajak semua
anggota rombongannya ke Genting Highland, pusat perjudian terkenal di
sana. Tak jelas seberapa tebal ringgit yang ia habiskan di meja judi.
Yang jelas, silakan hitung sendiri, sampai ayam berkokok, putra sulung
Sigit Harjojudanto itu masih asyik menjajal baccarat, black jack, dan
rolet. Padahal semalaman itu tak sekali pun ia dikunjungi Dewi
Keberuntungan, alias kalah melulu. Tapi ia rupanya tak begitu ambil
pusing soal kalah menang. “Ia sekadar cari hiburan,” kata sumber itu
menjelaskan kenapa Ari tidak juga balik kanan kendati koceknya sudah
bolong besar.

The Independent juga menggambarkan bagaimana entengnya Tommy
menghamburkan uang di meja kasino. Salah seorang temannya yang pernah
berjudi bareng di Ritz Casino, London, punya cerita menarik. Suatu
malam, Tommy keok terus. Duitnya amblas sampai lebih dari £ 1 juta (Rp
15 miliar). Tapi putra bungsu Soeharto ini kelihatan tak begitu ambil
peduli. Dengan entengnya, seolah tak terjadi apa-apa, ia langsung
mengajak teman-temannya makan malam di sebuah restoran mewah. Easy
going.

Sang teman reli itu juga mengaku pernah diajak ikut berjudi ke London,
dua tahun lalu. Mereka berangkat bersepuluh dengan jet pribadi “sang
Pangeran”. Waktu itu, di luar kebiasaan, Tommy, yang lebih sering
kalah ketimbang menang, bernasib terang. Duit hasil judi itu pun
langsung amblas. Hari itu juga ia menghabiskannya dengan membeli sedan
reli mutakhir, Subaru Impreza. Waktu itu saja harganya sudah mencapai
setengah miliar rupiah (sekarang berkisar antara Rp 800 ribu dan Rp
1,2 miliar). Dua kasino favorit Tommy adalah di Christmas Island dan
Genting Highland. Di lapangan golf, kegemarannya berjudi juga tak
tertahankan. Berapa nilai taruhannya? “Enggak besar, paling-paling 50
jutaan,” kata temannya itu, enteng.

Begitulah kisah bak raja diraja itu. Boleh saja kalau Anda lantas
berdecak kagum, kaget bukan kepalang, bahkan kesal tak ketulungan.
Silakan bergegas kalau Anda tertarik memburunya.?

Karaniya Dharmasaputra, Dewi R. Cahyani, Ma’ruf Samudra, Wens Wanggut
(Jakarta), koresponden London

Leonardus Benyamin Moerdani


SUARA PEMBARUAN DAILY
TNI Kibarkan Bendera Setengah Tiang 7 Hari untuk LB Moerdani

Pembaruan/Alex Suban
PEMAKAMAN LB MOERDANI - Anggota Korps Pasukan Khusus TNI AD
mengusung jenazah mantan Menhankam/Panglima ABRI, Jend (Purn) LB Moerdani
saat pemakama di TMP Kalibata, Jakarta, Minggu (29/8).
Moerdani wafat dalam usia 74 tahun setelah menderita sakit. (Inset) Jend
(Purn) LB Moerdani.

JAKARTA - Markas Besar (Mabes) TNI mengeluarkan perintah kepada seluruh
markas di jajaran TNI untuk mengibarkan bendera Merah Putih setengah tiang
selama tujuh hari, sebagai belasungkawa atas tutup usianya mantan
Menhankam/Pangab Jenderal (Purn) Leonardus Benyamin (LB) Moerdani.
Pengibaran bendera setengah tiang tujuh hari ini sekaligus menunjukkan duka
yang mendalam atas meninggalnya tokoh militer sekaligus tokoh intelijen
Indonesia itu akibat penyakit yang dideritanya selama ini.
LB Moerdani dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan,
Minggu (29/8) pukul 13.50 WIB dalam upacara militer yang dipimpin langsung
oleh Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto. Mantan Pangkopkamtib itu
meninggal pada Minggu dini hari pukul 01.30 WIB di RSPAD Gatot Subroto,
Jakarta.
Sebelumnya, Moerdani yang dirawat sejak 7 Juli 2004 karena stroke dan
infeksi paru-paru sempat dibesuk sejumlah tokoh penting, antara lain mantan
pejabat tinggi negara dan militer termasuk mantan Presiden Soeharto, Jumat
(27/8). Ketika itu Benny Moerdani masih dalam kondisi sadar.
Hal menarik, menurut beberapa sumber, saat mantan orang nomor satu di
republik ini bertemu di sisi ranjang, Benny sempat memegangi tangan
Soeharto.
Keduanya sempat hanyut dalam keharuan bersama, dan saling menitikkan air
mata.
Penghormatan tembakan salvo oleh 10 personel TNI menandai diturunkannya peti
jenazah LB Moerdani ke makamnya di Blok W bagian selatan Kompleks TMP
Kalibata.
Sebelumnya, Panglima TNI membacakan riwayat hidup LB Moerdani yang pernah
memimpin Operasi Naga pasukan elite RPKAD pada 4 Juni 1962 untuk merebut
Irian Barat dari Belanda. (Ant/Y-3)

-------------------------------------

http://www.suarapembaruan.com/News/2004/08/30/index.html

SUARA PEMBARUAN DAILY
Last modified: 30/8/04

In Memoriam:
Leornadus Benyamin Moerdani (1932-2004)

Atmadji Sumarkidjo

ENDERAL TNI Purnawirawan Leonardus Benyamin ("Benny") Moerdani (LBM)
hari Minggu (29/8) dini hari meninggal dunia setelah menderita sakit selama
beberapa minggu. Perwira yang berasal dari Korps Baret Merah itu wafat dalam
usia 72 tahun.

Dalam sejarah politik-militer TNI, perannya cukup penting setelah tahun
1970-an, yaitu setelah ia dipanggil mendadak dari Korea Selatan untuk
membenahi organisasi intelijen Indonesia oleh Presiden Soeharto. Puncak
kariernya dan juga puncak perannya terjadi tahun 1983 setelah LBM diangkat
menjadi Panglima ABRI menggantikan Jenderal TNI M Jusuf yang waktu itu
sangat popular.

Berbeda dengan riwayat hidup sejumlah jenderal lain yang pernah punya saham
penting dan kehidupan politik-militer di Indonesia, sejarah agaknya telah
menentukan kapan Benny Moerdani bisa dicatat perannya dalam sejarah
Republik. Dan kalau ukuran-ukuran umum dipakai, LBM bisa dikategorikan
"terlambat" berperan.

Seandainya saja ia tidak berbeda pendapat dengan Komandan RPKAD Kolonel
Sarwo Edhie Wibowo dan tidak berdebat sehingga dipindahkan oleh Men/Pangad
Letjen Achmad Yani dari Korps Baret Merah ke Kostrad; mungkin ia akan menata
karier yang wajar di Cijantung. Dan mungkin juga ia akan pensiun secara
normal di RPKAD.

Tetapi ia dipindahkan dari pasukan yang ia cintai lebih dari segala-galanya
dengan rasa getir. Sebagai ungkapan khas Jawa, rasa tidak senangnya atas
mutasi itu, Benny menyimpan semua tanda-tanda khas RPKAD dari baret, tanda
komando, wing terjun hingga pisau komandonya.

Mayor Inf Benny Moerdani yang mendapat Bintang Sakti langsung oleh Presiden
Soekarno karena peran pentingnya dalam Operasi Naga di Irian Barat melapor
ke Kostrad yang dipimpin oleh Mayjen TNI Soeharto. Inilah perkenalan
langsung antara LBM dengan Soeharto yang akan berlanjut secara dinamis
sampai 30 tahun sesudahnya.

Sebagai perwira yang relatif junior tentu di Kostrad ia tidak mempunyai
banyak peran penting, lebih-lebih antara tahun 1963-1965 Kostrad, termasuk
Panglimanya tidak banyak dikenal di masyarakat. Tetapi bagi Benny itu adalah
waktu pembelajaran yang berharga, karena selain ia belajar banyak hal selain
operasi komando, ia juga mengenal orang-orang seperti Letkol Yoga Soegama
dan terutama Letkol Ali Moertopo yang adalah orang-orang penting di Kostrad.

Intelijen

Perkenalannya dengan dua perwira menengah Kostrad di atas membawa Benny ke
bidang penugasan baru: intelijen. Peran agak besar diberikan ketika ia
ditugasi untuk membuka hubungan dengan para tokoh Malaysia dengan menyamar
sebagai anggota Perwakilan Garuda Indonesia di Bangkok, Thailand. Secara
perlahan ia mulai dipercaya oleh Soeharto "bosnya" yang karirnya menaik
setelah peristuwa G-30-S, yaitu mula-mula menjadi Men/Pangad menggantikan
Yani yang tewas, dan tahun 1968 menjadi Pejabat Presiden RI.

Keterlibatan LBM dalam tataran nasional bisa dibagi atas tiga tahapan
penting. Pertama, antara 1965 - 1974 yaitu sampai ia dipanggil oleh
Soeharto. Kedua, antara 1974-1988 yaitu sampai ia diberhentikan secara
mendadak sebagai Panglima ABRI hanya satu bulan sebelum Sidang Umum MPR.
Ketiga, tahun 1988 -1993, yaitu sampai berakhirnya jabatannya sebagai
Menteri Hankam.

Seperti diketahui, Presiden RI sangat tidak puas dengan kinerja aparat
intelijen dalam menangani peristiwa keresahan para mahasiswa yang berpuncak
dengan huru-hara 15 Januari 1974 yang populer dengan istilah ''Malari''.
Badan dan organisasi intel itu terbawa oleh persaingan antara Kepala Operasi
Khusus (Opsus) yang adalah sebuah badan intel tidak resmi di bawah Mayjen
Ali Murtopo versus Panglima Kopkamtib Jenderal TNI Soemitro sehingga tidak
bisa berfungsi efektif.

Soeharto menugaskan langsung Benny Moerdani untuk mengendalikan tiga aparat
intelijen sekaligus, yaitu menjadi Asisten Intelijen Hankam merangkap
Asisten Intelijen Kopkamtib. Dan juga mereorganisasi sebuah badan intel baru
yaitu Pusat Intelijen Strategis (Pusintelstrat) sebagai pengembangan Satuan
Tugas Intelijen Hankam.

Sementara badan intel non-militer, yaitu Bakin (Badan Koordinasi Intelijen
Negara) juga diberikan kepada pejabat baru, yaitu Mayjen Yoga Soegama yang
juga dipanggil mendadak dari penugasannya di Perwakilan RI di PBB, New York.
Kabakin yang lama "di-Dubes-kan" ke Belanda dan Soemitro mengundurkan diri
sementara Ali Moertopo mulai dikendalikan geraknya.

Tidak banyak yang tahu betapa pentingnya jabatan tersebut Seperti diketahui
di Indonesia pada waktu itu, Soeharto mengandalkan keamanan dan stabilitas
negara hanya pada dua badan penting: ABRI dan Komando Pemulihan Keamanan
dan Ketertiban (Kopkamtib). ABRI mempunyai tentara dan senjata dalam
organisasinya juga mempunyai satuan intelijen di bawah kendali Asintel.
Sementara itu, Kopkamtib juga punya organisasi terpisah (meskipun pejabatnya
juga tentara) yang intelnya terpisah pula.

Dengan kedua badan itu ada di satu tangan, tidak mungkin terjadi persaingan
antar-lembaga. Benny dikenal baik oleh Yoga dan juga Ali sehingga tidak
mungkin lagi terjadi saling curiga antarpejabat tertinggi intelijen.

Organisasi Intelstrat dikembangkan untuk menghadapi berbagai ancaman yang
bersifat strategis dan terutama mempunyai komunikasi langsung dengan para
Atase Pertahanan RI di seluruh dunia. Dalam situasi yang mengharuskannya, ia
juga bisa mempergunakan satuan Kopasandha untuk operasi khusus. Padahal
pergerakan pasukan untuk operasi militer menurut ketentuan hanya boleh
dilakukan oleh Panglima ABRI.

Jabatan yang dipegang oleh LBM tidak boleh diotak-atik oleh siapa pun. Ia
diangkat di era kepemimpinan Menhankam Jenderal TNI Maraden Panggabean,
dan ketika pada tahun 1978 ada Kabinet baru dengan Menhankam/Pangab nya
M. Jusuf dan Panglima Kopkamtib Laksamana TNI Soedomo, Benny tetap
aman dengan tiga jabatan tersebut.

Sementara itu, Yoga tetap kukuh dengan jabatan Kabakin, tetapi Ali Murtopo
dipereteliti secara lihai dari organisasi Opsusnya oleh Soeharto dengan
mengangkatnya menjadi Menteri Penerangan RI.

LB Moerdani dengan pangkat Letnan Jenderal TNI juga bertanggung jawab atas
keamanan Presiden, dan organisasi Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres)
ada di bawah kendalinya. Dalam daftar rombongan Presiden Soeharto yang pergi
ke daerah-dan lebih-lebh ke luar negeri, nama Asintel Hankam selalu ada.
Benny yang selalu ikut mengawasi perjalanan Presiden secara langsung,
meskipun berusaha bersikap low profile sehingga sering pejabat di daerah
tidak mengenali wajahnya.

Ketika Jenderal Jusuf yang sangat populer di mata rakyat, makin dekat dengan
akhir jabatannya sebagai Menhankam/Pangab, sudah jelas bahwa jabatan
Panglima ABRI berikutnya harus diberikan kepada orang yang bisa dipercaya
penuh oleh Soeharto. Presiden kedua RI yang tidak pernah ingin ada tokoh
yang sekiranya bisa menyaingi popularitasnya, kemudian menunjuk Benny
Moerdani untuk memimpin ABRI pada tahun 1983.

Memang ia tidak merangkap jabatan sebagai Menteri Hankam seperti Jusuf
(posisi ini diberikan kepada Jenderal Poniman), tetapi Soeharto untuk
pertama kalinya mempercayai dua institusi sngat vital yang secara
tradisional selalu dipisahkannya, yaitu Panglima ABRI dan Panglima Kopkamtib
kepada satu orang

Tahun 1973, jabatan Menhankam/Pangab diberikan kepada Panggabean tetapi
Kopkamtibnya dipercayakan kepada Soemitro. Tahun 1978, Jusuf dipercaya
memimpin ABRI tetapi Kopkamatib dipegang oleh Soedomo.
Kepercayaan Soeharto dengan menyandingkan jabatan Panglima
ABRI/Pangkopkamtib kepada Benny menunjukkan betapa besar kepercayaan
Presiden kepada LBM.

Kesetiaan

Para pengamat asing melihat bahwa kesetiaan LB Moerdani kepada Presiden
Soeharto adalah segala-galanya dan cenderung membabi-buta dan ini membuat
ia mampu bertindak keras dan tegas kepada siapa pun yang bisa mengancam
kedudukan Soeharto.

Operasi penangkapan para mahasiswa tahun 1978, dikendalikan oleh Benny
Moerdani sebagai Kepala Pusintelstrat dan demikian pula penangkapan berbagai
tokoh garis keras setelah itu. Sejumlah perwira tinggi yang bergabung dalam
''Petisi 50'' pun ia cekal dengan keras, tidak peduli jabatan atau jasa yang
dipunyai orang itu sebelumnya.

Namun, para pengamat sering salah taksir mengenai hubungan pribadinya dengan
sejumlah tokoh tentara yang lain. Ia bisa bertindak keras terhadap perwira
tinggi senior semacam Letjen HR Dharsono dengan menangkapnya dan
menjebloskannya ke penjara. Secara mendasar ia juga tidak senang dengan
tokoh yang dekat dengan Soeharto, seperti Soedharmono atau kepada sejumlah
perwira yang mencoba berpikir sebagai demokrat.

Tapi secara intuitif LB Moerdani bisa hormat kepada sejumlah jenderal lain
yang juga tidak senang dengan Soeharto secara pribadi seperti Jenderal
Soemitro. Pernah Benny secara khusus mengirimkan perwira kepercayaannya
untuk memberi penjelasan kepada Soemitro setelah ia mendengar bahwa ia
mengkritik salah satu kebijakannya.

Contoh lain adalah hubungannya dengan Jenderal M. Jusuf. Kivlan Zen dalam
bukunya Konflik dan Integrasi TNI-AD (2004) menulis sebuah bab tentang
adanya konflik antara LBM dan Jusuf yang memuncak dengan ketidakhadiran
Benny dalam Rapim ABRI di Ambon. Padahal faktanya adalah Benny baru saja
memberikan briefing kepada peserta Rapim ketika terjadi peristiwa pembajakan
pesawat DC-9 Woyla milik Garuda Indonesia tahun 1981. Jusuf memerintahkan
Benny untuk memimpin operasi penumpasan, dan malah Benny disuruh untuk
mempergunakan pesawat Hercules Komandonya supaya bisa kembali pulang ke
Jakarta secepatnya.

Ketika keduanya sudah pensiun, mereka masih saling berhubungan. Benny pernah
terbang secara khusus ke Australia sewaktu mantan Menhankam itu harus
mengalami operasi jantung. Dan ketika LBM diserang sakit, Jusuf yang
menanyakan keadaan kesehatannya secara terus-menerus.

Yang unik dan menarik dikaji adalah hubungan LBM dengan Letjen (Purn)
Prabowo Soebianto ketika yang belakangan masih berpangkat Mayor.
Keduanya berasal dari generasi yang berbeda jauh, dan normalnya tidak
mungkin seorang perwira menengah mampu melakukan gerakan atau menyatakan
ketidaksukaan terhadap seorang yang begitu powerful seperti Benny.

Buku Kivlan Zen menyatakan, hubungan keduanya memburuk sejak tahun 1985,
Tetapi faktanya, Prabowo sudah menunjukkan sikap curiga terhadap Benny
Moerdani sejak sebelumnya, yaitu tahun 1983. Pernah sewaktu Prabowo meminta
bertemu ke kediaman M. Jusuf di Jl Teuku Umar, tetapi sebelum berbcara, ia
memeriksa beberapa tempat di rumah Jusuf takut kalau Asintel Hankam itu
memasang peralatan penyadap atau kamera mata-mata di rumah sang bos.

Prabowo jugalah yang mengundang Jusuf untuk bertemu dengan sejumlah perwira
menengah Korps Baret Merah di Cijantung setelah mendengar informasi bahwa
Jusuf akan diganti oleh Moerdani. Jusuf yang masih Menhankam menyetir
sendiri mobilnya diikuti Prabowo dari belakang untuk menenangkan mereka.

Hubungan antara LBM dan Soeharto yang oleh seorang pengamat disebut mirip
"hubungan anak dengan bapak" memang mulai menyurut sejak tahun 1985. Ada
tiga faktor yang menyebabkan itu. Pertama, kegelisahan LBM bahwa Soeharto
mulai kehilangan pengendalian diri dan akan lebih memprcayai keluarganya
daripada orang lain. Perubahan "kesetiaan" LBM itu mulai dirasakan oleh
Soeharto. Presiden yang ahli strategi itu mengambil langkah cepat dan secara
mendadak mengganti kedudukan LBM sebagai Panglima ABRI sebelum Sidang
Umum MPR tahun 1988. Padahal biasanya jabatan itu diganti berbareng dengan
pembentukan Kabinet baru yang dilakukan sesudah MPR mengangkat Presiden.

Kedua, suksesi yang direncanakan oleh Soeharto dianggap tidak cocok olehnya,
lebih-lebih dengan akan diajukannya Soedharmono sebagai Wapres periode
1988-1993. Peristiwa interupsi Brigjen Ibrahim Saleh dalam Sidang Umum MPR
sering dianggap sebagai bagian dari ketidaksenangan LBM.

Ketiga, dan yang ini barangkali yang mampu menjelaskan mengapa perubahan
sikap LBM "mudah" dibaca oleh Soeharto, adalah munculnya faktor Prabowo
Soebianto. Ia adalah "anggota baru" keluarga Soeharto yang sejak awal tidak
cocok dengan LBM dan karenanya mampu menyampaikan informasi jenis lain
langsung kepada Presiden Soeharto. Paling tidak ini dikemukakan oleh dua
orang dekat dengan Prabowo, yaitu Kivlan Zen dan Fadli Zon yang
masing-maisng menulis buku mengenai itu.

Soeharto memang sebelumnya mempunyai keluarga yang jadi anggota tentara,
bahkan juga Baret Merah, yaitu Wismoyo Arismunandar; tetapi ia sejak lama
mencoba menjaga jarak dengan Soeharto sehingga tidak pernah masuk ke
lingkaran paling dalam.

Ketiga alasan itu agaknya akan tetap menjadi bagian dari misteri sejarah
yang dibawa oleh almarhum LB Moerdani. Suatu misteri dari banyak misteri
lain yang mungkin tidak akan pernah terungkap.

Penulis adalah pengamat militer pada RIDEP Institute, kini bekerja di
''RCTI''

----------------------------------------------------------------------

http://www.mediaindo.co.id/

Senin, 30 Agustus 2004
BERITA UTAMA
Bendera Setengah Tiang Tandai Kepergian Moerdani

JAKARTA (Media): Jenazah Jenderal Leonardus Benjamin Moerdani dimakamkan di
Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Timur, kemarin. Sebagai wujud
dukacita dan penghormatan atas jasa-jasa almarhum,

Media/M Irfan
PEMAKAMAN MOERDANI: Sejumlah anggota Kopassus mengusung jenazah
mantan Menhankam-Pangab Jenderal (Purn) LB Moerdani, untuk dimakamkan di
Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, kemarin. Pendiri Badan Intelijen
Strategis (Bais) ABRI ini meninggal dalam usia 72 tahun karena telah lama
menderita
stroke.

Markas Besar TNI menginstruksikan seluruh markas di lingkungan TNI
mengibarkan bendera setengah tiang selama tujuh hari berturut-turut.

Moerdani menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat
(RSPAD) Gatot Soebroto sekitar pukul 02.00 WIB, dini hari kemarin. Beliau
dirawat di rumah sakit itu sejak 7 Juli 2004 karena menderita stroke dan
infeksi paru-paru.

Upacara pemakaman secara militer berlangsung sekitar pukul 13.50 WIB
dipimpin Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto. Saat upacara
berlangsung, tiga kepala staf TNI tampak mendampingi keluarga dan sanak
saudara, yaitu KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu, KSAL Laksamana Bernard
Kent Sondakh, dan KSAU Marsekal Chappy Hakim.

Tembakan salvo terdengar saat peti jenazah diturunkan ke liang lahat yang
berada di Blok W, di bagian selatan kompleks pemakaman tersebut. Disusul
dengan doa dan upacara kerohanian secara Katolik yang dipimpin oleh Romo
Soewito Pandito.

Dalam amanatnya, Panglima TNI menegaskan, upacara itu dilakukan untuk
menghormati dan menghargai jasa-jasa almarhum. ''Indonesia kembali
kehilangan salah satu putra bangsa terbaik karena dia telah menjadi suri
teladan bagi semua, meski selama hidupnya sebagai manusia almarhum tidak
luput dari kesalahan,'' ujar Endriartono.

Almarhum juga mendapat penghormatan terakhir di Mabes TNI-AD Jl Veteran,
Jakarta Pusat, dalam sebuah upacara yang dipimpin KSAD Jenderal Ryamizard
Ryacudu. Sebelumnya, jenazah almarhum disemayamkan di rumah duka Jl Terusan
Hang Lekir IV No 4/43, Jaksel.

Hadir melayat di Mabes TNI-AD, Presiden Megawati Soekarnoputri bersama
suami, Taufiq Kiemas. Terlihat pula Abdurrahman Wahid (Gus Dur) beserta
istrinya, Sinta Nuriyah, dan mantan capres dari Partai Golkar Jenderal
(Purn) Wiranto yang juga mantan Menhamkam/Pangab.

Sedangkan di rumah duka, tampak melayat mantan Presiden Soeharto yang
didampingi putrinya, Siti Hardijanti Rukmana, dan capres Susilo Bambang
Yudhoyono.

Moerdani termasuk tokoh yang paling berpengaruh dalam perjalanan bangsa ini.
Selain karena jasanya terhadap kemajuan TNI, beliau juga dikenal sebagai
salah satu tokoh yang kontroversial karena disebut-sebut berada di balik
rangkaian kerusuhan di beberapa daerah. Bahkan, dianggap berada di balik
peristiwa Tanjung Priok.

Moerdani juga sering disebut-sebut berada di belakang mutasi besar-besaran
di tubuh TNI (ketika itu sebutannya ABRI). Istilah perwira "hijau" atau
perwira Islam juga berdengung di era kepemimpinannya. Semasa beliau memegang
tongkat komando, para perwira hijau disebut-sebut sering digeser olehnya.

Namun, jasanya yang besar terhadap bangsa ini menenggelamkan begitu
gunjingan-gunjingan seperti itu. Ketokohannya juga membuat orang sulit
melupakan figur ini begitu saja. Bahkan Gus Dur yang menulis pengantar pada
biografi "Benny Moerdani: Profil Prajurit Negarawan, 1993", menyebut
jenderal ini sebagai guru politiknya.

Dia juga dikenal sebagai negarawan yang besar hingga dijuluki kalangan
diplomat asing sebagai the only statesman in Indonesia. (Nur/Tia/X-8)

Januari 26, 2008