Isi Undang-undang Pornography Pornografi

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

2.Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

3.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

4.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

5.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Pasal 2
Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.

Pasal 3

Pengaturan pornografi bertujuan:
a.mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;
b.memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
c.memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
d.mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

BAB II
LARANGAN DAN PEMBATASAN

Pasal 4
(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat:
a.persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
b.kekerasan seksual;
c.masturbasi atau onani;
d.ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; atau
e.alat kelamin.
(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 5
Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 9

Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 10

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Pasal 11

Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.
Pasal 12
Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Pasal 13

(1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.
(2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Pasal 14

Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk kepentingan dan memiliki nilai:
a.seni dan budaya;
b.adat istiadat; dan
c.ritual tradisional.

Pasal 15

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III
PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 16
Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.
Pasal 17
1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.
2) Ketentuan mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

BAB IV
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Peran Pemerintah
Pasal 18
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.
Pasal 19
Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah berwenang:
a.melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;
b.melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan
c.melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.
Pasal 20
Untuk melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah Daerah berwenang:
a.melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;
b.melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;
c.melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan
d.mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat
Pasal 21
Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.
Pasal 22
(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan dengan cara:
a.melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;
b.melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
c.melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pornografi; dan
d.melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 23
Masyarakat yang melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a berhak mendapat perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 24
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
Pasal 25
Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada:
a.barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, atau bentuk penyimpanan data lainnya; dan
b.data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.
Pasal 26
(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam fail komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya.
(2) Untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan/atau membuka data elektronik yang diminta penyidik.
(3) Pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik setelah menyerahkan dan/atau membuka data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima tanda terima penyerahan atau berita acara pembukaan data elektronik dari penyidik.
Pasal 27
Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan mengirim turunan berita acara tersebut kepada pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan komunikasi di tempat data tersebut didapatkan.
Pasal 28
(1) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dilampirkan dalam berkas perkara.
(2) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dapat dimusnahkan atau dihapus.
(3) Penyidik, penuntut umum, dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan, baik isi maupun informasi data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus.

 

BAB VI
PEMUSNAHAN

Pasal 29
(1) Pemusnahan dilakukan terhadap produk pornografi hasil perampasan.
(2) Pemusnahan produk pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penuntut umum dengan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
a.nama media cetak dan/atau media elektronik yang menyebarluaskan pornografi;
b.nama, jenis, dan jumlah barang yang dimusnahkan;
c.hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan; dan
d.keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang yang dimusnahkan.

 

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30
Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000. 000,00 (enam miliar rupiah).
Pasal 31
Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250..000.000, 00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000. 000,00 (tiga miliar rupiah).
Pasal 32
Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000. 000,00 (dua miliar rupiah).
Pasal 33
Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000. 000,00 (dua miliar rupiah).
Pasal 34
Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000. 000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000. 000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
Pasal 35
Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000. 000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal 36
Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000. 000,00 (enam miliar rupiah).
Pasal 37
Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000. 000,00 (lima miliar rupiah)..
Pasal 38
Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.
Pasal 39
Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000, 00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000. 000,00 (tiga miliar rupiah).
Pasal 40
(1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
(2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang‑orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama‑sama.
(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
(4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
(5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi agar pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
(6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
(7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.
Pasal 41
Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenakan pidana tambahan berupa:
a.pembekuan izin usaha;
b.pencabutan izin usaha;
c.perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan/atau
d.pencabutan status badan hukum.

 

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan.
Pasal 43
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
Pasal 44
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

PENJELASAN:

Pasal 4

Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "persenggamaan yang menyimpang" antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat dan binatang, oral seks, anal seks, lesbian, homoseksual.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "kekerasan seksual" antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan, pemerkosaan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "mengesankan ketelanjangan" adalah penampakan tubuh dengan menunjukkan ketelanjangan yang menggunakan penutup tubuh yang tembus pandang.
Pasal 5
Yang dimaksud dengan "mengunduh" adalah mengalihkan atau mengambil fail (file) dari sistem teknologi informasi dan komunikasi.
Pasal 6
Yang dimaksud dengan "yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan" misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya.
Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga dimaksud.
Pasal 10
Yang dimaksud dengan "mempertontonkan diri" adalah perbuatan yang dilakukan atas inisiatif dirinya atau inisiatif orang lain dengan kemauan dan persetujuan dirinya. Yang dimaksud dengan "pornografi lainnya" antara lain kekerasan seksual, masturbasi atau onani.
Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pembuatan" termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak, atau menggandakan.
Yang dimaksud dengan "penyebarluasan" termasuk menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan.
Yang dimaksud dengan "penggunaan" termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan.
Frasa "selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)" dalam ketentuan ini misalnya majalah yang memuat model berpakaian bikini, baju renang, pakaian olahraga pantai, yang digunakan sesuai dengan konteksnya.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "di tempat dan dengan cara khusus" misalnya penempatan yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak atau pengemasan yang tidak menampilkan atau menggambarkan pornografi.
Pasal 14
Yang dimaksud dengan "materi seksualitas" adalah materi yang tidak mengandung unsur yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau tidak melanggar kesusilaan dalam masyarakat, misalnya patung telanjang yang menggambarkan lingga dan yoni.
Pasal 16
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin pengaruh pornografi terhadap anak dan ketentuan ini menegaskan kembali terkait dengan perlindungan terhadap anak yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
Pasal 19
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pemblokiran pornografi melalui internet" adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.
Pasal 20
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pemblokiran pornografi melalui internet" adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.

Russian Mafia

Beberapa kelompok mafiosi rusia..
* The Solntsevskaya bratva,atau Solntsevskaya brotherhood (Russian: Солнцевская братва, the Solntsevo District gang), adalah kelompok mafia terkuat dan berpengaruh yang berada di moskow
* Dolgoprudnenskaya (Долгопруденская) adalah kelompok mafia terbesar di moskow dan sangat berpengaruh.

* The Izmaylovskaya gang (Russian: Измайловская мафия, from Izmailovo) adalah salah satu organisasi mafia tertua dan terpenting di rusia. organisasi ini juga memiliki banyak anggota di Tel Aviv, Paris, Toronto, Miami dan New York City. organisasi ini didirikan pada tahun 1980s dibawah pimpinan Oleg Ivanov (Олег Иванов) dan diperkirakan memiliki anggota awal sekitar 300-500 orang. pada prinsipnya organisasi ini dibedakan menjadi dua sekte—Izmailovskaya dan Gol'yanovskaya (Гольяновская), yang menggunakan prinsip militer dan disiplin yang keras. (involved extensively in murder-for-hire, extortions, and infiltration of legitimate businesses)

* The Tambov Gang (Тамбовская банда) of Saint Petersburg.

* The Obshina (Община, "community" in Russian), atau Chechen mafia, adalah organisasi kriminal kelas berat dan menggunakan sistem paramiliter. kriminil etnis chenchen di rusia adalah kriminil minoritas. namun diperkirakan dalam organisasi ini banyak bergabung organisasi-organisasi lain.

* The Orekhovskaya gang (Ореховская банда, again, from Orekhovo) adalah salah satu mafia terkuat pada akhir tahun 1980 dan awal 1990.

* Armenian-American adalah organisasi kriminal yang terdiri dari orang orang keturunan etnis armenia yang muncul di california dan Los Angeles County, dan turut terlibat dalam "white-collar crime", pengedaran obat-obatan dan pemerasan.


Hati-hati banyak sekali penipuan oleh mafia di internet dan kami tidak menjamin iklan ini jujur !!!

La Cosa Nostra / Sicilian Mafia

Mafia, juga dirujuk sebagai La Cosa Nostra (bahasa Italia: Hal Kami), adalah panggilan kolektif untuk beberapa organisasi rahasia di Sisilia dan Amerika Serikat. Mafia awalnya merupakan nama sebuah konfederasi yang orang-orang di Sisilia masuki pada Abad Pertengahan untuk tujuan perlindungan dan penegakan hukum sendiri (main hakim). Konfederasi ini kemudian mulai melakukan kejahatan terorganisir.
Anggota Mafia disebut "mafioso", yang berarti "pria terhormat".

Mafia melebarkan sayap ke Amerika Serikat melalui imigrasi pada abad ke-20.
Kekuatan Mafia mencapai puncaknya di AS pada pertengahan abad ke-20, hingga rentetan penyelidikan FBI pada tahun 1970-an dan 1980-an agak mengurangi pengaruh mereka. Meski kejatuhannya tersebut, Mafia dan reputasinya telah tertanam di budaya populer Amerika, difilmkan di televisi dan bahkan iklan-iklan.

Istilah "mafia" kini telah melebar hingga dapat merujuk kepada kelompok besar apapun yang melakukan kejahatan terorganisir

 

Hati-hati banyak sekali penipuan oleh mafia di internet dan kami tidak menjamin iklan ini jujur !!!

Triad

Markas besar-nya di Hongkong. Beroperasi di negara-negara yang memiliki populasi masyrakat Cina yang signifikan, seperti Macau, Taiwan, daratan Cina, Malaysia, Singapura, dan pecinan di Eropa, Amerika Utara, Afrika Selatan, Australia, dan New Zealand. Itulah TRIAD. Dalam bahasa tradisional Cina disebut Heisheshui atau ‘Black Society ‘.

Mafia raksasa yang bercokol di hampir seluruh penjuru dunia ini bergerak di bidang perdagangan obat bius, pencucian uang, judi ilegal, prostitusi, pencurian mobil, dan jenis kejahatan lain-nya. Sumber pendapatan utama mereka berasal dari pemalsuan property intelektual, seperti software komputer, CD musik, dan VCD/DVD film. Termasuk juga perdagangan tembakau.

Semula bernama Tian Di Hui (Langit, Bumi, dan Manusia). Didiri-kan pada 1760-an, dengan tujuan menumbang-kan kekaisaran Manchu-Dinasti Qing dan merestorasi peraturan Han di Cina. Dinasti Qing tumbang pada 1911. Komunitas yang awal-nya bersifat patriotis ini kemudian berubah tak terarah. Juga, tak terlibat dan tak ikut menikmati kemajuan Cina. Mereka marah dan depresi, namun tak mampu mengubah jalan hidup pemberontak yang mendarah daging selama dua abad lebih. Akhir-nya , mereka berkembang menjadi organisasi kriminal underground. Inil-ah awal mula-nya TRIAD yang kita kenal.

Terdapat sekita 57 komunitas di Hongkong. Kekuatan-nya terus meningkat, namun tetap ‘merendah’. Mereka kejam dalam urusan kriminal. Skala keanggotaan-nya sangat rumit. Kekuatan-nya lebih kuat dari yang diperkira-kan. Mereka beroperasi dalam skala yang sangat kecil dan membatasi kekerasan antar anggota geng untuk menghindari sorotan publik. Tak ada figur pemimpin, namun secara umum mereka tergabung dari beberapa kelompok independen yang sederajat, sehingga tidak dapat sling perintah dan perbedaan level. Kekuatan sesungguh-nya berada di level bawah dari hirarki-nya. Biasa-nya seorang petarung membawahi sekitar 15 anggota aktif yang menguasai jalanan, gedung, pasar, lapangan, atau taman. Mereka juga memiliki kode numerik sendiri untuk membeda-kan posisi dalam geng, seperti 426 yang berarti ‘petarung’, 489 ‘ketua’, 438 ‘deputi ketua’, 25 ‘mata-mata’ atau ‘pengkhianat’, dan lain-lain.

Untuk menjadi anggota TRIAD, harus menjalan-kan upacara dengan mengucap-kan 36 butir sumpah, 3
butir di antara-nya:

* ‘Setelah memasuki gerbang Hung I, saya harus memperlaku-kan orangtua dan kerabat dari saudara sesumpah saya sebagai keluarga saya sendiri. Jika saya melanggar saya bersedia mati disambar lima petir.’
* ‘Saya tidak akan berkonspirasi dengan orang lain untuk mencurangi saudara sesumpah saya dalam berjudi. Jika terjadi saya akan mati oleh pedang anggota-anggota saya sendiri.’
* ‘Jika saya mengetahui bahwa Pemerintah mencari saudara sesumpah saya, maka saya akan segera memberitahu saudara sesumpah saya tersebut agar ia dapat melari-kan diri dengan segera. Jika melanggar saya akan mati disambar lima petir.
Saat ini posisi TRIAD lebih mirip seperti organisasi bisnis. Interaksi antar kekuatan geng TRIAD di Cina daratan, Taiwan, Macau, dan Hongkong tidak menghindar dari perhatian pihak berwenang setempat, namun justru mendapat banyak keuntungan. Pasar terbesar saat ini berada di Cina daratan, dan mereka sangat berorientasi pada bisnis. Mereka mengejar uang dalam jumlah besar lewat jalan apapun.


Hati-hati banyak sekali penipuan oleh mafia di internet dan kami tidak menjamin iklan ini jujur !!!

Yakuza

Dimulai kira-kira pada tahun 1612, saat Shogun Tokugawa berkuasa dan menyingkirkan shogun sebelumnya dan menjadikan 500.000 orang samurai yang sebelumnya disebut hatomo-yakko (pelayan shogun) menjadi kehilangan tuan, atau disebut sebagai kaum ronin. dan banyak yang menjadi preman dan penjahat.

untuk mengalahkan serangan ronin jahat, banyak kota kecil membentuk satuan yang bernama machi-yoko yang terdiri dari pedagang, pegawai dan penjudi, walaupun kurang terlatih namun ternyata mereka berhasil menggulung ronin, sehingga pada abad 17 mereka dianggap pahlawan. namun masalah menjadi rumit ketika kaum machi-yoko berubah menjadi preman. terdapat dua kelas dalam machi-yokko yaitu Bokuto (penjudi) dan Tekiya (pedagang).

Tekiya
Para Tekiya tetap pada jalurnya menjadi pedagang, namun mereka sering sekali memeras dan menipu pedagang lainya (non-Yakuza)

Bokuto
Awalnya mereka disewa oleh Shogun untuk berjudi melawan para pegawai konstruksi dan irigasi. Tindakan ini dilakukan agar gaji para pegawai konstruksi dan irigasi habis di meja judi dan tenaga mereka bisa disewa dengan harga murah.Jenis judi yang biasa dilakukan adalah menggunakan kartu Hanafuda dengan sistem permainan mirip Black Jack. Tiga kartu dibagikan dan bila angka kartu dijumlahkan, maka angka terakhir menunjukkan siapa pemenang, diantara sekian banyak kartu sial kartu berjumlah 20 adalah yang paling sering disumpahi orang, karena berakhiran nol. Salah satu konfigurasi kartu ini adalah kartu dengan nilai (8-9-3) yang dalam bahasa Jepang menjadi Ya-Ku-Za yang kemudian menjadi nama asal Yakuza.
Dari kaum Bakuto ini juga muncul tradisi menandai diri dengan [[tato] disekujur badan (disebut irezumi) dan yubitsume (potong jari) sebagai bentuk penyesalan.

pada awal pendudukan jepang ke cina, yakuza dimanfaatkan untuk mengambil tanah, hak monopoli dll. namun setelah penyerangan pearl habour, militer mengambil alih banyak peran. sehingga yakuza tenggelam.

Setelah Jepang menyerah, para anggota Yakuza kembali ke masyarakat. Muncul satu orang yang berhasil mempersatukan seluruh organisasi Yakuza. Orang itu adalah Yoshio Kodame, seorang eks militer dengan pangkat terakhir Admiral Muda (yang dicapainya di usia 34 tahun). Yoshio Kodame berhasil mempersatukan dua fraksi besar Yakuza, yaitu Yamaguchi-gumi yang dipimpin Kazuo Taoka, dan Tosei-kai yang dipimpin Hisayuki Machii. Yakuza pun bertambah besar keanggotaannya terutama di periode 1958-1963 saat organisasi Yakuza diperkirakan memiliki anggota 184.000 orang atau lebih banyak daripada anggota tentara angkatan darat Jepang saat itu. Yoshio Kodame dinobatkan sebagai godfather-nya Yakuza.

bsinis yang dijalankan yakuza berupa obat2an terlarang, perdagangan senjata, prostitusi, pornografi, pemerasan, hingga penyelundupan senjata dan pachinko yang merupakan tulang punggung bisnis mereka.



Hati-hati banyak sekali penipuan oleh mafia di internet dan kami tidak menjamin iklan ini jujur !!!

Mara Salvatrucha (MS-13)

Mara Salvactrucha (MS-13) menjadikan semua geng seperti orang tolol yang menjual obat. Faktanya MS-13 adalah geng paling mematikan yang pernah dilihat. Anggota geng ini umumnya adalah orang Guatemala, Honduras, Salvador dan orang amerika tengah lainya. Geng ini didirikan pada 1980 untuk melindungi imigran dari geng geng besar lainya. Geng ini telah menyebar dari Amerika tengah ke spanyol, US, Inggris dan kanada. Di US sendiri anggotanya mencapai 10.000 orang. Geng ini tidak memiliki penyesalan untuk membunuh siapa saja. MS-13 memburu dan membunuh siapa saja yang berbicara tentang pelanggaran hukum yg dilakukan oleh MS 13. MS 13 adalag geng yang sangat brutal, khusunya kepada orang orang yang tidak bersalah (non-gengster). Mereka pernah menembaki sebuah bis berisi anak anak dan wanita, berakhir dengan kematian 28 orang.(MS-13 is well known for drug smuggling, black market gun sales, theft, contract killing, human trafficking, and assault, especially on law enforcement)



Hati-hati banyak sekali penipuan oleh mafia di internet dan kami tidak menjamin iklan ini jujur !!!

Bloods

Bloods adalah geng yang bermarkas di Los Angeles dan terkenal sebagai rival berat dari The Crips. Geng ini menggunakan warna merah. Bloods didirikan tahun 1972 dan berkembang perlaham dengan mengambil alih daerah kekuasaan dari geng LA lainya. Karena Bloods sangat pemberani, banyak geng lain yang memutuskan untuk bergabung dengan Bloods. Geng ini terpecah menjadi Sets, dimana mereka mereka memiliki perbedaan dalam merekrut anggota. Bloods secara umum merekrut orang secara volunteer, namun Bloods sets merekrut orang dengan perlakuan khusus (orientasi).
(especially drug trafficking.)

 



Hati-hati banyak sekali penipuan oleh mafia di internet dan kami tidak menjamin iklan ini jujur !!!

Cripz

The Crips didirikan oleh anak berumur 16 tahun Stanley Williams dan Raymond Washington. Geng ini dimulai sebagai geng kecil dan berhubungan dengan geng geng individual lainya. Namun sekarang telah berkembang menjadi salah satu geng terbesar dan terkuat di US. Anggotanya mencapai 300.000 orang. The Crips dikenal menggunakan warna biru. Rival berat mereka adalah Bloods dan geng geng hispanik. Geng ini terkenal sangat brutal dan kasar, biasa berkelahi dengan geng lain maupun sesama anggota dan berakhir dengan kematian anggota.




Hati-hati banyak sekali penipuan oleh mafia di internet dan kami tidak menjamin iklan ini jujur !!!

Texas Syndicate (Texas 7)

Texas Sydicate / Texas 7 (T7) geng yang didirikan sebagai respon terhadap geng geng di California lainnya seperti La eMe dan AB, karena geng geng tersebut sangat mengintimidasi, terutama di Texas. Oleh karena itu tahanan di texas membentuk geng untuk pertahanan diri mereka. T7 tidak mengizinkan anggota diluar ras Hispanik. Ras kaukasia paling dilarang dalam T7. geng ini berisi imigran mexico, bukan orang meksiko yang lahir dan besar di US. Pada tahun 2000 dilaporkan geng ini beranggotakan 1000 di penjara dan 830 diluar penjara. (Texas Syndicate is known for contract murder, gambling, prostitution, extortion, and drug trafficking)


Hati-hati banyak sekali penipuan oleh mafia di internet dan kami tidak menjamin iklan ini jujur !!!

La Nuestra Familia

La Nuestra adalah geng tahanan orang amerika meksiko. Didirikan pada tahun 1968 dan menjadi rival berat dari La EME. Geng ini mempertahankan budaya cichano. Tetua geng menontrol geng dari dalam penjara untuk melakukan kegiatanya. Geng ini dikenal membunuh siapa saja. Anggota geng ini biasanya dikenal menjadi kriminalis berat karena La Nuestra memiliki waktu perekrutan dan orientasi hingga 2 tahun. La Nuestra juga mewajibkan menjunjung tinggi geng diatas keluarga, uang, obat dan wanita. Wanita dilarang bergabung tetapi terkadang digunakan untuk menyalurkan obat.


Hati-hati banyak sekali penipuan oleh mafia di internet dan kami tidak menjamin iklan ini jujur !!!

Black Guerrilla Family (Black Family, Black Vanguard)

Didirikan tahun 1966 oleh George Jackson di Marin Country,CA. Black guirella family adalah geng yang beranggotakan orang orang ras afrika-amerika. Geng ini didirikan untuk mengangkat martabat orang ”hitam” di penjara dan berencana menggulingkan pemerintahan US. Geng ini memiliki hubungan yang erat dengan faham Marxism. Hingga hari ini memiliki lebih dari 50.000 anggota, namun banyak dari mereka yang bergabung dengan geng lainya juga. Untuk bergabung syaratnya adalah harus ”hitam” dan diakui dan dipilih oleh anggota yang ada.

Hati-hati banyak sekali penipuan oleh mafia di internet dan kami tidak menjamin iklan ini jujur !!!

Primeiro Comando da Capital (PCC)

PCC (Primeiro Comando da Capita) adalah Geng Brazil yang didirikan pada tahun 93 oleh 8 tahanan. Secara keras melawan seluruh perangkat pemerintahan dari stasiun polisi hingga terminal bis. Semenjak tahun 2006 geng ini telah menyerang 300 sarana public. Setiap anggota harus membayar $27 utk yg dipenjara, dan $ 270 utk yang telah bebas. Kebanyakan dari uang tersebut dipakai untuk membeli senjata dan obat. Untuk bergabung dengan geng ini seseorang harus “dikenal” oleh anggota lainya, dan “diterima” sumpah setianya.

Hati-hati banyak sekali penipuan oleh mafia di internet dan kami tidak menjamin iklan ini jujur !!!

The Mungiki (Kenyan Mafia)

Mungiki dapat ditemukan di daerah daerah miskin di Kenya. Gang ini didirikan pada tahun 1980. Mungiki secara keras melawan dan membenci kristenisasi dan westernisasi. Anggota geng ini mempercayai secara paksa pemotongan organ genital pada wanita, pemenggalan dan mutilasi. Mungiki pernah membunuh 50 orang karena terjadi perselisihan, 2 diantara yg dipenggal kepalanya adalah polisi


Hati-hati banyak sekali penipuan oleh mafia di internet dan kami tidak menjamin iklan ini jujur !!!

Gang EMC

The Mexian Mafia (La EME) memiliki markas dan anggota di banyak penjara diseluruh US. Didirikan pada 1950 di California. Memiliki hubunngan dekat dengan AB. La eMe memiliki banyak kontrak dengan gang – gang lain untuk membunuh rival mereka. Gang ini tidak memiliki banyak peraturan. Beberapa peraturan yang dimiliki : tidak mengekspos gang, tidak ada MAHO, dan tidak pengecut. (La eMe is well known for its drug trafficking, extortion, and murder)


Hati-hati banyak sekali penipuan oleh mafia di internet dan kami tidak menjamin iklan ini jujur !!!

Aryan Brotherhood (AB, The Brand)

Walaupun bukan geng terbesar di penjara, AB (aryan brotherhood) membunuh banyak tahanan di penjara. Gang ini hanya berjumlah 1% penghuni penjara, tetapi ukuran bukan segalany bagi mereka. Faktanya mereka brtanggung jawab atas 26% pembunuhan tahanan di seluruh US. Untuk bergabung dgn AB, seseorang harus membunuh tahanan lainya, hal ini dikenal dengan “ada Darah masuk, ada Darah keluar”. Bagi yang ingin keluar akan dibunuh. (AB is known for organized crime, extortion, inmate prostitution, drug trafficking, and murder-for-hire.)

 

 

 

 

Hati-hati banyak sekali penipuan oleh mafia di internet dan kami tidak menjamin iklan ini jujur !!!

Prof. Dr. Boediono Antek Asing dan IMF


Nama:
Prof. Dr. Boediono
Lahir:
Blitar, Jawa Timur, 25 Februari 1943
Agama:
Islam

Pekerjaan:
- Menteri Koordinator Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu (2005-2009)
- Menteri Keuangan Kabinet Gotong Royong (2001-2004)
- Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999)
- Direktur I Bank Indonesia Urusan Operasi dan Pengendalian Moneter (1997-1998)
- Direktur III Bank Indonesia Urusan Pengawasan BPR (1996-1997)
- Dosen Fakultas Ekonomi UGM

Alamat:
Jalan Mampang Prapatan

Di tengah situasi lantai bursa yang hancur lebur, dua punggawa ekonomi Indonesia, yaitu Gubernur Bank Indonesia Boediono dan Menko Perekonomian Sri Mulyani malah mementingkan hadir di sidang tahunan IMF.

Catatan tentang Boediono

1. Saat menjadi Direktur di Bank Indonesia, Boediono adalah pejabat yang setuju meliberalkan perbankan,
2. Ia ikut menyalurkan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk Bank Arya Pandu Arta dan Bank Danamon
3. Sebagai Kepala Bappenas, ia adalah anggota Tim Perancang Rekapitalisasi Perbankan bersama Menteri Keuangan Bambang Subiyanto dan Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita sehingga negara terbebani Rp 422,6 trilyun. Karena APBN terbebani Rp 50 60 trilyun per tahun, saat jatuh tempo pada tahun 2033, total beban menjadi sekitar Rp 1800 trilyun
4. Menteri Keuangan yang paling bertanggung jawab dalam penjualan perbankan yang direkapitalisasi sehingga perbankan nasional kini dikuasai asing
5. Dia adalah pejabat yang setuju Blok Migas Cepu dikuasai Exxon Mobile
6. Sebagai Menteri Koordinator yang menerbitkan banyak kebijakan liberalisasi di era Kabinet Indonesia Bersatu yang ternyata memiskinkan secara struktural
7. Acap kali ditegur secara terbuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam rapat-rapat kabinet di bidang ekonomi karena dianggap lamban dan tak berani mengambil keputusan penting
8. Dikenal sebagai pelaksana mekanisme pasar yang tangguh sebagaimana yang dituliskannya dalam buku 70 tahun Widjojo Nitisastro dengan mengatakan, “Kita harus mencegah kembali peranan etatisme…”
9. Business Week menyebut Boediono sebagai sahabat IMF paling hangat.

Pengamat ekonomi menilai Cawapres Boediono adalah kelompok Mafia Berkeley, penganut paham neoliberal yang harus bertanggung jawab terhadap carut-marutnya ekomomi bangsa

Terkait pertemuan Menteri Perdagangan AS, yang juga agen CIA Asia, Robert Zurich yang dikabarkan bertemu dengan Kepala Bappenas, Paskah Suzetta untuk membahas pencalonan Boediono sebagai Wakil Presiden.

Kursi Gubernur Bank Indonesia kembali diserahkan kepada Mafia Berkeley. Rencana penjualan BUMN jalan terus, sementara di tengah bayang-bayang resesi dunia, pemerintah menutup-nutupi kebobrokan ekonomi dengan permainan statistik.

Dradjad Wibowo masih bercanda dengan beberapa orang warta-wan ketika bel tanda dimulainya kembali sidang paripurna DPR berdering, Rabu (9/4) lalu. Maklumlah, DPR sedang lari maraton sebelum reses tahun ini. Maka, meski sudah lewat waktu makan siang, paripurna dilanjutkan lagi. Kali ini dengan agenda pandangan Komisi XI atas hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono.

Anggota Fraksi PAN itu tampak sedang mencoba menutupi kerisauan hatinya. Sebab, dialah satu-satunya anggota komisi XI yang tak setuju diangkatnya Boediono sebagai Gubernur BI. Selama uji kelayakan dan kepatutan Senin (07/4) lalu, hanya dia pula yang benar-benar menguji calon tunggal pemerintah itu. Mayoritas anggota Komisi XI malah menyelipkan pujian basa-basi dan tak bermutu kepada Boediono.

Padahal ketika nama Boediono disorongkan Presiden sebagai calon tunggal setelah ditolaknya mantan Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardojo dan Wakil Direktur Utama Perusahaan Pengelola Aset Raden Pardede, partai-partai mengaku kecewa. Bahkan Fraksi PDI Perjuangan, menen-tang pengajuan calon tunggal ini. “Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak demokratis dan ingin memaksakan calonnya,” kata Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo.

Pertemuan beberapa anggota komisi XI pun digelar. Mereka bahkan sepakat menjegal Boediono. Kabarnya, Fraksi PDIP mendapat titah langsung dari Taufiq Kiemas, suami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk meng-hempang jalan Boediono. Mereka berharap Presiden mengajukan calon lain, jika fit and proper test. Nama yang masuk bursa calon mereka adalah ekonom dan mantan menteri Rizal Ramli.

Tapi skenario penjegalan itu kandas beberapa jam kemudian, ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meng-gelar jamuan untuk para anggota Komisi XI di Rumah Daksa, tempat yang biasa disewa selebritas untuk berpesta, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dengan tajuk perkenalan calon Gubernur BI yang baru, hampir semua anggota Komisi XI hadir Selasa malam (8/4) lalu.

Dalam jamuan makan itu, Sri Mulyani, “promosi abis” soal Boediono. Padahal, ia bukan orang baru. Sebelum menjadi Menteri Koordinator Perekonomian, ia pernah menjadi Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan juga Direktur Bank Indonesia. Tapi rupanya promosi harus diambil alih Sri Mulyani. Selain Boediono terlalu santun jika tak bisa dikatakan lamban lelaki itu pula tumpuan harapan pemerintah dan Mafia Berkeley agar tetap eksis.

Menurut Sri Mulyani, jamuan makan di Rumah Daksa ini hanya pertemuan silaturahmi. “Ini komunikasi untuk memperkenalkan Pak Boediono sebagai calon gubernur,” ujarnya. Tapi, seorang sumber Suara Islam mengatakan, malam itu semua sudah clear. Semua mem-persilakan Boediono menjadi Gubernur BI. “Fit and proper test di Senayan hanya formalitas,” ujarnya.

Tapi tentu tak ada makan malam gratis. “Hujan cukup merata tadi malam,” kata sumber Suara Islam mengutip ucapan seorang anggota Komisi XI. Maksudnya, semua yang hadir kecipratan hujan amplop tuan rumah. (Lihat Nasional, DPR: Dewan Pengutip Rupiah, halaman 15)

Maka ketika fit and proper test berlangsung, hanya Dradjad yang meng-kritik dan meminta Komisi XI tidak memilih Boediono. Menurut Dradjad, Boediono adalah ekonom yang menganut paham liberal dan konservatif ala konsensus Washington. “Konsep ini tidak lagi cocok dengan kondisi saat ini,” ujarnya. Menurut Dradjad, Indonesia butuh kebijakan ekonomi berbasis fiskal dan moneter yang pro rakyat. Untuk itu, BI harus dipimpin orang-orang dengan trackrecord bersih dan berani.

Dradjad menolak keputusan diambil secara aklamasi, maka voting tertutup digelar. Dari 46 anggota Komisi XI yang hadir, 45 orang memilih Boediono. Hanya satu orang yang menolak. “Apa daya saya hanya sendirian,” kata Dradjad. Maka guru besar Fakultas Ekonomi UGM ini dinyatakan terpilih sebagai Gubernur BI periode 2008-2013. Boediono adalah Gubernur BI ke delapan.

Kepentingan Mafia Berkeley

Tentu saja keputusan Komisi XI memilih Boediono dikecam berbagai pihak. Menurut pengamat ekonomi Kwik Kian Gie, kapabilitas Boediono tak mengesankan. “Boediono itu orang biasa yang tidak mempunyai pemikiran dan arah kebijakan yang jelas,” kata mantan Menteri Negara Perencanaan Pem-bangunan Nasional/Kepala Bappenas era Presiden Megawati itu.

Kwik menilai, Menteri Keuangan di era Presiden Megawati itu, tidak memahami sektor riil. Yang dibutuhkan BI adalah orang-orang muda, yang tidak hanya mengerti urusan teknis, tetapi juga mampu menciptakan navigasi kebijakan.

Direktur ECONIT, DR Hendri Sapa-rini menilai trackrecord Boediono tak cemerlang. Misalnya saat menjadi Kepala Bappenas, dia anggota Tim Perancang Rekapitalisasi Perbankan bersama Men-teri Keuangan Bambang Subiyanto dan Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita dan negara terbebani Rp 422,6 trilyun. “Prestasi sebagai Menko Per-ekonomian juga payah,” ujarnya.

Maka para pengamat menduga, ter-pilihnya Boediono tak lepas dari agenda besar Mafia Berkeley. Mafia Berkeley adalah sebutan bagi sekelompok ekonom yang dipercaya Jenderal Soeharto di masa awal Orde Baru untuk mengelola ekonomi. Mereka disebut Mafia Berkeley karena sebagian besar lulusan doktor atau master dari University of California at Berkeley pada 1960-an atas bantuan Ford Foundation.

Konon kelompok ini diam-diam telah disiapkan Amerika Serikat sejak Presiden Soekarno berkuasa, untuk memperluas dan melanggengkan pengaruh di Indo-nesia semasa perang dingin. Mereka adalah Widjojo Nitisastro, Emil Salim, Ali Wardhana, dan J.B. Soemarlin. Agenda Mafia Berkeley diteruskan para anak didik mereka seperti Boediono dan Sri Mulyani.

Kebijakan ekonomi Mafia Berkeley mengadopsi kebijakan ekonomi yang dirancang IMF dan Bank Dunia yang dikenal dengan nama Konsensus Wa-shington. Tema besarnya kini dikenal sebagai agenda ekonomi neoliberal. Agenda Mafia Berkeley terbagi atas empat kebijakan. Yakni liberalisasi keuangan, liberalisasi perdagangan, kebijakan uang ketat (pengurangan subsidi) dan privatisasi BUMN.

Tiga agenda pertama telah diterapkan sejak awal Orde Baru hingga tahun 1990-an. Sementara, agenda privatisasi BUMN baru dilakukan belakangan ini. Tapi, keempat agenda itu terbukti gagal mengangkat kesejahteraan rakyat, se-mentara negara-negara yang tak mengambil resep IMF, seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia dan China, justru lebih baik dibanding Indonesia. Maklumlah, program kerja Mafia Berkeley ternyata bukan mencari untung untuk negara, tapi justru bagaimana menjual milik negara.

Di masa Presiden Yudhoyono, pemerintah menyerahkan Blok Cepu kepada Exxon Mobil dari AS. Padahal potensi minyak bumi yang dikandung di dalamnya ditaksir mencapai 10,96 miliar barel minyak, termasuk 62,64 TCF gas. Jika dikalkulasikan secara matematis, diperoleh pendapatan kotor sebesar 165,74 miliar dolar AS atau sekitar 1.500 trilyun rupiah.

Penjualan Blok Cepu menambah deret panjang penjualan aset kekayaan milik rakyat. Setelah gagal menarik aset penjahat BLBI, pemerintah memaksa sejumlah BUMN masuk bursa untuk dijual. Padahal BUMN ini bukannya merugi tapi justru selalu membukukan keuntungan. Begitu masuk ke bursa, saham perusahaan-perusahaan ini langsung dicaplok investor asing.

BUMN yang dikuasai asing dan selalu untung itu antara lain PT Telkom Tbk, PT Indosat Tbk, PT Semen Gresik Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan PT Bukit Asam Tbk. Kini 85 persen saham BUMN itu dikuasai asing. “Dengan kepemilikan asing yang sangat besar, pihak asinglah yang menikmati sebagian besar keuntungan BUMN itu,” kata pengamat ekonomi Revrisond Baswir.

Obral Besar

Lewat Komite Privatisasi, tahun ini pemerintah akan melego 34 BUMN dan melanjutkan penjualan 3 BUMN yang tertunda pada 2007. Ke-37 BUMN ini akan dijual lewat IPO di bursa efek dan lewat penjualan strategis langsung ke investor yang ditunjuk. Sasaran utama penjualan BUMN kali ini adalah PT Perusahaan Listrik Negara. Dengan alasan merugi akibat harga BBM yang terus melambung, Pemerintah mendesak agar PLN diswastanisasi.

Obral perusahaan istilah kerennya privatisasi–tahun ini adalah obral terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Pada periode 1991 – 2001 pemerintah 14 kali menjual BUMN dengan jumlah 12 BUMN. Pada periode 2001-2006 pemerintah 14 kali menjual BUMN dengan jumlah 10 BUMN. Kebijakan ini adalah bom privatisasi, karena dalam setahun 37 BUMN akan dilego.

Obral besar-besaran ini sesungguhnya tak lepas dari agenda Kapitalisme Neoliberal, baik negara-negara Kapitalis terutama Amerika Serikat, International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, ADB, maupun perusahaan multi nasional. “Lewat para konsultan mereka di berbagai instansi, mereka merancang skenario agar pemerintah melepas seluruh BUMN dan menyerahkan kepada investor dengan alasan agar BUMN lebih efisien dan menguntungkan,” kata Hendri.

Desakan kepentingan pemodal di balik obral gede-gedean ini terlihat pada penolakan PT Krakatau Steel. Menurut Dirut Krakatau Steel Fazwar Bujang, mereka tak pernah mengundang investor, tetapi investor yang menginginkan BUMN ini dijual. Belakangan, presiden SBY menerima kunjungan produsen baja terbesar di dunia, Arcellor Mittal di Istana, yang berjanji menanamkan US $ 3 miliar dalam bentuk kerjasama dengan PT Aneka Tambang Tbk dan PT Krakatau Steel.
Menurut Menteri Perindustrian Fah-mi Idris, Mittal mengajukan tiga tawaran. Pertama, mengembangkan pertam-bangan yang terkait dengan baja. Kedua, menjadi strategic partner Krakatau Steel. Ketiga, membuat joint venture company bersama Krakatau Steel. “Presiden menanggapi positif dan memerintahkan Pak Boediono merumuskan secara detail,” ujarnya.

Sekali lagi, lihatlah peran sentral Boediono.

Padahal, rencana penjualan Krakatau Steel sudah dikritik habis oleh Pemenang Hadiah Nobel bidang Ekonomi Joseph Stiglitz dalam berbagai artikel yang mengritik kebijakan ekonomi neoliberal. Profesor di bidang ekonomi dari Columbia University dan bekas ekonom terkemuka di World Bank itu mengaku tak habis pikir dengan rencana penjualan BUMN strategis itu.

Di samping menyukseskan agenda ekonomi kalangan Neoliberal, obral besar-besaran ini juga mengindikasikan upaya perampokan harta negara untuk agenda pemilu 2009. “Privatisasi 2008 adalah salah satu ladang potensi korupsi,” kata Fahmi Badoh, dari Indonesia Corruption Wacth (ICW). Pusat Pela-poran dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) juga mengendus transaksi-transaksi mencurigakan menjelang pemi-lu 2009.

Dengan obral perusahaan besar-besaran ini, dapat dipastikan bahwa ratusan trilyun rupiah aset negara akan terlepas dari tangan rakyat dan hanya memuaskan kerakusan Kapitalisme dan segelintir antek asing. Padahal, menurut syariat Islam, perusahaan yang mengua-sai hajat hidup orang banyak terutama di sektor pertambangan adalah harta milik umum, sehingga pemerintah tidak berhak menjualnya kepada swasta dan asing.

Utang dan Manipulasi Statistik

Boediono terpilih ketika resesi dunia mengancam, seiring melonjaknya harga minyak dunia hingga US $ 109/barrel, perekonomian dunia melambat, semen-tara kegagalan panen dan spekulasi membuat harga komoditas pangan membubung tinggi di pasar internasional. “Dunia guncang dari segi keuangan maupun komoditas utama. Jika resesi meluas, akan berdampak pada ekspor, impor, dan aliran dana,” kata Boediono. Dampaknya terasa di Indonesia dengan indikasi laju inflasi bulan Maret yang sudah mencapai 3,6 persen.

Seiring kenaikan harga minyak dunia yang melebihi prediksi saat penyusunan APBN, Departemen Keuangan mengubah strategi menutup defisit APBN dari hanya mengandalkan penerbitan surat berharga negara ke utang luar negeri. Sebab, pemerintah sulit menyerap dana murah dari pasar modal. “Pinjaman luar negeri adalah pertahanan kedua dalam menutup defisit,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu.

Strategi ini khas langkah Mafia Berkeley yang dirancang IMF.

Menurut Anggito, pemerintah dan Panitia Anggaran DPR sepakat menam-bah utang luar negeri untuk menutup defisit APBN Perubahan 2008, dari Rp 19,1 trilyun menjadi Rp 26,4 trilyun. Sumber utamanya World Bank, Asian Development Bank dan Pemerintah Jepang. “Pencarian utang dimulai 11 April 2008, dalam pertemuan Bank Dunia di Washington,” ujarnya.

Menteri Sri Mulyani juga mengusa-hakan pinjaman pada pertemuan ADB di Madrid, Spanyol. Padahal menurut Koordinator Koalisi Antiutang, Kusfiardi, upaya Departemen Keuangan menambah utang luar negeri hanya akan semakin membawa Indonesia semakin terperosok ke dalam jebakan utang yang semakin dalam.

Menurut Deputi Bidang Pendanaan Bappenas Lukita Dinarsyah, Indonesia sulit mendapat pinjaman lunak lagi. Sebab, status Indonesia telah berubah dari negara berpendapatan rendah ke menengah, ditandai dengan pendapatan per kapita US $ 1.600/tahun. Akibatnya, Indonesia kehilangan sumber pinjaman sangat lunak dari skema IDA, Bank Dunia, mulai Juni 2008. Skema pinjaman IDA hanya diberikan untuk negara berpeng-hasilan di bawah US $ 830/kapita/tahun.

Repotnya ketika kondisi ekonomi terancam gagal, pemerintah harus unjuk kemampuan bahwa dapat mengentaskan kemiskinan agar bisa dikatakan berhasil. Tujuannya agar Yudhoyono terpilih lagi dalam pemilu 2009 nanti. Maka statistical engineering dirancang untuk menutupi kebobrokan ekonomi. Cara paling gampang adalah memacu program penghapusan kemiskinan menjelang berakhirnya masa pemerintahan.

Cara itu ditempuh lewat kombinasi pemberian bantuan langsung tunai, beras miskin, dan program padat karya, agar target penurunan tingkat kemiskinan tercapai pada 2009. “Ini program ambisius, tapi sangat mungkin dicapai dengan dukungan program yang jelas dan anggaran yang lebih besar dari tahun sebelumnya,” kata Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, seusai rapat koordinasi untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009, Rabu (9/4) di Jakarta.

Dalam hitungan pemerintah, tingkat kemiskinan tahun 2007 sebesar 16,58 persen, sedang pada 2008 diperkirakan akan lebih rendah dari 14 persen. Pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan tahun 2009 tinggal 10-11 persen. Dengan kucuran beras miskin, bantuan langsung tunai dan program padat karya selama enam bulan mulai Mei nanti, dengan target 2000 kalori per keluarga, pemerintah optimis akan “mengurangi” tingkat kemiskinan.

Bantuan langsung tunai diberikan untuk rakyat miskin di luar Jawa. Di pulau Jawa, yang dihuni 80 persen penduduk Indonesia, dengan rata-rata tingkat kemiskinan 10-15 persen, difokuskan pada program padat karya.

World Bank pun ingin ikut menyuk-seskan program pengentasan kemiskinan. Karena itu kini mereka sedang menyo-sialisasikan metode penghitungan angka kemiskinan baru. “World Bank ber-kepentingan agar seolah-olah ikut mengentaskan kemiskinan karena 20 persen dana anggaran kemiskinan berasal dari utang ke World Bank,” kata Hendri Saparini.

Jadi jika para ekonom neoliberal Mafia Berkeley merekayasa statistik dengan menekan garis kemiskinan, World Bank malah merekayasa hitungan-nya. Lalu, apa lagi yang akan anda jual ke Washington?

Modus Operandi Mafia Berkeley Memeras Indonesia

Modus operandi utama dari Mafia Berkeley adalah mengabdi kepada kekuasaan apapun konsekuensinya, tidak penting apakah pemerintahan tersebut otoriter, pelanggar hak asasi manusia, ataupun penuh KKN. Tidak ada sikap etis dan moral untuk menolak tawaran jabatan dari pemerintahan yang melanggar prinsip-prinsip demokratis dan keadilan. Dalam banyak kasus, Mafia Berkeley justru menjadi corong public relations di berbagai forum dan media untuk memperlunak dan mempermanis image pemerintahan otoriter dan represif.

Efektifitas media relations Mafia Berkeley terutama dilakukan dengan memberikan akses khusus, dalam bentuk bocoran informasi dan dokumen-dokumen rahasia kepada satu media harian dan satu media mingguan terkemuka. Diskriminasi akses informasi tersebut merupakan tindakan tidak fair dalam kompetisi pers di Indonesia. Kedua media tersebut memilik pandangan yang sangat liberal dalam bidang politik dan sosial, tetapi sangat konservatif dalam bidang ekonomi: bagaikan partai Demokrat di Amerika dalam bidang politik dan sosial, tetapi bagaikan partai Konservatif di Amerika dalam bidang ekonomi.

Pola rekruitmen Mafia Berkeley dilakukan dengan mengandalkan prinsip utama loyalitas dan feodalisme, diatas kriteria profesionalisme. Dengan prinsip utama tersebut, kepatuhan dan loyalitas anggota, murid dan cucu-murid Mafia Berkeley dapat terus dipertahankan. Kaderisasi kemudian dilanjutkan dengan memberikan kesempatan akademis di Amerika sehingga terjadi sinkronisasi dan kesamaan cara berpikir. Patut dicatat bahwa karakter anggota dan murid-murid Mafia Berkeley sangat berbeda dengan generasi pejuang kemerdekaan Indonesia seperti Hatta, Syahrir, Ali Sostroamidjojo dkk. yang semangat nasionalismenya justru semakin kuat ketika mendapat kesempatan belajar di luar negeri. Mereka juga menarik pelajaran dari sisi positif kehidupan politik dan sosial Barat dan sekaligus memahami ekses negatif dari sistem kapitalisme Barat. Sangat berbeda dengan Hatta dkk, kader-kader Mafia Berkeley yang memang “diprogram” untuk menjadi alat kepentingan global justru semakin melecehkan arti penting semangat nasionalisme dan kemandirian. Kader-kader Mafia Berkeley ini kemudian diberikan kesempatan untuk menjadi Ketua Depertemen, Dekan, ketua lembaga penelitian ekonomi, dsb. Penunjukan jabatan struktural akademis tersebut biasanya diberikan kepada kader yang lebih loyal dan patuh, dan bukan yang paling mampu secara akademik ataupun profesional. Sebagai kompensasi loyalitas, kader-kader Mafia direkayasa untuk menjadi komisaris BUMN-BUMN, walaupun terbukti kinerja BUMN selama nyaris 40 tahun dibawah pengaruh Mafia Berkeley tidak pernah menunjukkan kinerja yang menonjol. Di samping itu para kader diberikan berbagai bonus dalam bentuk perjalanan ke luar negeri, keanggotaan di berbagai komite dengan kompensasi finansial. Dengan struktur dan skala pendapatan yang berkali lipat lebih tinggi dari pegawai negeri dan ABRI, kader Mafia Berkeley merasa dirinya sangat elitis sehingga tidak memiliki empati terhadap nasib pegawai-negeri, ABRI, dan rakyat biasa.

Lembaga-lembaga akademik dan penelitian yang dikontrol dan menjadi instrumen Mafia Berkeley dikelola dengan prinsip loyalitas, feodalisme dan kepatuhan. Sumber pembiayaan utama dari lembaga-lembaga yang dikontrol Mafia Berkeley terutama berasal dari hibah dari IMF, Bank Dunia, USAID dan lembaga-lembaga kreditor internasional lainnya. Tidak aneh jika hasil penelitian dan rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga penelitian dan akademik tersebut, biasanya sejalan dan sebangun dengan rekomendasi Washington Konsensus/IMF–Bank Dunia dan policy papers USAID. Inilah salah satu mekanisme sosialisasi publik dari rekomendasi dan kebijakan Washington Konsensus/IMF-Bank Dunia. Elit politik dan masyarakat awam sering terkecoh karena diberikan kesan bahwa hasil penelitian tersebut sekan-akan independen dan netral.

Untuk memperkuat images di dalam maupun di luar negeri, Mafia Berkeley melalui lembaga-lembaga yang dikontrolnya, termasuk Departemen Teknis, biasanya memperkerjakan banyak konsultan asing yang dibiayai anggaran non-budgeter atau pinjaman/hibah dari IMF, Bank Dunia dan USAID. Para konsultan ini kemudian menjadi mesin public relation yang terus-menerus memuji kehebatan Mafia Berkeley dalam bentuk penulisan buku, artikel maupun wawancara di media massa. Inilah yang menjelaskan mengapa Mafia Berkeley mampu bertahan dan mengendalikan kebijakan ekonomi Indonesia selama hampir 40 tahun, meskipun kebijakan Mafia Berkeley telah menyebabkan krisis ekonomi paling buruk sepanjang sejarah Indonesia, ketimpangan distribusi pendapatan yang sangat besar, serta sektor finansial dan struktur industri yang sangat rapuh. Biasanya pemimpin politik negara yang kurang paham dengan modus operandi Mafia Berkeley, sering terpengaruh oleh opini-opini “bayaran” seperti itu, yang kemudian biasanya dikutip ulang oleh media harian dan mingguan yang merupakan kolaborator Mafia Berkeley. Mesin public relation Mafia Berkeley menciptakan propaganda, media yang menjadi kolaborator Mafia Berkeley kemudian mempublikasikannya, lembaga riset domestik dan konsultan asing mengamininya dan pemimpin politik pun akhirnya ikut terpengaruh.

Jika ada kebijakan Presiden atau menteri lainnya, yang bukan anggota Mafia Berkeley, yang menyimpang dari arahan Washington Konsensus/IMF–Bank Dunia, USAID, anggota-anggota Mafia dengan cepat melaporkan kepada perwakilan IMF–Bank Dunia, USAID untuk dikritik di laporan-laporan resmi lembaga-lembaga kreditor. Kritik-kritik tersebut kemudian dipublikasikan di kedua media kolaborator dalam negeri. Untuk menjaga agar arah strategis kebijakan ekonomi Indonesia sejalan dengan arahan IMF–Bank Dunia-USAID, Mafia Berkeley menyepakati penyusunan undang-undang atau peraturan pemerintah dikaitkan dengan pinjaman utang luar negeri. Dengan mekanisme seperti ini, kepentingan rakyat dan nasional Indonesia dijamin menjadi sub-ordinasi kepentingan global sehingga berbagai potensi Indonesia untuk menjadi negara besar di Asia tidak akan pernah terealisasikan. Mekanisme mengaitkan utang luar negeri dengan penyusunan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah juga memungkinkan adanya intervensi kepentingan global terhadap kedaulatan ekonomi dan politik Indonesia.

Menjadi pertanyaan apakah Mafia Berkeley masih relevan dengan tantangan yang dihadapi Indonesa saat ini? Sampai saat ini murid dan cucu murid Mafia Berkeley masih terus menjejali Indonesia dengan kebijakan Neoliberal ala Washington Consensus. Padahal perlu dicatat bahwa dalam satu dekade terakhir, Bank Dunia dan IMF –yang merupakan “Tuan” dari kebijakan ekonomi neoliberal— telah mengakui berbagai kesalahannya dan telah melakukan sejumlah koreksi terhadap kebijakan mereka selama ini. Dalam berbagai kesempatan, Bank Dunia dan IMF menyatakan bahwa liberalisasi keuangan yang terlalu cepat telah meningkatkan kemungkinan suatu negara terkena krisis. Dalam publikasi terakhir Bank Dunia tentang ekonomi Asia Timur (An East Asian Renaissance: Ideas for Growth, 2007), Bank Dunia juga mengakui bahwa pemerintah harus mengambil suatu tindakan untuk mengoreksi ketidaksempurnaan pasar, terutama dengan berupaya meningkatkan skala industri domestik. Dengan kata lain, menyerahkan semuanya kepada mekanisme pasar dianggap bukan lagi merupakan pendekatan yang tepat dalam kebijakan ekonomi. Namun Mafia Berkeley dan kroninya masih terus saja menggunakan pemahaman atau semboyan lama bahwa kegagalan pemerintah lebih buruk daripada kegagalan pasar, dan dengan menyerahkan semuanya kepada mekanisme pasar, mereka juga seakan-akan telah melindungi negara dari kepentingan dan intervensi pihak-pihak tertentu. Padahal fakta sesungguhnya adalah Mafia Berkeley merupakan representasi dari kepentingan ekonomi dan finansial “Tuan” mereka di Washington.

Selain itu, kemungkinan keberhasilan murid dan cucu murid Mafia Berkeley untuk membawa Indonesia mengejar ketertinggalan dari negara Asia lainnya, juga sangat kecil karena modus operandi Mafia yang berlandaskan prinsip subordinasi dan kepatuhan global, sangat tidak cocok dengan iklim Indonesia yang demokratis pasca kejatuhan Soeharto. Mayoritas murid dan cucu-murid Mafia Berkeley juga tidak memiliki kemampuan leadership dan implementasi yang tangguh karena terbiasa didukung oleh kekuatan otoriter dan perlindungan terus-menerus dari kekuatan global. Padahal tantangan utama kebijakan ekonomi di era demokratis ini adalah leadership yang kuat dan kemampuan persuasi berlandaskan fakta. Pemimpin dituntut mampu mendemonstrasikan kepada rakyat dan DPR bahwa pilihan kebijakan ekonomi benar-benar memiliki keberpihakan kepada rakyat dan kepentingan nasional, bukan lagi dengan metode paksaan melalui penerapan berbagai peraturan layaknya era otoriter.

Mafia Berkeley Penyebab Indonesia Miskin

Nyaris tidak ada kasus sejenis di dunia, dimana satu kelompok ekonom berkuasa selama hampir 40 tahun nyaris tiada henti dari 1966-2006, menentukan strategi dan kebijakan ekonomi suatu negara. Indonesia telah mengalami pergantian presiden 5 kali sejak tahun 1966, perubahan sistem dan struktur politik, pergantian pemimpin sipil maupun militer, reformasi tentara, tetapi pelaku perumus kebijakan ekonomi (Mafia Berkeley) nyaris tidak berubah selama 40 tahun. Tidak aneh jika tidak ada terobosan inovatif dalam strategi dan kebijakan ekonomi Indonesia. Patut disayangkan karena dalam periode 40 tahun terakhir, ekonomi global telah banyak mengalami perubahan ke arah yang lebih maju, terutama ekonomi kawasan Asia yang terus semakin dinamis. Sebagai konsekuensi dari kegagalan melakukan perubahan kebijakan ekonomi sejak tahun 1960-an, Indonesia akhirnya semakin tertinggal dibanding negara-negara besar lainnya di Asia.

Kelompok Mafia perumus kebijakan ekonomi Indonesia telah dipersiapkan secara sistematis oleh kekuatan luar Indonesia selama sepuluh tahun sebelum berkuasa (1956-1965) sebagai bagian dari strategi perang dingin menghadapi kekuatan progresif dan revolusioner di kawasan Asia. Kelompok tersebut dikenal dengan sebutan “Mafia Berkeley” karena kebanyakan dari generasi pertamanya lulusan Program Khusus di Universitas Berkeley, California. Di kemudian hari, alumnus dari universitas lain bergabung dalam kelompok ini, tetapi tetap menganut garis strategis yang sama. Padahal para mahasiswa Universitas Berkeley tahun 1960an terkenal progresif dan mayoritas anti perang Vietnam. Tetapi program untuk Mafia Berkeley dirancang khusus untuk orang Indonesia yang dipersiapkan untuk dikemudian hari menjadi bagian dari hegemoni global Amerika. Disebut “Mafia”, mengambil ide dari organisasi kejahatan terorganisir di Amerika, karena mereka secara sistematis dan terorganisir menjadi alat dari hegemoni dan kepentingan global di Indonesia.

Segera setelah kejatuhan Presiden Soekarno, kelompok Mafia Berkeley mengabdi selama 32 tahun kepada regim otoriter Soeharto. Banyak dari anggota dan muridnya yang menduduki posisi-posisi kunci dalam bidang ekonomi dan menjadi saluran strategi dan kebijakan yang dirumuskan oleh IMF, Bank Dunia dan Departemen Keuangan Amerika Serikat. Mafia Berkeley sekaligus berfungsi sebagai alat untuk memonitor agar kebijakan ekonomi Indonesia sejalan dan searah dengan kebijakan umum ekonomi yang digariskan oleh Washington. Garis kebijakan ini di kemudian hari dikenal dengan “Washington Konsensus”. Sekilas program Washington Konsensus tersebut sangat wajar dan netral, namun demikian dibalik program tersebut tersembunyi kepentingan negara-negara Adikuasa.

Pertama, kebijakan anggaran ketat, selain untuk mengendalikan stabilitas makro dan menekan inflasi, sebetulnya juga dimaksudkan agar tersedia surplus anggaran untuk membayar utang. Bahkan penghapusan subsidi untuk rakyat seperti untuk pendidikan, kesehatan, perumahan, UKM, dipaksakan hanya agar tersedia surplus anggaran untuk membayar utang. Pembayaran utang adalah suatu keharusan, sementara anggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar rakyat seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dll adalah urusan belakangan. Kedua, liberalisasi keuangan untuk memperlancar transaksi global dan menjamin modal dan dividen setiap saat dapat keluar dari negara berkembang. Ketiga, liberalisasi industri dan perdagangan memudahkan negara-negara maju mengekspor barang dan jasa ke negara berkembang. Tetapi negara-negara maju sendiri melakukan perlindungan terhadap sektor industri dan pertaniannya melalui kuota, kebijakan anti-dumping, export restraint, subsidi dan hambatan non-tarif.

Keempat, privatisasi atau penjualan aset-aset milik negara dimaksudkan agar peranan negara di dalam ekonomi berkurang sekecil mungkin. Dalam prakteknya program penjualan aset-aset negara tersebut dilakukan dengan harga sangat murah (under-valued) sehingga sering terjadi program privatisasi identik dengan rampokisasi (piratization), seperti diungkapkan Prof. Marshall I. Goldman dari Harvard.

Dalam prakteknya, kebijakan Konsesus Washington sering dipaksakan sekaligus kepada negara berkembang tanpa tahapan, fleksibilitas dan persiapan untuk memperkokoh kekuatan ekonomi domestik. China, yang melakukan proses reformasi ekonomi sejak 1978, menggunakan pendekatan yang kerap disebut Deng Xiaoping sebagai “crossing the river by feeling the stones”. Walaupun melakukan liberalisasi, tetapi proses liberalisasi tersebut dilakukan secara bertahap dan dipersiapkan, dengan terlebih dulu memperkuat kekuatan produktif di dalam negeri. China menempatkan liberalisasi sektor keuangan pada tahap akhir dari reformasi ekonomi. Bahkan ketika cadangan devisanya nyaris mencapai US$ 1 triliun, China tetap tidak bersedia melakukan liberalisasi penentuan nilai tukarnya.

Pada pertengahan tahun 1960-an GNP perkapita Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan, China nyaris sama, yaitu kurang dari US$100 per kapita. Setelah lebih dari 40 tahun, GNP perkapita negara-negara tersebut pada tahun 2004, mencapai: Indonesia sekitar US$ 1.000, Malaysia US$ 4.520, Korea Selatan US$ 14.000, Thailand US$ 2.490, Taiwan US$ 14.590, China US$ 1.500. Ternyata bahwa kekuasaan dan peranan Mafia Berkeley nyaris 40 tahun tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan mewariskan potensi sebagai salah satu negara gagal (failed state) di Asia. Kenyataannya Indonesia bukanlah the next Korea, dan bahkan bukan the next Malaysia. Setelah 40 tahun di bawah kendali Mafia Berkeley, Indonesia justru berpotensi menjadi the new Philipina.

Mafia Berkeley telah gagal membawa Indonesia menjadi negara yang sejahtera dan besar di Asia walaupun didukung regim otoriter selama 32 tahun. Selain ketinggalan dari segi pendapatan perkapita, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki distribusi pendapatan paling timpang, stok utang paling besar, serta memiliki landasan struktural dan industri yang sangat rapuh. Padahal negara-negara seperti Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, China dan Thailand tidak memiliki sumber daya alam yang besar seperti Indonesia. Dibawah pengaruh dan kekuasaan Mafia Berkeley, utang yang besar dan habisnya kekayaan alam dan hutan yang rusak, ternyata hanya menghasilkan pendapatan per kapita sekitar US$ 1.000. dan pemenuhan kebutuhan dasar sangat minimum serta ketergantungan mental maupun finansial terhadap utang luar negeri.

Mafia Berkeley juga gagal melakukan reformasi terhadap birokrasi dan justru mendorong pegawai negeri dan ABRI untuk bertindak koruptif karena penentuan skala gaji yang sangat tidak manusiawi. Anggota dan murid Mafia Berkeley sendiri direkayasa untuk mendapatkan pendapatan yang sangat tinggi melalui penunjukan mereka sebagai komisaris di BUMN-BUMN, double/tripple billing di BI, DepKeu dan Bappenas. Dengan pendapatan yang tinggi tersebut, Mafia Berkeley tidak memiliki empati terhadap nasib pegawai negeri dan ABRI sehingga tidak berupaya melakukan reformasi penggajian pegawai negeri dan ABRI. Dengan sengaja maupun tidak sengaja, mereka mendorong pegawai negeri dan ABRI menjadi koruptor.

Kegagalan penting lainnya yang dilakukan oleh Mafia Berkeley adalah mengundang keterlibatan IMF untuk mengatasi krisis ekonomi pada bulan Oktober 1997. Keterlibatan IMF tersebut membuat krisis menjadi lebih parah. Tanpa keterlibatan IMF, krisis ekonomi akan tetap terjadi, tetapi skalanya akan relatif lebih kecil (pertumbuhan ekonomi antara - 2% sampai 0%) pada tahun 1998, tetapi keterlibatan IMF telah mengakibatkan ekonomi Indonesia anjlok luar biasa –12,8% pada tahun 1998, terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Biaya sosial ekonomis dari krisis tersebut dalam bentuk kerusuhan sosial (IMF-provoked riots), peningkatan puluhan juta pengangguran, kebangkrutan ekonomi nasional dan swasta, biaya rekapitalisasi bank lebih dari Rp 600 trilliun, serta tambahan beban utang puluhan milyar dollar masih terasa sampai saat ini. Dokter yang diminta tolong untuk menyembuhkan penyakit pasien, selain gagal menyembuhkan penyakit juga melakukan berbagai amputasi yang tidak perlu dan ternyata membebankan biaya kegagalannya kepada sang pasien.

Dalam menjawab berbagai kegagalan tersebut, anggota Mafia Berkeley biasanya menggunakan alasan klasik yang menyesatkan, yaitu akibat prilaku mantan Presiden Soeharto. Adalah betul bahwa Soeharto penuh KKN, tetapi berbagai kegagalan tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada Soeharto. Ketika ekonomi tumbuh lebih tinggi pada awal 1990-an, Mafia Berkeley dengan tanpa malu mengklaimnya sebagai keberhasilan mereka, tetapi ironisnya ketika krisis 1997/1998 terjadi, semua kesalahan kemudian ditimpakan kepada Soeharto. Padahal Mafia Berkeley lah yang seharusnya bertanggung jawab karena mereka yang merumuskan strategi, kebijakan dan terlibat dalam implementasinya. Banyak dari berbagai kegagalan tersebut berada pada tataran sangat teknis dan operasional yang tidak dipahami oleh Soeharto. Adalah sangat tidak bertanggungjawab dan tidak ksatria, besedia mejadi pejabat selama 32 tahun, ikut menikmati privileges dan ekses kekuasaan Soeharto, tetapi kemudian menimpakan semua kegagalan dan kesalahan kepada Soeharto, itupun baru berani setelah Soeharto tidak berkuasa.

Menjadi pertanyaan, mengapa Mafia Berkeley gagal membawa Indonesia menjadi negara yang sejahtera dan besar di Asia walaupun berkuasa selama nyaris 40 tahun? Karena strategi dan kebijakan ekonomi Indonesia yang dirancang oleh Mafia Bekeley akan selalu menempatkan Indonesia sebagai subordinasi (sekedar kepanjangan tangan) dari kepentingan global. Padahal tidak ada negara menengah yang berhasil meningkatkan kesejahteraannya dengan mengikuti model Washington Konsensus. Kemerosotan selama dua dekade di Amerika Latin (1980-2000) adalah contoh monumental dari kegagalan tersebut. Justru negara-negara yang melakukan penyimpangan dari model Washington Konsensus seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, China, dll. berhasil meningkatkan kesejahteran dan memperbesar kekuatan ekonominya. Negara-negara yang berhasil tersebut mengikuti model pembangunan Asia Timur yang memberikan peranan yang seimbang antara negara dan swasta, serta ketergantungan utang yang minimal. Dua negara Asia, Indonesia dan Philipina yang patuh pada Washington Konsensus, mengalami kemerosotan ekonomi terus-menerus, ketergantungan utang yang permanen, ketimpangan pendapatan sangat mencolok, kemiskinan yang merajalela dan kerusakan lingkungan yang parah.

Subordinasi kepentingan rakyat dan nasional kepada kepentingan global mengakibatkan Indonesia tidak memiliki kemandirian dalam perumusan Undang-Undang, strategi dan kebijakan ekonomi. Indonesia juga tidak memiliki fleksibilitas untuk merumuskan strategi ekonomi karena terpaku pada model generik Washington Konsensus. Padahal model tersebut dirancang terutama untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi global sehingga negara-negara yang mengikutinya justru akan gagal meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Hasil tipikal dari model Washington Konsensus adalah siklus terus-menerus dari “krisis ekonomi dan akumulasi utang”, seperti yang terjadi di banyak negara Latin Amerika, Afrika dan Indonesia. Krisis ekonomi biasanya diselesaikan hanya dengan menambah beban utang yang kemudian akan kembali menjadi sumber krisis baru. Namun dari segi kepentingan ekonomi global, krisis ekonomi merupakan peluang untuk memaksa negara yang bersangkutan melakukan liberalisasi ekstrim dan privatisasi ugal-ugalan. Liberalisasi ekstrim ala Washington Konsensus sangat berbeda dengan keterbukaan bertahap dan penuh persiapan untuk memperkuat ekonomi domestik yang dilakukan oleh negara-negara Asia lainnya. Jepang, Korea, China dan bahkan Malaysia dan Thailand terlebih dahulu memberikan insentif ekspor kepada industri domestik dalam upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing. Liberalisasi dilakukan hanya setelah ekonomi domestik telah cukup kuat dan mampu bersaing di level global. Ketergantungan terhadap utang juga memungkinkan kepentingan global ikut intervensi merumuskan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah seperti Undang-undang tentang privatisasi air, BUMN, migas dsb.

Mafia Berkeley Pemegang Ekonomi Indonesia

Dalam buku yang ditulis John Pilger dan yang juga ada film dokumenternya, dengan judul The New Rulers of the World, antara lain, dikatakan: “Dalam dunia ini, yang tidak dilihat oleh bagian terbesar dari kami yang hidup di belahan utara dunia, cara perampokan yang canggih telah memaksa lebih dari sembilan puluh negara masuk ke dalam program penyesuaian struktural sejak tahun delapan puluhan, yang membuat kesenjangan antara kaya dan miskin semakin menjadi lebar”.

Ini terkenal dengan istilah nation building dan good governance oleh “empat serangkai” yang mendominasi World Trade Organisation (Amerika Serikat, Eropa, Canada, dan Jepang), dan triumvirat Washington (Bank Dunia, IMF, dan Departemen Keuangan AS). Mereka mengendalikan setiap aspek detail dari kebijakan pemerintah di negara-negara berkembang. Kekuasaan mereka diperoleh dari utang yang belum terbayar, yang memaksa negara-negara termiskin membayar USD 100 juta per hari kepada para kreditor Barat. Akibatnya adalah sebuah dunia yang elitenya -dengan jumlah lebih sedikit dari satu miliar orang- menguasai 80 persen kekayaan seluruh umat manusia.”

Itu ditulis oleh John Pilger, seorang wartawan Australia yang bermukim di London, yang tidak saya kenal. Antara John Pilger dan saya, tidak pernah ada komunikasi. Namun, ada beberapa kata yang saya rasakan berlaku untuk bangsa Indonesia dan yang relevan dengan yang baru saya kemukakan. Kalimat John Pilger itu begini: “Their power derives largely from an unrepayable debt that forces the poorest countres…” dan seterusnya. Dalam hal Indonesia, keuangan negara sudah bangkrut pada 1967. Paling tidak, demikianlah yang digambarkan oleh para teknokrat ekonom Orde Baru yang dipercaya oleh Presiden Soeharto untuk memegang tampuk pimpinan dalam bidang perekonomian. Maka, dalam buku John Pilger tersebut, antara lain, juga dikemukakan sebagai berikut:

(Saya kutip halaman 37) “Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya ’hadiah terbesar’, hasil tangkapannya dibagi. The Time-Life Corporation mensponsori konferensi istimewa di Jenewa yang dalam waktu tiga hari merancang pengambilalihan Indonesia. Para pesertanya meliputi para kapitalis yang paling berkuasa di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili: perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel. Di seberang meja adalah orang-orangnya Soeharto yang oleh Rockefeller disebut “ekonoom-ekonoom Indonesia yang top”.

“Di Jenewa, Tim Indonesia terkenal dengan sebutan ’the Berkeley Mafia’, karena beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikan yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya, mereka menawarkan : … buruh murah yang melimpah… cadangan besar dari sumber daya alam … pasar yang besar.” Di halaman 39 ditulis: “Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi, sektor demi sektor. ’Ini dilakukan dengan cara yang spektakuler’ kata Jeffry Winters, guru besar pada Northwestern University, Chicago, yang dengan mahasiwanya yang sedang bekerja untuk gelar doktornya, Brad Sampson, telah mempelajari dokumen-dokumen konferensi. ’Mereka membaginya ke dalam lima seksi: pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri ringan di kamar lain, perbankan dan keuangan di kamar lain lagi; yang dilakukan oleh Chase Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh mereka dan para investor lainnya. Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari satu meja ke meja yang lain, mengatakan: ini yang kami inginkan: ini, ini, dan ini, dan mereka pada dasarnya merancang infrastruktur hukum untuk berinvestasi di Indonesia.

Saya tidak pernah mendengar situasi seperti itu sebelumnya, di mana modal global duduk dengan para wakil dari negara yang diasumsikan sebagai negara berdaulat dan merancang persyaratan buat masuknya investasi mereka ke dalam negaranya sendiri.

Freeport mendapatkan bukit (mountain) dengan tembaga di Papua Barat (Henry Kissinger duduk dalam board). Sebuah konsorsium Eropa mendapat nikel Papua Barat. Sang raksasa Alcoa mendapat bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang, dan Prancis mendapat hutan-hutan tropis di Sumatera, Papua Barat, dan Kalimantan. Sebuah undang-undang tentang penanaman modal asing yang dengan buru-buru disodorkan kepada Soeharto membuat perampokan ini bebas pajak untuk lima tahun lamanya. Nyata dan secara rahasia, kendali ekonomi Indonesia pergi ke Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI), yang anggota-anggota intinya adalah Amerika Serikat, Kanada, Eropa, Australia dan, yang terpenting, Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia.” Sekali lagi, semuanya itu tadi kalimat-kalimatnya John Pilger yang tidak saya kenal.

Kalau kita percaya John Pilger, Brad Sampson, dan Jeffry Winters, sejak 1967 Indonesia sudah mulai dihabisi (plundered) dengan tuntunan oleh para elite bangsa Indonesia sendiri yang ketika itu berkuasa.

Sejak itu, Indonesia dikepung oleh kekuatan Barat yang terorganisasi dengan sangat rapi. Instrumen utamanya adalah pemberian utang terus-menerus sehingga utang luar negeri semakin lama semakin besar. Dengan sendirinya, beban pembayaran cicilan utang pokok dan bunganya semakin lama semakin berat. Kita menjadi semakin tergantung pada utang luar negeri. Ketergantungan inilah yang dijadikan leverage atau kekuatan untuk mendikte semua kebijakan pemerintah Indonesia. Tidak saja dalam bentuk ekonomi dan keuangan, tetapi jauh lebih luas dari itu. Utang luar negeri kepada Indonesia diberikan secara sistematis, berkesinambungan, dan terorganisasi secara sangat rapi dengan sikap yang keras serta persyaratan-persyaratan yang berat. Sebagai negara pemberi utang, mereka tidak sendiri-sendiri, tetapi menyatukan diri dalam organisasi yang disebut CGI.

Negara-negara yang sama sebagai pemberi penundaan pembayaran cicilan utang pokok dan bunganya yang jatuh tempo menyatukan diri dalam organisasi yang bernama Paris Club. Pemerintah Indonesia ditekan oleh semua kreditor yang memberikan pinjaman kepada swasta Indonesia supaya pemerintah menekan para kreditor swasta itu membayar tepat waktu dalam satu klub lagi yang bernama London Club. Secara kolektif, tanpa dapat dikenali negara per negara, utang diberikan oleh lembaga multilateral yang bernama Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia. Pengatur dan pemimpin kesemuanya itu adalah IMF. Jadi, kesemuanya itu tidak ada bedanya dengan kartel internasional yang sudah berhasil membuat Indonesia sebagai pengutang yang terseok-seok.

Sejak itu, utang diberikan terus sampai hari ini. Dalam krisis di tahun 1997, Indonesia sebagai anggota IMF menggunakan haknya untuk memperoleh bantuan. Ternyata, ada aturan ketat untuk bantuan itu. Bantuan uang tidak ada, hanya dapat dipakai dengan persyaratan yang dibuat demikian rupa, sehingga praktis tidak akan pernah terpakai. Dengan dipegangnya pinjaman dari IMF sebagai show case, IMF mendikte kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia, yang dengan segala senang hati dipenuhi oleh para menteri ekonomi Indonesia, karena mereka orang-orang pilihan yang dijadikan kroni dan kompradornya.

Maka, dalam ikatan EFF itulah, pemerintah dipaksa menerbitan surat utang dalam jumlah Rp 430 triliun untuk mem-bail out para pemilik bank yang menggelapkan uang masyarakat yang dipercayakan pada bank-bank mereka. Mereka tidak dihukum, sebaliknya justru dibuatkan perjanjian perdata bernama MSAA yang harus dapat meniadakan pelanggaran pidana menurut undang-undang perbankan. Dalam perjanjian perdata itu, asalkan penggelap uang rakyat yang diganti oleh pemerintah itu dapat mengembalikan dalam bentuk aset yang nilainya sekitar 15 persen, dianggap masalahnya sudah selesai, diberikan release and discharge.

Lima tahun lamanya, yaitu untuk tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, pembayaran utang luar negeri yang sudah jatuh tempo ditunda. Namun, mulai tahun 2004, utang yang jatuh tempo beserta bunganya harus dibayar sepenuhnya. Pertimbangannya tidak karena keuangan negara sudah lebih kuat, tetapi karena sudah tidak lagi menjalankan program IMF dalam bentuk yang paling keras dan ketat, yaitu EFF atau LoI.

Setelah keuangan negara dibuat bangkrut, Indonesia diberi pinjaman yang tidak boleh dipakai sebelum cadangan devisanya sendiri habis total. Pinjaman diberikan setiap pemerintah menyelesaikan program yang didiktekan oleh IMF dalam bentuk LoI demi LoI. Kalau setiap pelaksanaan LoI dinilai baik, pinjaman sebesar rata-rata USD 400 juta diberikan. Pinjaman ini menumpuk sampai jumlah USD 9 miliar, tiga kali lipat melampaui kuota Indonesia sebesar USD 3 miliar. Karena saldo pinjaman dari IMF melampaui kuota, Indonesia dikenai program pemandoran yang dinamakan Post Program Monitoring.

Mengapa Indonesia tidak mengembalikan saja yang USD 6 miliar supaya saldo menjadi USD 3 miliar sesuai kuota agar terlepas dari post program monitoring. Berkali-kali saya mengusulkan dalam sidang kabinet agar seluruh saldo utang sebesar USD 9 miliar dikembalikan. Alasannya, kita harus membayar, sedangkan uang ini tidak boleh dipakai sebelum cadangan devisa milik sendiri habis total. Cadangan devisa kita ketika itu sudah mencapai USD 25 miliar, sedangkan selama Orde Baru hanya sekitar USD 14 miliar. Yang USD 9 miliar itu harus dicicil sesuai jadwal yang ditentukan oleh IMF. Skemanya diatur sedemikian rupa sehingga pada akhir 2007 saldonya tinggal USD 3 miliar. Ketika itulah, baru program pemandoran dilepas. Alasannya kalau yang USD 9 miliar dibayarkan sekarang, cadangan devisa kita akan merosot dari USD 34 miliar menjadi USD 25 miliar. Saya mengatakan, kalau yang USD 9 miliar dibayarkan, cadangan devisa kita meningkat dari USD 14 miliar menjadi USD 25 miliar. Toh pendapat saya dianggap angin lalu sampai hari ini.

Mari sekarang kita bayangkan, seandainya cadangan devisa kita habis pada akhir 2007. Ketika itu, utang dari IMF tinggal USD 3 miliar sesuai kuota. Barulah ketika itu utang dari IMF boleh dipakai. Olehnya secara implisit dianggap bahwa ini lebih kredibel, yaitu mengumumkan bahwa cadangan devisa tinggal USD 3 miliar yang berasal dari utang IMF. Kalau seluruh utang yang USD 9 miliar dibayar kembali karena sudah mempunyai cadangan devisa sendiri sebesar USD 25 miliar dikatakan bahwa Indonesia tidak akan kredibel karena cadangan devisa merosot dari USD 34 miliar menjadi USD 25 miliar.

Jelas sekali sangat tidak logisnya kita dipaksa untuk memegang utang dari IMF dengan pengenaan bunga yang tinggi, sekitar 4 persen setahun, tanpa boleh dipakai. Jelas sekali bahwa Indonesia dipaksa berutang yang jumlahnya melampaui kuota yang sama sekali tidak kita butuhkan. Tujuannya hanya supaya Indonesia dikenai pemandoran yang bernama post program monitoring. Jelas ini hanya mungkin dengan dukungan dan kerja sama dari kroni-kroninya Kartel IMF.

Mengapa kami dan teman-teman yang sepikiran dan sepaham dikalahkan terus-menerus? Mengapa pikiran yang tidak masuk akal seabsurd itu dipertahankan? Sebab, para menteri ekonomi yang ada dalam kabinet dan otoritas moneter sedikit pun tidak menanggapinya. Memberikan komentar pun tidak mau. Mengapa? Sebab, perang modern yang menggunakan seluruh sektor ekonomi sebagai senjata, terutama sektor moneternya, membutuhkan kroni atau komprador bangsa Indonesia sendiri yang mutlak mengabdi pada kepentingan agresor.

Kalau kita percaya pada Brad Sampson, Jeffrey Winters, dan John Pilger, dan kita perhatikan serta ikuti terus sikap satu kelompok tertentu, kiranya jelas bahwa kelompok pakar ekonomi yang dijuluki “the Berkeley Mafia” adalah kelompok kroni dalam bidang ekonomi dan keuangan. Lahirnya kelompok tersebut telah dikemukakan dalam studi Brad Sampson yang tadi saya kutip. Pengamatan saya sendiri juga membenarkan bahwa kelompok itu menempatkan dan memfungsikan diri sebagai kroni kekuatan asing.

Yang paling akhir menjadi kontroversi adalah sikap beberapa menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu terhadap uluran tangan spontan dari beberapa kepala pemerintahan beberapa negara Eropa penting berkenaan dengan bencana tsunami. Baru kemarin media massa penuh dengan komentar minor mengapa tim ekonomi pemerintah utang lagi dalam jumlah besar sehingga jumlah stok utang luar negeri keseluruhannya bertambah? Ini sangat bertentangan dengan yang dikatakan selama kampanye presiden dan juga dikatakan oleh para menteri ekonomi sendiri bahwa stok utang akan dikurangi. Berdasar pengalaman, saya yakin bahwa kartel IMF yang memaksa kita berutang dalam jumlah besar supaya dapat membayar utang yang jatuh tempo. Buat mereka, yang terpenting memperoleh pendapatan bunga dan mengendalikan Indonesia dengan menggunakan utang luar negeri yang sulit dibayar kembali.

Mafia Berkeley

Mafia Berkeley adalah Organisasi Tanpa Bentuk (OTB). Mereka mempunyai atau menciptakan keturunan-keturunan. Para pendirinya memang sudah sepuh, yaitu Prof Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Emil Salim, Soebroto, Moh. Sadli, J.B. Soemarlin, Adrianus Mooy, dan masih sangat banyak lagi. Yang sekarang dominan adalah Sri Mulyani, Moh. Ikhsan, Chatib Basri, dan masih banyak lagi. Mereka tersebar pada seluruh departemen dan menduduki jabatan eselon I dan II, sampai kepala biro.

Ciri kelompok itu ialah masuk ke dalam kabinet tanpa peduli siapa presidennya. Mereka mendesakkan diri dengan bantuan kekuatan agresor. Kalau kita ingat, sejak akhir era Orde Lama, Emil Salim sudah anggota penting dari KOTOE dan Widjojo Nitisastro sudah sekretaris Perdana Menteri Djuanda. Widjojo akhirnya menjabat sebagai ketua Bappenas dan bermarkas di sana. Setelah itu, presiden berganti beberapa kali. Yang “kecolongan” tidak masuk ke dalam kabinet adalah ketika Gus Dur menjadi presiden. Namun, begitu mereka mengetahui, mereka tidak terima. Mereka mendesak supaya Gus Dur membentuk Dewan Ekonomi Nasional. Seperti kita ketahui, ketuanya adalah Emil Salim dan sekretarisnya Sri Mulyani.

Mereka berhasil mempengaruhi atau “memaksa” Gus Dur bahwa mereka diperbolehkan hadir dalam setiap rapat koordinasi bidang ekuin. Tidak puas lagi, mereka berhasil membentuk Tim Asistensi pada Menko Ekuin yang terdiri atas dua orang saja, yaitu Widjojo Nitisastro dan Sri Mulyani. Dipaksakan bahwa mereka harus ikut mendampingi Menko Ekuin dan menteri keuangan dalam perundingan Paris Club pada 12 April 2000, walaupun mereka sama sekali di luar struktur dan sama sekali tidak dibutuhkan. Mereka membentuk opini publik bahwa ekonomi akan porak-poranda di bawah kendali tim ekonomi yang ada. Padahal, kinerja tim ekonomi di tahun 2000 tidak jelek kalau kita pelajari statistiknya sekarang.

Yang mengejutkan adalah Presiden Megawati yang mengangkat Boediono sebagai menteri keuangan dan Dorodjatun sebagai Menko Perekonomian. Aliran pikir dan sikap Laksamana Sukardi sangat jelas sama dengan Berkeley Mafia, walaupun dia bukan anggotanya. Ada penjelasan tersendiri tentang hal ini. Presiden SBY sudah mengetahui semuanya. Toh tidak dapat menolak dimasukkannya ke dalam kabinet tokoh-tokoh Berkeley Mafia seperti Sri Mulyani, Jusuf Anwar, dan Mari Pangestu, seperti yang telah disinaylir oleh beberapa media massa.