Ketua DPR Marzuki Alie: 'The Untouchable' di hadapan KPK, Calon Doktor dari Malaysia

Marzuki Alie: The Untouchable
JAKARTA [KANALPEMILU.NET] -- H. Marzuki Alie, SE, MM adalah Sekretaris Jendral DPP Partai Demokrat dan dia termasuk dalam tim pemenangan Partai Demokrat (PD) dan pasangan SBY-Boediono sebagai sekretaris tim pelaksana kampanye. Pada Pemilu Legislatif 2009 lalu dia berhasil melenggang ke Senayan dari daerah pemilihan DKI III yang melingkupi Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu.
Pria kalem yang lahir di Palembang 6 November 1955 ini mengawali karir politik di Partai Demokrat pada 2003 karena ada sosok SBY yang dianggapnya santun, jujur dan adil. Ia pernah menjabat di Majelis Pertimbangan Daerah PD Sumatera Selatan (2003-2004), lalu menjadi fungsionaris DPP PD (2004-2005) dan kemudian dipercaya menjadi sekretaris jenderal DPP PD untuk masa bakti 2005-2010.

Lulusan magister manajemen UNSRI yang juga hingga kini masih tercatat sebagai kandidat PhD Program Universiti Utara Malaysia sempat menjadi pengajar di LB PAAP-FE di UNSRI pada tahun 1984-1989. Dia juga kerapkali memberikan kuliah umum di Universitas Indo Global Mandiri (IGM) Palembang, menjadi narasumber di berbagai seminar dan pelatihan Political Marketing. Pada 2002 hingga 2006, Marzuki pernah menjadi anggota Dewan Pendidikan Kota Palembang, KOPERTIS Wilayah II pada tahun 2002.

Suami Asmawati, yang juga anggota anggota DPD RI dari Sumatera Selatan periode 2004-2009 ini, juga pernah bekerja di PT Semen Baturaja (persero) selama 26 tahun dan sempat dipercaya menjadi Direktur Utama pada 1999. Marzuki juga pernah menjadi Direktur Instalatur PLN Wilayah IV Sumbagsel selama 14 tahun. Dan ia juga pernah bekerja di Direktorat Perbendaharaan Ditjen Anggaran Departemen Keuangan (1975-1979) dan Kantor Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan di Palembang (1979-1980).
Di bidang kemasyarakatan dan profesi, ia menjadi Ketua Forum Komunikasi Ahli Komputer BUMN Semen Indonesia (1992-1996), aktif di Asosiasi Semen Indonesia Ketua Umum Serikat Karyawan PT.Semen Baturaja (1998- 2001), anggota Majelis Pertimbangan Federasi Serikat Pekerja BUMN Indonesia (1998 - 2001), anggota Dewan Pembina Ormas DPP Suara Bangsa (2003 -2005), anggota Dewan Pembina Ormas DPP AMDI (2003 - 2005) dan ketua WANBIN Forum Pemuda Keadilan Pusat (2003 - 2005).

Prestasi yang layak dicatat dalam karirnya sebagai salah satu pejabat BUMN adalah ketika pada 1999 ia mampu melakukan restrukturisasi kredit bermasalah PT Semen Baturaja di BPPN senilai Rp 488 miliar melalui cash settlement. Langkah Marzuki yang diangkat sebagai direktur pada 1999 juga mampu menyelamatkan PT Semen Baturaja dari kebangkrutan tanpa bantuan sedikitpun dari pemerintah. Pada waktu itu tim dari Independen Appraisal Company menilai akibat dari kebijakan yang diambil Marzuki, pemerintah mampu menyelamatkan dana sebesar Rp 1,2 trilliun.

Restrukturisasi yang dilakukan Marzuki Alie juga sekaligus merupakan bantahan terhadap penilaian pihak asing yaitu Boston Consulting Group (BCG) yang menilai PT Semen Baturaja bangkrut dan dinyatakan negatif. BCG juga menyarankan agar pemerintah Indonesia harus menjual PT Semen Baturaja dengan nilai nol, dan semua hutang diambil alih calon pembeli atau investor.

Kepiawaiannya dalam menjalankan perusahaan plat merah membawanya berhubungan langsung dengan orang nomor satu di Partai Demokrat, SBY. Sebelumnya Marzuki juga merupakan fungsionaris Majelis Pertimbangan Daerah Partai Demokrat Sumatera Selatan pada tahun 2003-2004 dan fungsionaris DPP PD (2004-2005).

Jabatan terakhir Marzuki Alie di PD adalah Sekretaris Jendral (Sekjen) DPP Partai Demokrat, dan di Tim Sukses SBY-Boediono didapuk sebagai Sekretaris Tim Pelaksana Kampanye.
Posisi politik strategis yang dimiliki Marzuki Alie membuatnya menjadi orang penting di Partai Demokrat. Ketika partai ini sibuk mencari pasangan koalisi, Marzukilah yang menjadi salah satu perumus untuk menentukan partai mana saja yang layak berkoalisi dengan Partai Demokrat. Selain itu, Marzuki juga masuk dalam jajaran elit Partai Demokrat yang sering juga disebut sebagai Tim Sembilan. Tugas tim ini adalah merumuskan apa saja kriteria dan siapa yang pantas mendampingi SBY dalam kompetisi Pilpres mendatang.

Ketika ada wacana Partai Demokrat dan PDI-Perjuangan akan berkoalisi, berkembang pula wacana untuk mencairkan komunikasi antara Mega-SBY. Waktu itu, Marzuki mengeluarkan pernyataan kontroversial bahwa Mega tak pantas menemui SBY karena jabatannya sebagai Presiden. Marzuki menyarankan Mega untuk ketemu Ketua Umum Partai Demokrat terlebih dahulu sebelum bertemu SBY.
Pernyataan Marzuki tersebut mendapat reaksi keras kubu PDI-Perjuangan. Taufik Kiemas misalnya, menyebut Marzuki sebagai politisi arogan, tidak tahu diri dan tidak mencerminkan kedewasaan berpolitik.
Marzuki pula yang menyarankan agar diadakan evaluasi terhadap duet SBY-JK untuk rencana Pilpres, sehingga membuat kubu Golkar kegerahan. Marzuki menilai selama ini, Jusuf Kalla sebagai orang nomor dua di pemerintahan terkesan keluar jalur dan sulit dikendalikan. Marzuki pula bersama Hadi Utomo dan Anas Urbaningrum yang merumuskan poin-poin kesepakatan dengan Partai Golkar yang salah satu poinnya secara eksplisit menolak Jusuf Kalla sebagai cawapres dari Partai Golkar. Poin kesepakatan tak tercapai, perpisahan SBY-JK pun terwujud juga. Akhirnya mereka sama-sama maju sebagai capres dari partainya masing-masing.

Karir Marzuki Alie dalam politik sebenarnya tak semulus itu. Sebagai anggota legislatif, dirinya pernah tersangkut tindak korupsi bersama Jhonny Allen Marbun yang merugikan negara hingga Rp. 100 milyar. Bila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil memanggil Jhonny Allen Marbun untuk dimintai keterangannya, tidak begitu dengan Marzuki Alie.

Tindak korupsi yang diduga dilakukan oleh kedua tokoh Partai Demokrat tersebut terjadi bersamaan dengan tindak korupsi yang dilakukan oleh anggota Partai Amanat Nasional (PAN) Abdul Hadi Jamal yang terbukti menerima aliran dana dari US$ 90 ribu dari pengusaha Hontjo Kurniawan. Di lain waku KPK juga berhasil mendeteksi adanya aliran dana yang mengalir ke kantong Jhonny Allen Marbun sebesar Rp 1 milyar dan Marzuki Alie.

Bila KPK berhasil mengirim Abdul Hadi Jamal yang juga merupakan kader PAN ke hotel prodeo, dalam kasus yang juga sama tidak berhasil menggiring Jhonny Allen Marbun dan Marzuki Alie. KPK memang pernah memanggil Jhonny Allen untuk dimintai keterangan perihal keterlibatannya dalam dugaan kasus korupsi di Departemen Perhubungan, tetapi KPK tidak bisa menyentuh Marzuki Alie baik itu untuk pemeriksaan atau pemanggilan semata. Karenanya, Marzuki Alie sering dijuluki the untouchable.

sumber:

http://kanalpemilu.net/berita/Marzuki%20Alie%20The%20Untouchable

Kejaksaan Hentikan Korupsi Terduga Marzuki Ali

 

1254475482marzuki ali Jumat, 2 Oktober 2009 | 16:12:33
JAKARTA-Kejaksaan Agung (Kejagung) mengakui penyidikan kasus korupsi BUMN PT Semen Baturaja, Sumatera Selatan yang diduga melibatkan Ketua DPR Marzuki Alie telah dihentikan.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendy mengakui Kejaksaan Tinggi Sumsel mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) enam bulan lalu.

"Seharusnya yang jadi terdakwa utama itu kan pimpro. Pimpro itu adalah direktur pelaksana sedangkan Marzuki sebagai direktur komersial," ujar Marwan di kantor Kejaksaan Agung, Jumat (2/10).
Lalu mengapa, Marzuki sempat ditetapkan sebagai tersangka? Marwan mengatakan pada 2004 itu, Kejati Sumatera Selatan mendapat tekanan dari LSM dan kekuatan politik. Namun, setelah dicek, tidak ada keterlibatan Marzuki makanya penyidikan terhadap Sekjen Partai Demokrat itu dihentikan.
“Kejaksaan tinggi disana mencaplok saja. Sekarang tidak ada kejaksaan seperti itu. Kalau ada akan ditindak,” tambahnya.

Perlu diketahui, pada Agustus 2004, Marzuki Ali ditetapkan sebagai tersangka oleh Kajati Palembang karena diduga korupsi dalam proyek optimalisasi pabrik semen PT Semen Baturaja pada tahun 1997-2001. Diduga, 20 persen dari total anggaran Rp 600 miliar untuk proyek optimalisasi telah diselewengkan saat barang dan material, Marzuki Ali menjabat sebagai Direktur Komersial di BUMN tersebut.
Di tempat terpisah, disebutkan kalau ekses dugaan keterlibatan Marzuki Ali dalam kasus korupsi dapat semakin mencoreng nama baik DPR untuk ke depannya.

Hal ini setidaknya dikemukakan Ketua Masyarakat Profesional Madani, Ismed Hasan Putro. Katanya, saat ini anggota dewan memikul dosa-dosa DPR lama yang berkaitan dengan kelambanan kinerja serta kasus-kasus korupsi yang hingga kini masih mengendap. Diantaranya, dugaan keterlibatan anggota DPR terpilih asal Partai Demokrat itu juga, yakni Jhonny Allen Marbun, dalam pembangunan dermaga di Indonesia Timur.

“Jangan citra parlemen tambah jelek karena kehadiran dia. Kalau tidak diklarifikasi akan sama jeleknya dengan DPR lama,” ucapnya.
Perlu diketahui, pada Agustus 2004, Marzuki Ali ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan karena diduga korupsi dalam proyek optimalisasi pabrik semen PT Semen Baturaja pada tahun 1997-2001. Diduga, anggaran Rp 600 miliar untuk proyek optimalisasi telah diselewengkan. Saat itu, Marzuki Ali menjabat sebagai Direktur Komersial PT Semen Baturaja. Namun, kasusnya di SP3 oleh Kejaksaan.

Sumber:

http://www.gomedan.com/?open=view&newsid=303

Hati-hati banyak sekali penipuan oleh mafia di internet dan kami tidak menjamin iklan ini jujur !!!

Pengamat Politik : SBY punya rencana tersembunyi yang berbahaya

Ogah Lengser, SBY Incar Amandemen UUD 1945?
Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens menilai ada rencana tersembunyi yang berbahaya terkait pemilihan orang-orang yang kontroversial dalam kabinet 2009-2014. Rencana itu menurut Boni, bisa terkait dengan pencitraan SBY setelah 2014.

"Nampaknya SBY memilih orang-orang yang tidak kredibel atau ada yang kredibel namun ditempatkan di tempat yang sama sekali bukan bidangnya itu bertujuan agar dirinya tetap menjadi yang terbaik di antara bawahannya," papar Boni di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10/2009).
Dengan begitu, sambung dia, maka pada 2014 nanti ada opini yang akan dikembangkan bahwa tidak ada anak bangsa yang lebih baik daripada SBY.

"Kepemimpinannya juga harus dilanjutkan pasca 2014 melalui amandemen kelima UUD 45," ujar Boni.
Boni mencontohkan, ada tiga orang dari parpol dalam pemilu lalu yang gagal menjadi anggota DPR dan DPD. "Orang-orang yang tidak diinginkan rakyat ini diangkatnya menjadi menteri," kata dia.
SBY, imbuh dia, tahu persis bahwa dengan memiliki bawahan-bawahan berkemampuan standar, maka dirinya saja yang bisa eksis dan dihormati sebagai pemimpin yang terbaik.

"Tengok saja ada Patrialis Akbar yang gagal menjadi anggota DPD, kemudian diplot menjadi menkum HAM. Terus ada Agung Laksono yang diangkat menjadi Menko Kesra. Ini kan aneh, orang yang gak disukai oleh rakyat disuruh ngurusin rakyat. Terus ada juga Wasekjen PKB, Helmy Faishal yang juga tidak terpilih pada pemilu lalu dan tidak jelas track recordnya, juga diangkat jadi menteri," tambah Boni.

SBY kelihatannya tahu persis peta kader-kader potensial dari partai pendukung, sehingga hanya orang-orang "kacangan" yang diambil oleh SBY dan bukan kader terbaik partai. Boni pun menyayangkan sikap para petinggi partai yang tidak menyadari hal ini dan menjadi pion yang dimainkan tanpa sadar.

"Lihat saja ada banyak nama di tubuh PKS yang lebih memiliki kapasitas sebagai menteri dengan latar belakang pendidikan yang tinggi serta dari kalangan generasi muda, tapi ini tidak dilirik kan oleh SBY. SBY justru mengambil yang tua-tua karena yang tua-tua ini tidak akan menjadi saingannya kelak. Itu baru PKS, belum lagi dengan PKB, PAN, PPP serta Golkar yang terakhir. Seluruh kader yang diambil oleh SBY bukanlah kader terbaik," imbuhnya.

Di kalangan internal PD atau para pendukung SBY pun sama. SBY menganggap kader terbaik dari Partai Demokrat akan berbahaya dan mengalahkan SBY jika diberi pos yang strategis.

"Contohnya adalah Andi Malarangeng yang ditempatkan menjadi Menteri Pemuda dan Olah Raga. SBY tahu dia harus memberi jatah bagi Andi, namun jatah itu janganlah posisi yang bisa membuatnya bersinar. Maka diletakkan lah Andi di Menpora, jadi hutangnya pada Andi lunas, sekaligus meredupkan sinar Andi.

Kalau SBY memang mau menjadikan Andi salah satu tokoh, kan mestinya dia ditempatkan di posisi yang lebih pas, sebagai Mensesneg ataupun Sekab karena dia juga sudah berpengalaman di sana," tegasnya.
Nasib serupa juga menimpa kedua adik Andi Mallarangeng. SBY membuat mereka seperti tokoh-tokoh politik yang dibenci rakyat, sehingga mereka yang dikenal sebagai pengkhianat ulung semakin dibenci oleh rakyat dan tidak mungkin bisa berkiprah jika tidak berada dibawah ketiak SBY.

SBY juga cerdas dalam berstrategi untuk menempatkan orang-orang tua di sekitarnya. "Dia jadikan Djoko Suyanto menjadi Menko Polhukam. Dia tahu nasib dan popularitas Djoko tidak akan jauh berbeda dengan Widodo AS yang redup begitu selesai menjabat. Jadi tidak mungkin Djoko kemudian menjadi saingannya kelak. Begitu juga Hatta Rajasa yang orang teknis. Jika dia ditempatkan di bidang teknis tentunya dia akan berkibar juga. Namun dia justru ditempatkan sebagai Menko Perekonomian, di mana dia tidak bisa bekerja maksimal," paparnya.

Boni pun berani bertaruh, mantan ketua dewan pakar tim sukses SBY-Boediono yang juga pengamat politik yang cemerlang Bima Arya Sugiarto tidak akan mendapatkan porsi apapun dalam kabinet mendatang.

"Banyak orang mengira bahwa Bima akan ditempatkan menjadi juru bicara presiden karena penampilannya yang menarik, cerdas, lulusan luar negeri, dan santun dalam berbicara, tapi saya bertaruh justru karena kelebihan-kelebihannya itu Bima tidak akan mendapatkan posisi itu.
Jika Bima ditempatkan di posisi itu, maka akan berkibar kariernya dan itu yang tidak diingikan oleh SBY," jelasnya.

Analisa lainnya menurut Boni, juga bisa dilihat dari dukungan kepada orang-orang yang menjadi ketua lembaga tinggi Negara seperti MPR, DPD, dan bahkan pada Partai Golkar. "MPR kita tahu TK melakukan blunder ketika menjadi ketua MPR, ini diketahui persis oleh SBY dan TK pun kemudian menjadi bulan-bulanan. Demikian juga dengan ketua DPD yang tidak akan bersinar dan biasa-biasa saja," kata dia.
Sementara untuk Golkar, SBY lebih mendukung Aburizal Bakrie yang bermasalah dengan Lapindo. Jadi ini memang strategi yang sangat cerdas dengan mengunci semua simpul yang bisa menurunkan popularitasnya.

Jika SBY tidak mungkin lagi berkiprah pada 2014 karena mungkin kuatnya penolakan untuk mengamandemen UUD terutama yang terkait masa jabatan presiden, maka bisa jadi pula hal kemudian bisa dilimpahkan bagi keuntungan karier politik kedua putranya.

"Yah kalau diri sendiri tidak bisa, paling tidak hal itu akan berguna bagi kedua anaknya. SBY tentunya tidak menginginkan ada anak muda yang cerdas dan bersinar berada dalam pemerintahannya saat ini karena jika mereka dimasukkan maka nama mereka tentunya akan sangat popular dan justru kontraproduktif dan berdampak jelek bagi karier politik kedua putranya itu kelak. SBY tentunya menginginkan minimal salah satu putranya dapat mengikuti jejaknya kelak," tandasnya

Sumber:
http://news.okezone.com/read/2009/10/21/339/267782/ogah-lengser-sby-incar-amandemen-uud-1945

Hati-hati banyak sekali penipuan oleh mafia di internet dan kami tidak menjamin iklan ini jujur !!!

Foto Anggota DPR/MPR tidur waktu sidang

Hati-hati banyak sekali penipuan oleh mafia di internet dan kami tidak menjamin iklan ini jujur !!!

Reinkarnasi Mafia Berkeley, Godfather Boediono

VIVAnews - Ekonom Senior Standard Chartered Bank, Fauzi Ichsan menganggap nama-nama yang akan muncul dalam tim ekonomi kabinet Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono merupakan bagian dari mafia Berkeley.

Nama-nama seperti Sri Mulyani Indrawati, Anggito Abimanyu, Chatib Basri dan Raden Pardede masih merupakan satu kubu di bawah payung Beodiono.

Mereka adalah reinkarnasi Mafia Berkeley dengan sang Godfather Boediono.
"Kalau dulu kan Widjojo, sekarang Boediono," kata dia di Jakarta, 15 Oktober 2009.
Dulu, di jaman Soeharto, geng tim ekonomi Lapangan Banteng, kantor pusat Menko Perekonomian memang dikenal sebagai Mafia Berkeley karena alumni dari University of California, Berkeley.

Mereka dipimpin oleh begawan ekonomi Widjojo Nitisastro, dengan anggota JB Sumarlin, Ali Wardhana, Emil Salim dan Dorodjatun Kuntjoro-jakti. Mereka adalah dosen-dosen ekonomi UI dan dianggap sebagai penganut paham yang cenderung mengarah ke ekonomi liberal.

Boediono, meskipun dari UGM dan bukan jebolan universitas yang sama juga dianggap bagian dari mafia tersebut. Ketika itu, Boediono dianggap menjadi murid mereka karena menjabat Direktur BI yang saat itu BI masih bagian dari Dewan Moneter, belum independen seperti sekarang.

Sedangkan, Sri Mulyani, Chatib Basri yang juga jebolan UI merupakan murid para ekonom Mafia Berkeley. Sri Mulyani memperoleh gelar doktor dari University of Illinois Urbana Champaign, USA. Chatib memperoleh gelar PhD bidang ekonomi pada 2001 dari Australian National University.

Akan halnya, Anggito Abimanyu dan Raden Pardede juga jebolan dari perguruan tinggi Amerika Serikat. Anggito adalah Doktor Ekonomi jebolan University of Pensylvania. Sedangkan, Raden Pardede adalah doktor ekonomi lulusan sebuah universitas di Boston, Amerika Serikat.

Sumber:

http://bisnis.vivanews.com/news/read/97507-reinkarnasi_mafia_berkeley_pimpinan_boediono

Hati-hati banyak sekali penipuan oleh mafia di internet dan kami tidak menjamin iklan ini jujur !!!

Plat Penting Nomor Polisi Nopol Indonesia

Daftar nopol untuk kendaraan pejabat penting di Indonesia:
* RI 1: Presiden
* RI 2: Wakil Presiden
* RI 3: Istri/suami presiden
* RI 4: Istri/suami wakil presiden
* RI 5: Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat
* RI 6: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
* RI 7: Ketua Dewan Perwakilan Daerah
* RI 8: Ketua Mahkamah Agung
* RI 9: Ketua Mahkamah Konstitusi
* RI 10: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
* RI 11: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
* RI 12: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
* RI 13: Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
* RI 14: Menteri Sekretaris Negara
* RI 15: Menteri Sekretaris Kabinet
* RI 16: Menteri Dalam Negeri
* RI 17: Menteri Luar Negeri
* RI 18: Menteri Pertahanan
* RI 19: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
* RI 20: Menteri Keuangan
* RI 21: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
* RI 22: Menteri Perindustrian
* RI 23: Menteri Perdagangan
* RI 24: Menteri Pertanian
* RI 25: Menteri Kehutanan
* RI 26: Menteri Perhubungan
* RI 27: Menteri Kelautan dan Perikanan
* RI 28: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
* RI 29: Menteri Pekerjaan Umun
* RI 30: Menteri Kesehatan
* RI 31: Menteri Pendidikan Nasional
* RI 32: Menteri Sosial
* RI 33: Menteri Agama
* RI 34: Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
* RI 35: Menteri Komunikasi dan Informasi
* RI 36: Menteri Negara Riset dan Teknologi
* RI 37: Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah
* RI 38: Menteri Negara Lingkungan Hidup
* RI 39: Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
* RI 40: Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
* RI 41: Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
* RI 42: Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
* RI 43: Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
* RI 44: Menteri Negara Perumahan Rakyat
* RI 45: Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga
* RI 46: Jaksa Agung
* RI 47: Panglima Tentara Nasional Indonesia
* RI 48: Kepala Kepolisian Republik Indonesia
* RI 52: Wakil Ketua DPR
* RI 59: Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
Corps Diplomatic dan Corps Consular
Mobil milik Corps Diplomatic (Kedutaan Besar maupun Organisasi Internasional) memiliki kode khusus, yakni CD diikuti dengan angka. Untuk mendapatkan STNK dan BPKB, harus mendapatkan rekomendasi dari Departemen Luar Negeri.
Berikut adalah daftar nomor polisi untuk Corps Diplomatic di Indonesia:
* CD 12: Amerika Serikat
* CD 13: India
* CD 14: Britania Raya
* CD 15: Vatikan
* CD 16: Norwegia
* CD 17: Pakistan
* CD 18: Myanmar
* CD 19: China
* CD 20: Swedia
* CD 21: Arab Saudi
* CD 22: Thailand
* CD 23: Mesir
* CD 24: Perancis
* CD 25: Filipina
* CD 26: Australia
* CD 27: Irak
* CD 28: Belgia
* CD 29: Uni Emirat Arab
* CD 30: Italia
* CD 31: Swiss
* CD 32: Jerman
* CD 33: Sri Lanka
* CD 34: Denmark
* CD 35: Kanada
* CD 36: Brazil
* CD 37: Rusia
* CD 38: Afghanistan
* CD 39: Yugoslavia (Serbia ?)
* CD 40: Republik Ceko
* CD 41: Finlandia
* CD 42: Meksiko
* CD 43: Hongaria
* CD 44: Polandia
* CD 45: Iran
* CD 47: Malaysia
* CD 48: Turki
* CD 49: Jepang
* CD 50: Bulgaria
* CD 51: Kamboja
* CD 52: Argentina
* CD 53: Romania
* CD 54: Yunani
* CD 55: Yordania
* CD 56: Austria
* CD 57: Suriah
* CD 58: UNDP
* CD 59: Selandia Baru
* CD 60: Belanda
* CD 61: Yaman
* CD 62: UPU
* CD 63: Portugal
* CD 64: Aljazair
* CD 65: Korea Utara
* CD 66: Vietnam
* CD 67: Singapura
* CD 68: Spanyol
* CD 69: Bangladesh
* CD 70: Panama
* CD 71: UNICEF
* CD 72: UNESCO
* CD 73: FAO
* CD 74: WHO
* CD 75: Korea Selatan
* CD 76: ADB
* CD 77: Bank Dunia
* CD 78: IMF
* CD 79: ILO
* CD 80: Papua Nugini
* CD 81: Nigeria
* CD 82: Chili
* CD 83: UNHCR
* CD 84: WFP
* CD 85: Venezuela
* CD 86: ESCAP
* CD 87: Colombia
* CD 88: Brunei
* CD 89: UNIC
* CD 90: IFC
* CD 91: UNTAET
* CD 97: Palang Merah
* CD 98: Maroko
* CD 99: Uni Eropa
* CD 100: ASEAN (Sekretariat)
* CD 101: Tunisia
* CD 102: Kuwait
* CD 103: Laos
* CD 104: Palestina
* CD 105: Kuba
* CD 106: AIPO
* CD 107: Libya
* CD 108: Peru
* CD 109: Slowakia
* CD 110: Sudan
* CD 111: ASEAN (Yayasan)
* CD 112: (Utusan)
* CD 113: CIFOR
* CD 114: Bosnia-Herzegovina
* CD 115: Libanon
* CD 116: Afrika Selatan
* CD 117: Kroasia
* CD 118: Ukraina
* CD 119: Mali
* CD 120: Uzbekistan
* CD 121: Qatar
* CD 122: UNFPA
* CD 123: Mozambik
* CD 124: Kepulauan Marshall
Kode Wilayah Pendaftaran Kendaraan Bermotor
Sumatera
* BL = N A D
* BB = Sumatera Utara Bagian Barat (Tapanuli)
* BK = Sumatera Utara
* BA = Sumatera Barat
* BM = Riau
* BP = Kepulauan Riau
* BG = Sumatera Selatan
* BN = Kepulauan Bangka Belitung
* BE = Lampung
* BD = Bengkulu
* BH = Jambi
Jawa
DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat
* A = Banten: Kabupaten/Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, sebagian Kabupaten Tangerang
* B = DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Tangerang, Kabupaten/Kota Bekasi,Kota Depok
* D = Kabupaten/Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat
* E = eks Karesidenan Cirebon: Kabupaten/Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu,Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan (E - YA/YB/YC/YD)
* F = eks Karesidenan Bogor: Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Cianjur,
Kabupaten/Kota Sukabumi
* T = Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, sebagian Kabupaten Bekasi,Kabupaten Subang
* Z = Kabupaten Garut, Kabupaten/Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, KabupatenCiamis, Kota Banjar [1]
Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
* G = eks Karesidenan Pekalongan: Kabupaten (G - B)/Kota Pekalongan(G - A)
Kabupaten (G - F)/Kota Tegal (G - E), Kabupaten Brebes, Kabupaten Batang
(G-C), Kabupaten Pemalang (G - D)
* H = eks Karesidenan Semarang: Kabupaten/Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal (H - D), Kabupaten Demak
* K = eks Karesidenan Pati: Kabupaten Pati (K - A), Kabupaten Kudus (K - B),
Kabupaten Jepara (K - C), Kabupaten Rembang (K - D), Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan
* R = eks Karesidenan Banyumas: Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara
* AA = eks Karesidenan Kedu: Kabupaten/Kota Magelang, Kabupaten Purworejo,Kabupaten Kebumen, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo
* AB = DI Yogyakarta: Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul,Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo
* AD = eks Karesidenan Surakarta: Kota Surakarta (AD), Kabupaten Sukoharjo (AD - B),Kabupaten Boyolali (AD - D), Kabupaten Sragen (AD - E), KabupatenKaranganyar (AD - F), Kabupaten Wonogiri (AD - G), Kabupaten Klaten (AD - C)
Jawa Timur
* L = Kota Surabaya
* M = eks Karesidenan Madura: Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan
* N = eks Karesidenan Malang: Kabupaten/Kota Malang, Kabupaten/Kota Probolinggo,Kabupaten/Kota Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kota Batu
* P = eks Karesidenan Besuki: Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, KabupatenJember, Kabupaten Banyuwangi
* S = eks Karesidenan Bojonegoro: Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten/Kota Mojokerto,Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang[2]
* W = Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik[3]
* AE = eks Karesidenan Madiun: Kabupaten/Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan
* AG = eks Karesidenan Kediri: Kabupaten/Kota Kediri, Kabupaten/Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek
Catatan:
1. ^ Daerah dengan kode wilayah Z sebelumnya memiliki kode wilayah D (eks Karesidenan Parahyangan)
2. ^ Jombang memiliki kode wilayah S sejak tahun 2005, sebelumnya memiliki kode wilayah W
3. ^ Daerah dengan kode wilayah W sebelumnya memiliki kode wilayah L (eks
Karesidenan Surabaya)
Bali dan Nusa Tenggara
* DK = Bali
* DR = NTB I (Pulau Lombok: Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah)
* EA = NTB II (Pulau Sumbawa: Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa,Kabupaten Dompu, Kabupaten/Kota Bima)
* DH = NTT I (Pulau Timor: Kabupaten/Kota Kupang, Kabupaten TTU, TTS, Kabupaten Rote Ndao)
* EB = NTT II (Pulau Flores dan kepulauan: Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor)
* ED = NTT III (Pulau Sumba: Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur)
Kalimantan[/size]
* KB = Kalimantan Barat
* DA = Kalimantan Selatan
* KH = Kalimantan Tengah
* KT = Kalimantan Timur
Sulawesi
* DB = Sulawesi Utara Daratan (Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, KabupatenBolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara,Kabupaten Minahasa Selatan)
* DL = Sulawesi Utara Kepulauan (Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten KepulauanTalaud)
* DM = Gorontalo
* DN = Sulawesi Tengah
* DT = Sulawesi Tenggara
* DD = Sulawesi Selatan
* DC = Sulawesi Barat
Maluku dan Papua
* DE = Maluku
* DG = Maluku Utara
* DS = Papua dan Papua Barat

Hati-hati banyak sekali penipuan oleh mafia di internet dan kami tidak menjamin iklan ini jujur !!!

Intai Kos Syaifudin & Syahrir, Polisi Ngaku Hendak Ukur Tanah

Jakarta - Aksi penggerebekan di sebuah tempat kos dua lantai di Ciputat, 300 meter dari kampus UIN Syarif Hidayatullah, telah usai. Densus 88 ternyata telah melakukan pengintaian terhadap kos tersebut.

"Jadi kemarin ada 4 orang intel yang sudah mengintai rumah kos-kosan," ujar kepala keamanan setempat, Mumuh, kepada wartawan di dekat kosan yang beralamat di Gang Semanggi RT 2 RW 3 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Jumat (9/10/2009).

Karena diminta warga untuk menanyai 4 orang mencurigakan tersebut, Mumuh akhirnya menemui keempatnya di sebuah warung yang berjarak 20-30 meter dari kos-kosan.

"Dua orang bilang kepada saya kalau mereka mau mengukur tanah. Lalu dua orang lagi minta saya untuk salat Jumat dulu, nanti usai salat katanya saya akan tahu siapa mereka," terangnya.
"Dan setelah salat, saat peristiwa itu, ternyata mereka internasional (intel-red). Akhirnya saya disuruh jaga biar warga tidak mendekat ke kos-kosan," cerita dia.

Mumuh mengaku tidak pernah sama sekali bertatap muka dengan dua tersangka yang tinggal di kos tersebut. Dikatakan dia, penghuni kos itu memang tidak pernah membayar uang keamanan maupun uang kebersihan, karena sudah ada yang mengurus yaitu si penjaga kos, Rusmini atau yang biasa dipanggil Budhe.
(nvc/irw)

Hati-hati banyak sekali penipuan oleh mafia di internet dan kami tidak menjamin iklan ini jujur !!!