2000 Transaksi Mencurigakan Anggota DPR

PPATK Jangan Tutupi 2.000 Transaksi Mencurigakan Anggota DPR

1254475482marzuki ali

Jakarta Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat ada 2000 transaksi mencurigakan anggota DPR. PPTK jangan menutupi transaksi mencurigakan tersebut dan harus membukanya kepada publik.

"Dari anggota banggar yang ditutupi ini kan jadi tanda tanya. Kemudian dari upaya PPATK menutupi itu, muncul praduga bahwa jangan-jangan melibatkan orang penting di DPR atau mungkin ada transaksi antara DPR dengan PPATK, jangan-jangan DPR minta jangan dikeluarkan," ujar pengamat hukum Universitas Andalas,

Feri Amsari kepada detikcom, Senin (20/2/2012).
Feri juga curiga kepada PPATK yang mencoret keterangan resminya kepada DPR mengenai 2000 transaksi mencurigakan tersebut. Bila PPATK tidak ingin dianggap sebagai institusi yang menutupi kebobrokan DPR, maka harus berani membuka laporan tersebut.

"Kalau KPK bisa memberikan klarifikasi jelas, ya tidak ada masalah karena demi kebutuhan KPK sendiri untuk mengejar beberapa tersangka yang kabur ke luar negeri, mestinya kita fokus ke 2000 transaksi itu," ungkapnya.

Sebelumnya Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf mengungkapkan penelusuran 2.000 rekening mencurigakan anggota DPR yang mayoritas dilakukan anggota Badan Anggaran (Banggar). Namun, belum pasti semua transaksi mencurigakan tersebut memang melanggar hukum.
"Jumlahnya lebih dari 2.000 pak. Kebetulan memang menyangkut Banggar," terang Yusuf.

Anggaran Jamuan Rapat DPR Rp 12 M

tidak demokratJakarta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI menilai anggaran perjamuan rapat di DPR yang berkisar Rp 12 miliar per tahun di Sekretariat DPR sebagai pemborosan. FPKS mendesak anggaran tersebut dipangkas.

Menurut Sekretaris FPKS DPR Abdul Hakim, tugas utama DPR adalah menyalurkan aspirasi rakat. Bukan malah menikmati jamuan makanan dan jajanan rapat yang mahal.

"Jadi perjamuan masih bisa dilakukan dengan menyajikan makanan yang sederhana dan tidak perlu mewah seperti sekarang," ucap Abdul kepada detikcom, Jumat (17/2/2012).

Berdasarkan data yang diolah FPKS DPR. Untuk jamuan 9 fraksi di DPR dialokasikan sekitar Rp 4 miliar. Anggaran Rp 12 miliar sudah mencakup semua jenis kegiatan di DPR. Anggaran ini dianggap berlebihan dan perlu dipangkas.
"Jumlah makanan dan snack yang disajikan sekretariat cenderung berlebih sehingga mubazir. Karena itu, anggaran perjamuan harus dipangkas dan dialokasikan untuk program prioritas lainnya," tegas Abdul yang juga anggota Komisi VIII DPR ini.

Apalagi, imbuhnya, perjamuan makanan di parlemen negara lain jauh lebih sederhana. Jadi, bagi Abdul, tak ada gunanya terus melakukan pemborosan untuk jamuan makan dan jajanan rapat di DPR.

"Jika dibandingkan dengan parlemen negara-negara sahabat, perjamuan di DPR RI terbilang mewah. Jamuan di sana tidak semeriah di sini yang penuh dengan berbagai macam jenis panganan, snack dan buah. Belum lagi jumlahnya yang berlebihan bahkan kerap tidak habis dan ujung-ujungnya dibawa pulang oleh staf," tandasnya.

Wow, Tahun 2012 Anggaran DPR Naik Jadi Rp 2,086 Triliun

rsmprdprREPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kendati dihujani berbagai kritik terkait anggaran dan proyek pembangunan serta pengadaan barang, anggaran satuan kerja dewan pada 2012 mengalami kenaikan dari Rp 1,749 triliun menjadi Rp 2,086 triliun.
Alokasi itu terdiri dari anggaran alat kelengkapan dewan (AKD) DPR, anggaran hak keuangan dan administrasi dewan, dan anggaran dukungan substansi dewan.

Berdasarkan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) tahun 2012 yang diterima Republika, kenaikan anggaran masing-masing komisi, AKD, dan pimpinan di DPR ditujukan untuk program pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Anggarannya naik dari Rp 755,506 miliar menjadi Rp 903,770 miliar. Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) mendapat alokasi anggaran terbesar, naik lebih dua kali lipat dari Rp 45,391 miliar menjadi Rp 95,727 miliar.
Sementara itu, anggaran untuk kegiatan hak keuangan dan administrasi dewan naik dari Rp 914,179 miliar menjadi Rp 1,034 triliun. Terdiri dari pengelolaan hak keuangan dan administrasi yang dari Rp 490,2 miliar dari Rpp 553,27 miliar pada 2011.

Kemudian, alokasi untuk komunikasi intensif dalam rangka penyerapan aspirasi naik dari Rp 356,536 miliar menjadi Rp 539,481 miliar di 2012. Komponen yang paling mencolok ada di kunjungan kerja dalam negeri per orang yang melonjak dari Rp 299,374 miliar menjadi Rp 482,319 miliar.

Kenaikan juga terlihat di pembinaan administrasi keanggotaan dewan yang naik dari Rp 4,369 miliar menjadi Rp 5,041 miliar.
Sedangkan anggaran untuk dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dewan juga naik dari Rp 79,412 miliar menjadi Rp 148,303 miliar. Terdiri dari dukungan pelaksanaan tugas fungsi legislasi yang naik dari Rp 24,6 miliar menjadi Rp 54 miliar untuk 2012.

Kemudian, dukungan pelaksanaan fungsi anggaran dari Rp 18,3 miliar menjadi Rp 35,4 miliar, dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan dari Rp34,1 miliar menjadi Rp 53,3 miliar, dukungan penguatan kelembagaan dari Rp 2,27 miliar menjadi Rp 5,5 miliar.

Dana Kampanye Foke Tujuh Kali Lipat dari Jokowi

priuk2TEMPO.CO, Jakarta - Dibandingkan pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok), dana kampanye Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) mencapai tujuh kali lipat lebih. Pasangan Foke-Nara ini disokong dana kampanye sekitar Rp 70 miliar, sedangkan pasangan Jokowi-Ahok hanya sekitar Rp 9 miliar.

Dengan dana kampanye Rp 70 miliar, Fauzi memang bisa melakukan apa saja. Iklannya ada di semua televisi, radio, spanduk, dan baliho. Sebagai incumbent, dia juga leluasa berkampanye mengatasnamakan Gubernur Jakarta. Dukungan tokoh juga tak kurang. Ryaas Rasyid, Wiranto, dan Sutiyoso berada di belakangnya.

priukNamun dana kampanye yang besar tak menjamin pasangan Foke-Nara ini unggul. Pada babak pertama, Jokowi unggul 1-0. Perolehan suara pasangan Fauzi Bowo Nachrowi Ramli, versi hitung cepat sejumlah lembaga survei, di bawah pasangan Jokowi-Ahok, yaitu sekitar 33 persen. Sedangkan pasangan Jokowi-Ahok meraup dukungan terbanyak, yaitu 42,6 persen.

Selebihnya, soal pembiayaan kampanye, pasangan Jokowi-Ahok dibantu Hashim Djojohadikusumo, adik Ketua Partai Dewan Pembina Partai Geridra, Prabowo Subianto. Bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Gerindra mengusung pasangan Jokowi-Ahok dalam Pilkada DKI ini.

Namun Hashim bergerak sendiri. Ia membiayai survei-survei serta iklan luar ruang dan media elektronik yang memakan ongkos banyak. Pada iklan-iklan itu selalu disisipkan pernyataan penutup dari kakaknya, Prabowo Subianto, yang berhasrat jadi presiden dalam pemilihan 2014. »Pergerakan tim Pak Hashim sama sekali tak saya ketahui,” kata Boy Sadikin, ketua tim sukses Jokowi-Ahok.

Belakangan, keunggulan Jokowi-Ahok ini dipersoalkan pasangan Foke-Nara. Melalui tim advokasinya, pasangan nomor urut satu itu menuding ada praktek politik uang yang telah dilakukan secara masif oleh pendukung pasangan Jo­kowi-Ahok pada putaran pertama lalu.

Sekretaris tim advokasi Foke-Nara, Dasril Affandi, mengungkapkan bahwa praktek money politic yang dilakukan telah terjadi di sejumlah wilayah. Dari sisi waktu, pembagian uang juga bukan hanya dilakukan pada masa kampanye, me­lain­kan juga saat hari pencob­losan. ”Jumlahnya bervariasi, dari Rp 50 ribu hingga Rp 500 ribu,” kata Dasril, pekan lalu. 

Jokowi enteng menanggapi tudingan ini. "Jangan dibalik-baliklah," kata pria yang masih menjabat Wali Kota Solo ini. Jokowi mengatakan masyarakat tahu bahwa saat berkampanye pasangannya tidak memiliki dana yang cukup. Baca selengkapnya di majalah Tempo.