Bos-bos Mafia yang Bertekuk Lutut pada Penegak Hukum

Sepandai-pandainya tupai melompat, ada suatu ketika akan jatuh juga. Demikian pula bos-bos kelompok mafia, walau memiliki pengawal dan pasukan tempur, juga harta yang melimpah, toh mereka akhirnya tertangkap juga.

Mulai dari Al Capone, Escobar, hingga John Gotti, pihak berwajib membekuk mereka. Ada juga yang disergap dan tewas ditempat, dan ada pula yang insaf dan kembali ke 'jalan yang benar'. Menangkap para bos mafia ini pun tidak mudah. Petugas berwenang mesti melakukan penyamaran bertahun-tahun.
Peralatan yang canggih untuk penyadapan dan pengintaian juga mesti lengkap. Dan salah satu yang penting, para petugas itu mesti kebal suap. Bukan apa-apa, para bos mafia itu siap mengguyurkan jutaan dollar untuk menyuap mereka.

1. Al Capone

Alphonse Gabriel Capone atau Al Capone atau scarface merupakan legenda di dunia mafia. Namun kejayaan Capone berakhir di tangan penegak hukum antikorupsi bernama Eliot Ness. Sepak terjang big bos mafia itu berakhir di tangan Ness.

Kisah Ness membekuk Capone pun sempat difilmkan Holywood. Pertarungan antara dunia hitam dan penegak hukum bersih itu melegenda. Bayangkan, Capone sebelum dibekuk sempat melakukan percobaan penyuapan hingga melakukan teror pembunuhan pada orang dekat Ness.

Dengan kerja keras Ness, Capone akhirnya bisa dihadirkan di meja hijau. Capone dijerat dengan pidana penyelundupan minuman keras dan penggelapan pajak. Hakim pengadilan akhirnya pada Oktober 1931 menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara pada Capone. Berakhirlah era bos mafia Al Capone.

2. Pablo Escobar

Siapa sangka raja narkoba yang juga bos mafia asal Kolombia ini pernah mendapat predikat 10 orang terkaya di dunia dari majalah Forbes pada 1989. Kekayaan Escobar dari bisnis haram narkoba dan penculikan memang luar biasa. Padahal dahulu, Escobar hanyalah bocah miskin dari Kota Medelin Kolombia.

Ketika bisnis haramnya berkembang, Escobar bisa menyelundupkan 15 ton kokain per hari keluar Kolombia untuk didagangkan di seluruh dunia. AS adalah pasar terbesarnya. Soal perlindungan hukum Escobar pun tak main-main, polisi dan tentara serta politisi dipegangnya dengan uang suap.

Escobar pun bahkan pernah mencicipi kursi parlemen. Saat menjadi politisi itu, lawan politiknya yang neko-neko langsung dihabisi. Escobar pernah juga di penjara, ketika pemerintah Kolombia melihat aksinya sudah keterlaluan.

Ceritanya Escobar menyerah dan dia pun masuk ke dalam penjara yang dibangun sendiri olehnya Alhasil dia pun hidup enak di penjara dan bisa mengendalikan bisnis narkobanya.

Hingga kemudian, pada Desember 1992 Escobar menemui ajalnya. Brigadir Hugi Martinez, komandan pasukan khusus Kolombia yang didukung AS, menggerebeknya di sebuah tempat persembunyian di kawasan kumuh di Medelin.

Escobar sebelumnya buron, termasuk melarikan diri dari penjara yang dibangunnya. Pasukan khusus yang dibentuk Kolombia dan didukung AS itu pun kebal dengan suap. Tugas mereka pun sukses mengakhiri hidup Escobar.

3. John Gotti

John Gotti dikenal sebagai The Last Don. Dia merupakan pemimpin terakhir dari keluarga Gambino, kelompok mafia paling ditakuti di New York. Gotti ditangkap pada 1992 dan meninggal pada 2002 ketika masih di penjara.

Sepak terjang Gotti cukup dahsyat. Di era 1980-an, keluarga Gambino menguasai bisnis dunia hitam mulai dari narkoba hingga penyelundupan. Gotti juga terlibat atas serangkaian pembunuhan atas kelompok mafia lainnya.

Gotti ditangkap FBI setelah penguntitan selama beberapa tahun. Gotti sebelumnya selalu bebas saat didakwa di pengadilan. FBI berhasil menawarkan anak buah Gotti pengampunan, yang membuatnya bernyanyi soal sepak terjang mantan bosnya.

4. Michele Zagaria

Michele Zagaria, ditangkap setelah 16 tahun buron. Dia dibekuk pada Desember 2011. Untuk menangkapnya, pihak kepolisian Italia membutuhkan dukungan dari PM Silvio Berlusconi. Uang yang yang dimiliki Zagaria memang luar biasa. Karenanya dukungan politik amat dibutuhkan untuk menangkap Godfather kelompok Casalesi dari Camorra, mafia penguasa wilayah sekitar Naples ini.

Zagaria memiliki aset miliaran dollar. Bisnis kelompok mafianya bergerak mulai dari narkoba hingga penculikan. Perburuannya hingga belasan tahun membuat polisi Italia bersorak saat Zagaria berhasil dibekuk di sebuah bungker dengan kedalamanan sekitar lima meter dari lantai rumah lokasi persembunyiannya.
Para petugas polisi mengepalkan tangan penuh kebanggaan saat sukses menangkap Zagaria, "Long live the police. Long live legality".

 

5. Kenichi Shinoda dan Kiyoshi Takayama

Kenichi Shinoda dan Kiyoshi Takayama pemimpin kelompok klan Yamaguchi-gum, kelompok mafia Jepang terbesar yang memiliki keanggotaan hingga 35 ribu orang. Keduanya dituduh polisi Jepang atas serangkaian kasus pembunuhan dan pemerasan.

Penangkapan atas kelompok Yakuza ini memang membutuhkan keseriusan dan tekad kuat. Saat bergerak melakukan penangkana, polisi Jepang memang bertekad membasmi Yakuza.

Shinoda ditangkap pada 2005 dan dijebloskan ke bui selama 6 tahun. Polisi mendakwanya atas kepemilikan senjata ilegal. Sedang wakilnya Takayama baru ditangkap pada 2010 dengan tuduhan pemerasan. Penangkapan yang dilakukan kepolisian Jepang ini cukup sukses

6. Frank Lucas

Frank Lucas adalah gangster AS dari La Grange, North Carolina, Frank Lucas. Lucas adalah bandar heroin dan bos organisasi kriminal era 1960-an-1970-an.
Lucas kemudian terbang ke negara produsen heroin ke sumbernya langsung dari Segitiga Emas di Asia Tenggara, yakni Myanmar, Vietnam dan Thailand. Lucas kemudian meminta temannya terbang ke kawasan segitiga emas itu untuk membuat peti mati bagi tentara AS yang gugur dalam Perang Vietnam.

Namun peti itu memiliki ruangan khusus di dasarnya, untuk tempat menyelundupkan heroin. Heroin Lucas adalah heroin murni yang dinamakannya 'Blue Magic'.

Dengan cara ini, Lucas menangguk untung US$ 1 juta atau sekitar Rp 9,4 miliar per hari. Kekayaannya melambung dan tersimpan di Bank Cayman Island. Dia membeli properti di Chicago, Detroit, Miami, North Carolina dan Puerto Rico.

Pada Januari 1975, rumah Lucas di Teaneck, New Jersey digerebek oleh 10 satuan tugas dari Badan Pemberantasan Narkoba AS dan 10 polisi dari New York Police Department (NYPD). Dia kemudian didakwa atas kasus penyalahgunaan narkoba dan dituntut 10 tahun penjara.

Lucas membuka 100 bandar narkoba lain. Untuk keamanannya, Lucas dan keluarganya mengikuti perlindungan saksi pada 1977. Saat dipenjara Lucas kedapatan menjula 1 ons heroin dan US$ 13 ribu dengan 1 kg kokain. Atas perbuatannya dia dituntut 7 tahun penjara. Pada saat itu, dia mendapatkan pembela yang dulu polisi yang menggerebeknya, Richie Roberts.

Mendapatkan remisi dan masa pembebasan bersyarat Lucas kemudian dibebaskan tahun 1991.

Kembali ke Harlem, Lucas mendapati kemiskinan dan kemelaratan. Dia mendapati kenyataan akibat jual-beli heroinnya dulu, menghancurkan pribadi dan komunitas di wilayah itu. Kini, Lucas bekerja untuk membayar perbuatannya dulu.
"Saya melakukan beberapa hal mengerikan, saya sangat minta maaf karena melakukan itu. Saya sunguh-sungguh," kata Lucas.

Kode wilayah pendaftaran kendaraan bermotor ditetapkan oleh Peraturan Kapolri Nomor Polisi 4 Tahun 2006

 

Kode nopol area SUMATERA:

SUMATERA
* BL = Aceh Kota Banda Aceh (A, J), Kabupaten Aceh Besar (L, B), Kabupaten Pidie (P), Kabupaten Pidie Jaya (O), Kabupaten Aceh Barat (E), Kabupaten Aceh Jaya (C), Kabupaten Nagan Raya (V), Kabupaten Aceh Barat Daya (W), kabupaten Aceh Tengah (G), kabupaten Bener Meriah (Y), Kabupaten Bireuen (Z), Kabupaten Aceh Utara (K, Q), Kota Lhokseumawe (N), Kota Sabang (M), Kabupaten Aceh Selatan (T), Kota Subulussalam (I), Kota Langsa (D), Kabupaten Aceh Timur (F), Kabupaten Gayo Lues (H), Kabupaten Aceh Singkil (R), Kabupaten Aceh Tamiang (U) Kabupaten Aceh Tenggara (x), Kabupaten Simeulue (S}
* BB = Sumatera Utara bagian Barat (pesisir Barat)
* BK = Sumatera Utara bagian Timur (pesisir Timur)
* BA = Sumatera Barat
* BM = Riau
* BP = Kepulauan Riau
* BG = Sumatera Selatan
* BN = Kepulauan Bangka Belitung
* BE = Lampung: Kota Bandar Lampung (A, B, C, dan Y), Kota Metro (F dan K), Kabupaten Lampung Selatan (D dan E), Kabupaten Pesawaran (R), Kabupaten Tanggamus (V), Kabupaten Pringsewu (U), Kabupaten Lampung Tengah (G), Kabupaten Lampung Timur (N dan P), Kabupaten Lampung Utara (J), Kabupaten Way Kanan (W), Kabupaten Tulang Bawang (T), Kabupaten Tulang Bawang Barat (S), Kabupaten Mesuji (L), Kabupaten Lampung Barat (M}
* BD = Bengkulu
* BH = Jambi

 Kode nopol area DKI JAKARTA, BANTEN, JAWA BARAT:

DKI JAKARTA, BANTEN, JAWA BARAT
* A = Banten: Kabupaten/Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, sebagian Kabupaten Tangerang
* B = DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Tangerang, Kabupaten/Kota Bekasi(B-K**), Kota Depok
* D = Kabupaten/Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat
* E = eks Karesidenan Cirebon: Kota Cirebon (E - A*/B*/C*/D*/E*/F*/G*), Kabupaten Cirebon (E - H*/K*/L*/M*/N*), Kabupaten Indramayu (E - P*/R*/S*), Kabupaten Majalengka (E - U*/V*/W*/X*), Kabupaten Kuningan (E - Y*/Z*) [credit by agan kamehashop]
* F = eks Karesidenan Bogor: Kabupaten/Kota Bogor (F - A-R), Kabupaten Cianjur (F - W-Y), Kabupaten Sukabumi (F - U/V), Kota Sukabumi (F - S/T)
* T = Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, sebagian Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang
* Z = Kabupaten Garut, Kabupaten/Kota Tasikmalaya (Z - H), Kabupaten Sumedang, Kabupaten Ciamis (Z - T/W), Kota Banjar (Z-Y*)[1]

Spoilerfor Kode nopol area JAWA TENGAH dan DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA:

JAWA TENGAH dan DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA
* G = eks Karesidenan Pekalongan: Kabupaten (G - B)/Kota Pekalongan (G - A), Kabupaten (G - F)/Kota Tegal (G - E), Kabupaten Brebes (G - G), Kabupaten Batang (G - C), Kabupaten Pemalang (G - D)
* H = eks Karesidenan Semarang: Kabupaten(H - C/L/V)/Kota Semarang (H - A/G/H/R/S/X/W/Y/Z), Kota Salatiga(H - B/K) , Kabupaten Kendal (H - D/M), [[Kabupaten Demak](H - E)]
* K = eks Karesidenan Pati: Kabupaten Pati (K - A/S/H), Kabupaten Kudus (K - B/K/T), Kabupaten Jepara (K - C/V), Kabupaten Rembang (K - D/M), Kabupaten Blora (K - E/N), Kabupaten Grobogan (K - F/P), Kecamatan Cepu (K - N/Y)
* R = eks Karesidenan Banyumas: Kabupaten Banyumas (R - A/H/S/E), Kabupaten Cilacap (R - B/K/T/F), Kabupaten Purbalingga (R - C/L), Kabupaten Banjarnegara (R - D/M)
* AA = eks Karesidenan Kedu: Kabupaten (AA - B) /Kota Magelang (AA - A), Kabupaten Purworejo (AA - C/L/V), Kabupaten Kebumen (AA - D/M/W), Kabupaten Temanggung (AA - E/N), Kabupaten Wonosobo (AA - F)
* AB = DI Yogyakarta: Kota Yogyakarta (A/H/F), Kabupaten Bantul (B/G), Kabupaten Gunung Kidul (D/W), Kabupaten Sleman (E/N/Y/Q/Z/U), Kabupaten Kulon Progo (C)
* AD = eks Karesidenan Surakarta: Kota Surakarta (AD), Kabupaten Sukoharjo (AD - B/K/T), Kabupaten Boyolali (AD - D/M), Kabupaten Sragen (AD - E/N/Y), Kabupaten Karanganyar (AD - F/P), Kabupaten Wonogiri (AD - G/R), Kabupaten Klaten (AD - J/C/L/V)
* contoh : AD 1234 CB, AD 1234 CK, AD 1234 CT, merupakan TNKB dari Kabupaten Sukoharjo.

Spoilerfor Kode nopol area JAWA TIMUR:

JAWA TIMUR
* L = Kota Surabaya
* M = eks Karesidenan Madura: Kabupaten Pamekasan (A-D), Kabupaten Sumenep (T-V), Kabupaten Sampang (N-R), Kabupaten Bangkalan (G).
* N = eks Karesidenan Malang: Kabupaten (D-J)/Kota Malang(A-C dan E), Kabupaten (L-N,)/Kota Probolinggo (P-R), Kabupaten (S,U)/Kota Pasuruan (V,X), Kabupaten Lumajang (W-Z), Kota Batu (K)
* P = eks Karesidenan Besuki: Kabupaten Bondowoso (A-D), Kabupaten Situbondo (E-H), Kabupaten Jember(K-T), Kabupaten Banyuwangi (U-Z)
* S = eks Karesidenan Bojonegoro: Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten/Kota Mojokerto, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang[2]
* W = Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik[3]
* AE = eks Karesidenan Madiun: Kabupaten/Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan(W / X / Y / Z))
* AG = eks Karesidenan Kediri: Kabupaten (D-J)/Kota Kediri(A-C), Kabupaten(K-N)/Kota Blitar(P-R), Kabupaten Tulungagung(S-T), Kabupaten Nganjuk(U-W), Kabupaten Trenggalek(Y-Z)
Quote:Catatan:
1. Daerah dengan kode wilayah Z sebelumnya memiliki kode wilayah D (eks Karesidenan Parahyangan)
2. Jombang memiliki kode wilayah S sejak tahun 2005, sebelumnya memiliki kode wilayah W
3. Daerah dengan kode wilayah W sebelumnya memiliki kode wilayah L (eks Karesidenan Surabaya)

Spoilerfor Kode nopol area BALI dan NUSA TENGGARA:

BALI dan NUSA TENGGARA
* DK = Bali
* DR = NTB I (Pulau Lombok: Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah)
* EA = NTB II (Pulau Sumbawa: Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten/Kota Bima)
* DH = NTT I (Pulau Timor: Kabupaten/Kota Kupang, Kabupaten TTU, TTS, Kabupaten Rote Ndao)
* EB = NTT II (Pulau Flores dan kepulauan: Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor)
* ED = NTT III (Pulau Sumba: Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur)

Spoilerfor Kode nopol area KALIMANTAN:

KALIMANTAN
* KB = Kalimantan Barat
* DA = Kalimantan Selatan
* KH = Kalimantan Tengah
* KT = Kalimantan Timur

Spoilerfor Kode nopol area SULAWESI:

SULAWESI
* DB = Sulawesi Utara Daratan (Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)
* DL = Sulawesi Utara Kepulauan (Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kepulauan Sitaro)
* DM = Gorontalo
* DN = Sulawesi Tengah
* DT = Sulawesi Tenggara
* DD = Sulawesi Selatan
* DC = Sulawesi Barat

Spoilerfor Kode nopol area MALUKU dan PAPUA:

MALUKU dan PAPUA
* DE = Maluku
* DG = Maluku Utara
* DS = Papua dan Papua Barat

Spoilerfor Kode nopol area Tidak Digunakan:

TIDAK DIGUNAKAN
* DF = Timor Timur (telah menjadi negara sendiri)

for Nopol Lengkap:

TENTANG PLAT NOMOR KENDARAAN

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), atau sering kali disebut plat nomor atau nomor polisi (nopol), adalah plat aluminium tanda kendaraan bermotor di Indonesia yang telah didaftarkan pada Kantor Bersama Samsat.

SEJARAH
Penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor di Indonesia, terutama di Jawa, merupakan warisan sejak zaman Hindia Belanda, yang menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian wilayah karesidenan.

SPESIFIKASI TEKNIS
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berbentuk plat aluminium dengan cetakan tulisan dua baris.
- Baris pertama menunjukkan: kode wilayah (huruf), nomor polisi (angka), dan kode/seri akhir wilayah (huruf)
- Baris kedua menunjukkan bulan dan tahun masa berlaku
Bahan baku TNKB adalah aluminium dengan ketebalan 1 mm. Ukuran TNKB untuk kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3 adalah 250x105 mm, sedangkan untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih adalah 395x135 mm. Terdapat cetakan garis lurus pembatas lebar 5 mm diantara ruang nomor polisi dengan ruang angka masa berlaku.
Pada sudut kanan atas dan sudut kiri bawah terdapat tanda khusus (security mark) cetakanlambang Polisi Lalu Lintas; sedangkan pada sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri ada tanda khusus cetakan "DITLANTAS POLRI" (Direktorat Lalu Lintas Kepolisian RI) yang merupakan hak paten pembuatan TNKB oleh Polri dan TNI.
[sunting] Warna
Warna tanda nomor kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:
- Kendaraan bermotor bukan umum dan kendaraan bermotor sewa: warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih.
- Kendaraan bermotor umum: warna dasar kuning dengan tulisan berwarna hitam
- Kendaraan bermotor milik pemerintah: warna dasar merah dengan tulisan berwarna putih
- Kendaraan bermotor korps diplomatik negara asing: warna dasar putih dengan tulisan berwarna hitam
- Kendaraan bermotor staf operasional korps diplomatik negara asing: warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih dan terdiri dari lima angka dan kode angka negara dicetak lebih kecil dengan format sub-bagian
- Kendaraan bermotor untuk transportasi dealer (pengiriman dari perakitan ke dealer, atau dealer ke dealer): warna dasar putih dengan tulisan berwarna merah.

NOMOR POLISI
Nomor polisi diberikan sesuai dengan urutan pendaftaran kendaraan bermotor. Nomor urut tersebut terdiri dari 1-4 angka, dan ditempatkan setelah Kode Wilayah Pendaftaran. Nomor urut pendaftaran dialokasikan sesuai kelompok jenis kendaraan bermotor (untuk wilayah DKI Jakarta):
1 - 2999, 8000 - 8999 dialokasikan untuk kendaraan penumpang.
3000 - 6999, dialokasikan untuk sepeda motor.
Mulai Februari 2010 nomor kendaraan untuk Jakarta Timur (berkode T) telah habis untuk nomor 6, maka dimulai dengan angka 3.
7000 - 7999, dialokasikan untuk bus.
9000 - 9999, dialokasikan untuk kendaraan beban.
Apabila nomor urut pendaftaran yang telah dialokasikan habis digunakan, maka nomor urut pendaftaran berikutnya kembali ke nomor awal yang telah dialokasikan dengan diberi tanda pengenal huruf seri A - Z di belakang angka pendaftaran. Apabila huruf di belakang angka sebagai tanda pengenal kelipatan telah sampai pada huruf Z, maka penomoran dapat menggunakan 2 huruf seri di belakang angka pendaftaran.
Khusus untuk DKI Jakarta, dapat menggunakan hingga 3 huruf seri di belakang angka pendaftaran, sesuai kategori atau dengan permintaan khusus.
Format kategori 3 huruf seri umum yaitu: B XXXX XYZ
X = Umumnya mewakili tempat kendaraan tersebut terdaftar
Huruf yang mewakili kategori tempat terdaftarnya kendaraan:
U -> Jakarta Utara
B -> Jakarta Barat
P -> Jakarta Pusat
S -> Jakarta Selatan
T -> Jakarta Timur
E -> Depok
N -> Tangerang Selatan / Tangerang Kabupaten (Belum Jelas)
C -> Tangerang Kota
V -> Tangerang Kota
K -> Bekasi Kota
F -> Bekasi Kabupaten
W -> Tangerang Selatan / Tangerang Kabupaten (Belum Jelas)
Y = Umumnya jenis kedaraan berdasar golongan
Huruf yang mewakili kategori kendaraan:
A -> Sedan / Motor
F -> Minibus, Hatchback, City Car
J -> Jip dan SUV
D -> Truk
T -> Taksi
U -> Kendaraan Staf Pemerintah Q -> Kendaraan Staf Pemerintah (contoh: B 1234 FQN untuk Pemerintah Kabupaten Bekasi, B 1234 KQN untuk Pemerintah Kota Bekasi)
Z = Huruf acak yang diberikan untuk pembeda

Contoh: B XXXX PAA -> Mobil tersebut terdaftar di Jakarta Pusat (P), berjenis sedan (A), dan memiliki huruf pembeda (A).

Untuk kendaraan dinas dan operasional pemerintah eselon tinggi seperti menteri dan jajarannya, saat tidak menghadiri acara kenegaraan atau berdinas, maka 3 huruf seri akhir plat akan menggunakan format RF dan huruf pembeda sesuai kategori jabatan. Jika digunakan untuk mengikuti acara kenegaraan atau berdinas makan plat akan diubah menjadi RI-XX.

Contoh: B 1234 RFS -> Mobil tersebut adalah mobil dinas atau operasional kementerian eselon tinggi.

Nopol PRESIDEN dan PEJABAT PEMERINTAHAN PUSAT

PRESIDEN dan PEJABAT PEMERINTAHAN PUSAT
Mobil dinas pejabat negara memiliki plat nomor khusus. Jika pada saat pejabat tersebut bertugas ke wilayah di luar ibukota RI atau kunjungan dinas ke luar negeri, maka plat nomor tersebut akan dipasangkan pada mobil yang dinaiki oleh pejabat bersangkutan.
Berikut adalah daftar nomor polisi untuk kenderaan pejabat penting di Indonesia:
* RI 1: Presiden
* RI 2: Wakil Presiden
* RI 3: Istri/suami presiden (Ibu Negara / Bapak Negara)
* RI 4: Istri/suami wakil presiden (Wakil Ibu Negara / Wakil Bapak Negara)
* RI 5: Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat
* RI 6: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
* RI 7: Ketua Dewan Perwakilan Daerah
* RI 8: Ketua Mahkamah Agung
* RI 9: Ketua Mahkamah Konstitusi
* RI 10: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
* RI 11: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
* RI 12: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
* RI 13: Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
* RI 14: Menteri Sekretaris Negara
* RI 15: Sekretaris Kabinet
* RI 16: Menteri Dalam Negeri
* RI 17: Menteri Luar Negeri
* RI 18: Menteri Pertahanan
* RI 19: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
* RI 20: Menteri Keuangan
* RI 21: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
* RI 22: Menteri Perindustrian
* RI 23: Menteri Perdagangan
* RI 24: Menteri Pertanian
* RI 25: Menteri Kehutanan
* RI 26: Menteri Perhubungan
* RI 27: Menteri Kelautan dan Perikanan
* RI 28: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
* RI 29: Menteri Pekerjaan Umum
* RI 30: Menteri Kesehatan
* RI 31: Menteri Pendidikan Nasional
* RI 32: Menteri Sosial
* RI 33: Menteri Agama
* RI 34: Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
* RI 35: Menteri Komunikasi dan Informatika
* RI 36: Menteri Negara Riset dan Teknologi
* RI 37: Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
* RI 38: Menteri Negara Lingkungan Hidup
* RI 39: Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
* RI 40: Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
* RI 41: Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
* RI 42: Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas
* RI 43: Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
* RI 44: Menteri Negara Perumahan Rakyat
* RI 45: Menteri Negara Pemuda dan Olahraga
* RI 46: Jaksa Agung
* RI 47: Panglima Tentara Nasional Indonesia
* RI 48: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
* RI 49: Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)
* RI 52: Wakil Ketua DPR
* RI 59: Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

Catatan: Nomor kendaraan Pejabat Negara / Menteri sering berganti, hal ini disesuaikan dengan jumlah anggota Kabinet. Misalnya pada Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014) Jabatan Sekretaris Kabinet bukan setingkat menteri, sehingga Nomor Kendaraan untuk beberapa menteri berubah. Sebagai contoh saat ini Kepala BIN menggunakan RI 49.

Mengenal NOPOL Khusus Korps Diplomatik & Konsuler di Indonesia

KODE NOPOL KENDARAAN
KORPS DIPLOMATIK dan KONSULER

Mobil milik korps diplomatik (Kedutaan besar maupun organisasi internasional) memiliki kode khusus, yakni CD (singkatan dari Corps Diplomatique) atau CC (singkatan dari Corps Consulaire), diikuti dengan angka. Untuk mendapatkan STNK dan BPKB, haruslah mendapatkan rekomendasi dari Departemen Luar

Negeri. Kendaraan dengan nomor polisi ini secara sah sudah berada di luar teritori (extrateritorial) hukum dan regulasi Republik Indonesia.
Berikut adalah daftar nomor polisi untuk korps diplomatik di Indonesia:
* CD 12: Amerika Serikat
* CD 13: India
* CD 14: Perancis
* CD 15: Vatikan
* CD 16: Norwegia
* CD 17: Pakistan
* CD 18: Myanmar
* CD 19: Republik Rakyat Cina
* CD 20: Swedia
* CD 21: Arab Saudi
* CD 22: Thailand
* CD 23: Mesir
* CD 24: Perancis
* CD 25: Filipina
* CD 26: Australia
* CD 27: Irak
* CD 28: Belgia
* CD 29: Uni Emirat Arab
* CD 30: Italia
* CD 31: Swiss
* CD 32: Jerman
* CD 33: Sri Lanka
* CD 34: Denmark
* CD 35: Kanada
* CD 36: Brasil
* CD 37: Rusia
* CD 38: Afganistan
* CD 39: Yugoslavia (Serbia ?)
* CD 40: Republik Ceko
* CD 41: Finlandia
* CD 42: Meksiko
* CD 43: Hongaria
* CD 44: Polandia
* CD 45: Iran
* CD 47: Malaysia
* CD 48: Turki
* CD 49: Jepang
* CD 50: Bulgaria
* CD 51: Kamboja
* CD 52: Argentina
* CD 53: Romania
* CD 54: Yunani
* CD 55: Yordania
* CD 56: Austria
* CD 57: Suriah
* CD 58: Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP)
* CD 59: Selandia Baru
* CD 60: Belanda
* CD 61: Yaman
* CD 62: Kesatuan Pos Sedunia (UPU)
* CD 63: Portugal
* CD 64: Aljazair
* CD 65: Korea Utara
* CD 66: Vietnam
* CD 67: Singapura
* CD 68: Spanyol
* CD 69: Bangladesh
* CD 70: Panama
* CD 71: Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF)
* CD 72: Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO)
* CD 73: Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO)
* CD 74: Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
* CD 75: Korea Selatan
* CD 76: Bank Pembangunan Asia (ADB)
* CD 77: Bank Dunia
* CD 78: Dana Moneter Internasional (IMF)
* CD 79: Organisasi Buruh Internasional (ILO)
* CD 80: Papua Nugini
* CD 81: Nigeria
* CD 82: Chili
* CD 83: Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi (UNHCR)
* CD 84: Program Pangan Dunia (WFP)
* CD 85: Venezuela
* CD 86: ESCAP
* CD 87: Kolombia
* CD 88: Brunei
* CD 89: UNIC
* CD 90: IFC
* CD 91: United Nations Transitional Administration in East Timor
* CD 97: Palang Merah
* CD 98: Maroko
* CD 99: Uni Eropa
* CD 100: Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN (Sekretariat)
* CD 101: Tunisia
* CD 102: Kuwait
* CD 103: Laos
* CD 104: Palestina
* CD 105: Kuba
* CD 106: Organisasi Antar-Parlemen ASEAN (AIPO)
* CD 107: Libya
* CD 108: Peru
* CD 109: Slowakia
* CD 110: Sudan
* CD 111: Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Yayasan)
* CD 112: (Utusan)
* CD 113: Center for International Forestry Research (CIFOR)
* CD 114: Bosnia-Herzegovina
* CD 115: Lebanon
* CD 116: Afrika Selatan
* CD 117: Kroasia
* CD 118: Ukraina
* CD 119: Mali
* CD 120: Uzbekistan
* CD 121: Qatar
* CD 122: United Nations Population Fund (UNFPA)
* CD 123: Mozambik
* CD 124: Kepulauan Marshall
Quote:Mobil operasional staf korps diplomatik memiliki nomor polisi serupa dengan kendaraan pribadi (dasar hitam dengan tulisan putih) namun dengan format khusus yakni memiliki lima angka dan kode angka negara dicetak lebih kecil dengan format sub-bagian.
Contoh: "B 12345 21" berarti mobil ini adalah kendaraan operasional staff korps diplomatik Saudi Arabia.
Pada KTT Asia-Afrika 2005, kendaraan para pesertanya dipasang plat nomor dengan kode KAA.

Penyidikan Bareskrim Polri Haram

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidikan Polisi Republik Indonesia (Polri) atas perkara dugaan korupsi proyek simulasi kemudi roda dua dan roda empat untuk ujian surat izin mengemudi (SIM) Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri pada 2011 dinilai cacat hukum.

Penyidikan yang dilakukan oleh Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri dengan dasar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyalahi ketentuan hukum yang berlaku mengenai penyidikan perkara korupsi yaitu Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan UU nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Dalam hukum dikenal lex specialis lex generalis. Hukum khusus menggantikan hukum umum. UU KPK dan Tipikor itu kan jelas-jelas hukum khusus sedangkan UU KUHAP jelas hukum umum. Selain itu hukum yang baru juga mengesampingkan hukum lama. Jelas terlihat kalau dasar Bareskrim menggunakan KUHAP tidak berdasar dan jika tetap melanjutkan penyidikan, maka Polri sebagai penegak hukum telah melanggar hukum itu sendiri," terang Asep Iwan Inawan, pakar hukum, dalam pernyataan sikap koalisi Masyarakat untuk reformasi Polri di kantor Transparency International Indonesia Jakarta, Jumat (3/8/2012).

Iwan menjabarkan bahwa di KUHAP, penyidik dapat menghentikan penyidikan. Hal tersebut berbahaya karena Bareskrim dapat menutup perkara dengan alasan bukti tidak cukup. Sebab itu, pengecualian harus dilakukan jika Polri tidak mau mengalah dan bebesar hati menyerahkan penyidikan ke KPK.

Secara hukum, lanjutnya, mandat penyidikan perkara korupsi jelas harus ditangani oleh KPK. Dalam UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK disebutkan juga bahwa KPK tidak boleh menghentikan penyidikan sebagaimana yang tercantum dalam KUHAP.

"Di UU KPK jelas disebutkan bahwa KPK yang paling berhak melakukan penyidikan kasus korupsi. Kalau KPK sudah melakukan penyidikan maka Kejaksaan dan Polri wajib menghentikan penyidikan. Kalau Polri masih lanjut melakukan penyidikan dengan dasar KUHAP maka hukumnya haram," tambahnya.

Hal senada turut pula diungkapkan oleh Haris Azhar, Koordinator Kontras, yang mengungkapkan bahwa dasar hukum yang diacu oleh Bareskrim akan otomatis digugurkan pengadilan atas dasar kompetensi. Ranahnya prosedur penanganan perkara korupsi tidak terletak di Polri tapi KPK. Polisi, lanjutnya, tidak berhak untuk melakukan penyidikan karena hal itu justru dapat mengakibatkan terhambatnya kinerja KPK.

"Kinerja KPK akan terhambat jika Polri tetap bersikeras melakukan penyidikan dengan dasar hukum yang dapat digugurkan pengadilan tersebut. Kalau tetap ngotot melakukan penyidikan maka kuat dugaan bahwa Polri melindungi para koruptor yang sudah dijadikan KPK sebagai tersangka," pungkasnya.

Seperti yang diberitakan Polri bersikeras memiliki wewenang dalam menangani kasus tersebut. Polri pun mempersilakan KPK jika mau menggugat ke pengadilan agar penyidikan dihentikan oleh Polri. Sutarman menjelaskan pihaknya hanya akan tunduk pada KUHAP.

Editor :

Tri Wahono

Presiden SBY ternyata sering berobat keluar negeri

Presiden Kritik WNI yang Berobat ke Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku tidak gembira jika rakyat Indonesia, utamanya golongan masyarakat mampu, berobat ke luar negeri. Presiden mengatakan, pemerintah selalu berupaya meningkatkan kualitas dan modernitas rumah sakit di Indonesia. Dokter Indonesia pun tak kalah dengan negara lainnya.

Kalau saudara kita gemarnya sedikit-sedikit berobat ke luar negeri, tentu yang untung luar negeri, bukan bangsa kita.

-- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Dengan meningkatnya kualitas dan modernitas, kita harapkan bangsa Indonesia bisa berobat di negeri sendiri," kata Presiden seusai memimpin rapat koordinasi di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (1/8/2012). Ditambahkan Presiden, sejak pemerintahan periode pertama, dirinya terus mengutamakan pembangunan rumah sakit di daerah-daerah, termasuk puskesmas dan posyandu. Pemerintah ingin lebih mendekatkan puskesmas dan posyandu ke masyakarat.

Kritikan soal banyaknya jumlah warga Indonesia yang berobat ke luar negeri pernah disampaikan Presiden ketika meresmikan Rumah Sakit Mochtar Riyadi Comprehensive Cancer Center (MRCCC) pada Juli 2011. Setiap tahun, sekitar 600.000 warga berobat ke luar negeri dan menghabiskan uang sekitar 1,2 miliar dollar AS atau setara Rp 10,2 triliun.

"Kalau saudara kita gemarnya sedikit-sedikit berobat ke luar negeri, tentu yang untung luar negeri, bukan bangsa kita. Namun tentu kita tak bisa melarang. Saya tak boleh mengeluarkan keppres yang melarang warga negara berobat ke luar negeri," kata Presiden.

Kepala Negara mencontohkan, selama tujuh tahun menjabat sebagai kepala negara, dia tak pernah berobat ke luar negeri. Maka dari itu, Presiden meminta para menteri untuk tidak berobat ke luar negeri. Presiden berharap, para menteri dapat menjadi contoh bagi masyarakat.

Presiden berpendapat, kualitas para dokter Indonesia tak kalah dengan negara lain. Bahkan, sambung Presiden, ada dokter Indonesia yang menjadi rujukan bagi pasien luar negeri. Kepala Negara juga mengatakan, semakin banyak universitas di Indonesia yang masuk dalam daftar universitas terbaik di jagat raya. Maka dari itu, Presiden mendorong universitas di Indonesia dapat terus mencetak dokter-dokter yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan.

Presiden mengatakan, dirinya selalu berobat di rumah sakit di dalam negeri. Sementara itu, catatan Kompas.com, Ibu Negara Ani Yudhoyono, atas rekomendasi tim dokter kepresidenan, memilih menjalani perawatan medis di Amerika Serikat pada Juni 2012. Saat itu, menurut keterangan Presiden, Ibu Negara menderita gangguan saraf atau gangguan di tulang leher.

Editor :

Heru Margianto

 

Presiden SBY Pernah Cek Kesehatan di Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang mengkritik warga yang berobat ke luar negeri, disebut sebagai pasien langganan (regular customer) di HSC Medical Center, Kuala Lumpur, Malaysia. Hal ini diungkapkan Lim Yin Chow, seorang dokter di rumah sakit itu dalam testimoni berjudul "Reputasi Sukses". Di rumah sakit tersebut, Presiden melakukan pemeriksaan kesehatan.

Saya sungguh menikmati kesempatan untuk diperiksa oleh pusat kesehatan yang bagus di Kuala Lumpur. Ini adalah pusat perawatan medis yang sangat baik.

-- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono adalah pasien langganan (regular customer). Dia datang untuk pemeriksaan kesehatan," kata Lim, sebagaimana dilansir harian The Jakarta Globe, Kamis (2/8/2012).

Pernyataan dokter Lim dipertegas oleh manajer rumah sakit, Raymand Leong. "Dia (Presiden Yudhoyono) datang untuk pemeriksaan kesehatan. Itu saja. Ini sebenarnya kunjungannya yang kedua kali," kata Raymond.

Presiden Yudhoyono bahkan pernah menulis testimoni terkait rumah sakit tersebut setelah menjalani pemeriksaan kesehatan pada 14 Februari 2005. Saat itu, Presiden berada di Kuala Lumpur untuk bertemu dengan Sultan Syed Sirajuddin Ibni Al-Marhum.

"Saya sungguh menikmati kesempatan untuk diperiksa oleh pusat kesehatan yang bagus di Kuala Lumpur. Ini adalah pusat perawatan medis yang sangat baik," tulis Presiden dalam testimoni yang kemudian ditandatangani.

Selain berkunjung ke HSC, tidak diketahui apakah Presiden Yudhoyono juga pernah memeriksakan diri ke rumah sakit lainnya, baik di Malaysia, maupun negara lainnya. Sebelumnya, Presiden mengklaim selalu berobat di rumah sakit di dalam negeri.

Membantah

Sementara itu, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha tak banyak menanggapi soal kabar bahwa Presiden pernah melakukan pemeriksaan kesehatan di luar negeri. "Saya baru dengar. Saya belum bisa berkomentar tentang itu. Saya bergabung di sini tahun 2009," kata Julian kepada para wartawan di Bina Graha, Jakarta, Jumat (3/8/2012).

Sementara itu, anggota tim dokter kepresidenan Mardjo Soebiandono, membantah bahwa Presiden pernah menjalani pemeriksaan kesehatan di luar negeri. "Itu tidak benar. Kami selalu merawatnya. Selama saya menjadi anggota tim dokter kepresidenan, Beliau tidak pernah dirawat di luar negeri," kata Mardjo.

Namun demikian, Mardjo mengatakan, jika Presiden ditawari pemeriksaan kesehatan cuma-cuma ketika berkunjung ke luar negeri, adalah hal yang tak sopan jika menolaknya. "Kemungkinan beliau ditawari pemeriksaan kesehatan. Ini mungkin saja. Beliau orang Jawa, dan menghormati tawaran tersebut. Jadi, beliau mungkin rasa merasa sungkan menolaknya. Jika saya Presiden, dan ditawari pemeriksaan kesehatan cuma-cuma, saya tak akan menolaknya," kata Mardjo.

Kritikan Presiden terkait warga yang berobat ke luar negeri disampaikan berkali-kali. "Kalau saudara kita gemarnya sedikit-sedikit berobat ke luar negeri, tentu yang untung luar negeri, bukan bangsa kita. Namun tentu kita tak bisa melarang. Saya tak boleh mengeluarkan keppres yang melarang warga negara berobat ke luar negeri," kata Presiden.

Saat ini, Presiden mencontohkan, selama tujuh tahun menjabat sebagai kepala negara, dia tak pernah berobat ke luar negeri. Presiden juga meminta para menteri untuk tidak berobat ke luar negeri. Presiden berharap, para menteri dapat menjadi contoh bagi masyarakat.

Editor :

Heru Margianto

 

Derita Gangguan Saraf, Ibu Negara Berobat ke AS

JAKARTA, KOMPAS.com — Ibu Negara Ani Yudhoyono didampingi rombongan kecil berangkat ke Pittsburgh, Amerika Serikat, Selasa (12/6/2012), untuk berobat. Ibu Negara menderita gangguan saraf atau gangguan di tulang leher.

"Ibu Negara insya Allah akan menjalani tindakan medis pada tanggal 15 Juni. Satu hari sebelum dan sesudah menjalani tindakan medis, Ibu Negara harus berada di rumah sakit," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada jumpa pers singkat di Istana Negara, Jakarta, Selasa.

Menurut Presiden, keputusan untuk berobat ke Amerika Serikat merupakan hasil rekomendasi tim dokter kepresidenan.

Editor :

A. Wisnubrata