Jodi Haryanto Pendeta Kristen Koruptor

Jody Haryanto yg tinggal di BSD (Bumi Serpong Damai Tanggerang) terkenal sebagai pejabat dari partai Demokrat namun bukan itu saja dia dikenal mempunyai banyak istri padahal istri pertamanya Eriana dikenal sebagai penginjil. Lain halnya bila istri pertamanya hilang perawan ditangan pemain band yg tidak bertanggung jawab akan tetapi disini istrinya terkenal dari keluarga terpandang dan kaya di Jawa.

 

Berkas:Logo GSSJA.jpgJodi Haryanto menjadi pendeta di Gereja Charismatic Worship Service atau CWS merupakan gereja yang termasuk di dalam denominasi Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah. Kantor Pusat dan sekaligus Gereja Pusat CWS terletak di Gedung Kenanga Jl. Senen Raya No. 46 Jakarta Pusat dengan Gembala Senior Paster Suwandoko Roslim. CWS mempunyai lebih 30 cabang yang tersebar di kota-kota: Jakarta, Tangerang, Karawaci, Serpong (BSD), Bekasi, Cibinong, Depok, Sentul, Medan, Bandarlampung, Semarang, Solo, Surabaya, Manado, Sorong, Kendari (Indonesia), serta Kota Perth dan Sidney (Australia). Di samping itu memiliki area Bukit Doa Anugerah di Gunung Gelis Sentul Bogor.

Beda sekali jika dia menganut aliran kepercayaan kejawen yg setahun sekali kehutan, di sini dia dikenal sebagai orang Kristen yg taat dan bukanlah orang yg suka keliling mencari dukun.

jodi haryanto

Kasasi Kasus Jody Haryanto Belum Jelas

Jakarta | Jum'at, 27 Jan 2012

Aliyudin Sofyan

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mencium adanya "permainan" dalam proses kasasi perkara Jodi Haryanto. Koordinator MAKI, Bonyamin Saiman mengatakan, tidak lazim jika untuk mendapatkan nomor registrasi perkara dari Mahkamah Agung (MA) sampai memakan waktu dua bulan.

"Itu tidak lazim sampai memakan waktu selama itu. Karena biasanya paling lama dua minggu, perkara itu sudah terdaftar. Kalau sudah dua bulan belum mendapatkan nomor registrasi, saya menduga ada permainan antara MA dengan pihak yang berperkara," ujar Bonyamin di Jakarta, kemarin (26/1).

Pernyataan ini terkait masih terkatung-katungnya perkara kasasi kasus penggelapan dana nasabah atas nama bekas Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat, Jodi Haryanto. Padahal perkara itu sudah diterima oleh MA sejak tanggal 28 November 2011. Namun hingga sekarang perkara kasasi itu belum juga teregistrasi oleh MA.

Humas MA Andrew membantah tudingan jika pihaknya sengaja menunda-nunda perkara yang sudah masuk ke MA. "Tidak benar kalau MA sengaja menunda-nunda perkara. Sekarang semuanya sudah dilakukan secara transparan," katanya.

Dalam putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, telah memvonis Jodi Haryanto selama tiga tahun penjara. Meskipun dalam petikan amar putusannya Jodi harus ditahan, namun hingga saat ini mantan Direktur Utama PT Eurocapital Peregrines Securities (EPS) masih belum ditahan.

Bukan hanya kasus Jodi yang di MA saja yang masih terkatung-katung penyelesaiannya, kasus dugaan penggelapan dana nasabah senilai Rp57 miliar, yang ditangani Bareskrim Mabes Polri, hingga kini belum jelas penyelesaiaannya.

Penggelapan yang diduga dilakukan PT Falcon Asia Resources Management (Falcon), didasarkan laporan ke Direktorat Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri bernomor LP/223/IV/2011, tertanggal 8 April 2011, dengan terlapor Direktur Falcon Bernardo Ali dan Direktur Falcon Asia (FA) Hendro Christanto.

Keterlibatan Jodi Haryanto sendiri dalam kasus tersebut sebagai kuasa direksi mencairkan dana dengan cara memalsukan tanda tangan nasabah dalam formulir redemption dana investasi yang disimpan di Bank CIMB Niaga Tbk. n Rusman

http://www.jurnas.com/halaman/4/2012-01-27/196969

Laskar Pemburu Koruptor: Menkeu Harus Basmi Mafia Pasar Modal

JAKARTA, RIMANEWS - Menteri Keuangan Agus Martowardoyo didesak agar menindak tegas oknum-oknum Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang diduga terlibat dalam konspirasi jahat dengan mantan wakil Bendahara Umum Partai Demokrat Jodi Haryanto.

"Kami meminta kepada Menteri Keuangan Agus Martowardjoyo menindak tegas oknum-oknum Bapepam-LK, yaitu Djoko Hendratto (Kabiro Manager Investasi), Sardjito (Kabiro Pemeriksaan dan Penyidikan), dan Robinson Simbolon (Kabiro Hukum) yang kami duga terlibat konspirasi dengan Jodi Haryanto," ujar Koordinator Laskar Pemburu Koruptor (LPK), Dirgan dalam keterangan persnya Jakarta, Kamis (18/8/2011).

Ditambahkan Dirgan, pihaknya juga mendesak kepada pada majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk segera menetapkan status tahanan kepada Jodi Haryanto agar yang bersangkutan tidak menjadi buron. "Serta meminta agar majelis hakim bertindak independen dan profesional dengan tidak terpengaruh intervensi pihak manapun juga," katanya.

Sementara itu ketika dikonfirmasi, Kabiro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam-LK Sardjito membantah tudingan konspirasi itu. Bagaimana berkonspirasi, kenal juga ndak (dengan Jodi Haryanto), tegasnya.

Sedangkan Humas PT DKI Jakarta, Ahmad Sobari menyatakan bahwa kasus banding mantan Dirut PT Eurocapital Peregrine Securities (EPS), Jodi Haryanto kemungkinan akan divonis pada pekan ini. "Perkara belum diputus. Mungkin dalam minggu ini akan kami putus," kata Sobari.

Kasus Pembobolan

Selain kasus pembobolan dana nasabah EPS di atas, PT Falcon Asia Resources Management (FARM) juga diduga melakukan pembobolan dana nasabah lebih dari Rp50 miliar, yang disimpan di bank kustodian PT CIMB Niaga Tbk. Dalam modusnya itu pihak manajemen Falcon memalsukan tanda tangan nasabah.

Akibatnya, para pemodal tidak dapat memperoleh dana investasi yang ditanamkan di reksadana terbitan FARM itu. Ketika hal ini dikonfirmrasi, Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam-LK Sarjito membenarkan terjadinya kasus ini dan sudah melaporkannya kepada Bareskrim Mabes Polri, beberapa waktu lalu. "Ya sudah kami laporkan kasus ini. Jadi Anda silahkan tanya pihak Mabes Polri," kata Sarjito.

Meski demikian, Sarjito enggan menyebut nama-nama dari pihak manajemen FARM yang dilaporkan oleh pihaknya. "Coba Anda tanyakan langsung ke Mabes (Polri)," jawabnya singkat.

Sekadar diketahui, PT Falcon Asia Resources Management (FARM) yang semula bernama Asia Wealth Investment Management adalah sebuah perusahaan pengelola reksa dana yang dikendalikan oleh Jodi Haryanto. Perusahaan dengan kode FAR02 ini mayoritas sahamnya dipegang oleh PT Karyatech Prima milik Eriana yang merupakan istri dari Jodi Haryanto. Otoritas pasar modal telah menjatuhkan sangsi administrasi dan pembatasan kegiatan usaha kepada FARM tahun lalu. [mam/oke]

http://www.rimanews.com/read/20110819/38571/laskar-pemburu-koruptor-menkeu-harus-basmi-mafia-pasar-modal

Jusman Dalle

Bola Liar Korupsi dalam Selimut Perselingkuhan Binal Penguasa

Dengan gaya khasnya yang argumentatif dan retoris, SBY melukiskan mimpi buruk bagi koruptor saat memberikan sambutannya dalam konferensi  internasional bertema “Pemberantasan Praktik Penyuapan Pejabat Asing Dalam Transaksi Bisnis Internasional”, di Nusa Dua Bali, Selasa (10/5/2011) yang lalu.
Di hadapan 35 delegasi Negara asing, SBY menegaskan bahwa melawan korupsi sudah menjadi dasar dari pemerintahannya. Menurut SBY, memerangi korupsi bukan hanya perintah moral, tetapi juga perintah demokrasi, politik, sosial, dan ekonomi.

Citra Bagi Demokrat
Lucunya, saat kumandang perang melawan korupsi tersebut, partai besutan SBY dirantai skandal wisma Sea Games. Seperti biasa, untuk menyelamatkan citra partai, orang-orang Demokrat sibuk berkelit soal dugaan keterlibatan kadernya dalam kasus tersebut.

Aneh, saat Mindo Rosaline Manulang (Rosa), tersangka yang ditangkap tangan oleh KPK, mengubah BAP yang sebelumnya mengatakan bahwa Rosa mengenal Nazaruddin, bendahara Partai Demokrat. Namun di kemudian hari, tiba-tiba Rosa mengaku tidak mengenal Nazaruddin, padahal keduanya satu direksi dalam perusahaan PT Anak Negeri. Rosa menjadi  karyawan PT Anak Negeri sejak tahun 2008. Saat Nazaruddin menjadi anggota DPR, Rosalina diangkat jadi direktur.

Sebelumnya, pada tanggal 21 April 2011, bersama mantan Sesmenpora Wafid Muharam dan Direktur Marketing PT Duta Graha Indah M Idris, Rosa ditangkap tim KPK tengah melakukan transaksi suap di kantor Kemenpora.

Aroma perselingkuhan untuk menyelamatkan citra Partai Demokrat dengan cara memotong rantai hubungan tersangka Rosa dengan Nazaruddin, semakin menguat. Sejumlah media menulis, bahwa perubahan keterangan Rosa tersebut hanyalah sandiwara dengan menanti keringanan hukuman atau bahkan bebas sebagai kompensasi, tentunya dengan memanfaatkan kekuatan gaib dari Partai Demokrat sebagai partai yang most powerfull.

Sayang sekali, nahas dan malang nasib Demokrat. Dusta dan borok tak bisa ditutupi. Saat usaha Rosa tersebut dibuktikan melalui jalur hukum dengan mengganti isi BAP, Nazaruddin, justru terseret pada arus kasus yang lain.
Seperti diberitakan, Mahfud MD mengungkap Nazaruddin pernah menyerahkan duit sebesar 120 ribu dollar Singapura ke Sekjen MK Djanedjri M Gaffar. Uang itu kemudian segera dikembalikan ke Nazaruddin dan MK mengantongi bukti pengembalian dari penjaga rumah Nazaruddin. Sementara itu, Nazaruddin membantah dirinya menyerahkan duit ke Djanedjri.

Polemik skandal korupsi yang membelit partai yang saban hari meneriakkan perang melawan korupsi tersebut, akhirnya terus berkepanjangan. Mahkamah Konstitusi pun ikut terseret. Walau tidak terlibat pada permasalahan hukum dengan MK, namun tindakan Nazaruddin memberikan uang tersebut, diduga sebagai aksi “tanam budi” atau investasi proyek kepada MK.

Sikap Ketua MK Mahfud MD, yang memilih melaporkan kasus Nazaruddin pada SBY, pun membuat MK sebagai lembaga independen, tercoreng citranya. Seolah ingin unjuk muka pada Presiden SBY, Ketua MK bahkan dituding memulai menggelar panggung untuk pilpres 2014.

Dalam kasus ini, terlihat betapa ketakutan pejabat Negara pada sosok SBY masih nampak, sehingga memperlambat proses pengungkapan kebenaran. Mahfud MD sendiri mengakui bahwa keputusan untuk tidak melaporkan pemberian uang sebesar 120 ribu dollar Singapura itu ke KPK, dengan alasan agar kasus tersebut tidak hilang.

Setali tiga uang, KPK sebagai lembaga independen untuk pemberantasn korupsi, yang sedari awal mengungkap kasus suap Wisma Sea Games, juga kelihatan tak bertaji. Untuk memanggil Nazaruddin dalam kapasitas sebagai saksi pun, KPK enggan. 

Publik yang masih segar mengingat janji-janji Busyro Muqoddas saat dicalonkan sebagai ketua KPK, tentu kecewa berat jika lembaga yang dipimpinnya tersebut, terbawa ewuh-pakewuh (perasaan tidak enak) sehingga terhalangi mengungkap skandal korupsi penguasa. Ini ujian bagi KPK sebagai bagian dari penguasa yang diberi mandat memberangus korupsi!

Di sisi lain, aksi Nazaruddin tersebut, tentunya tidak semudah itu disimpulkan sebagai kepentingan pribadi. Jika tindakan Nazaruddin memang merupakan agenda pribadi, tentu Partai Demokrat sejak awal sudah memecat Nazaruddin yang juga seorang penguasaha tersebut dari posisinya sebagai bendahara. Sebagai bendahara Demokrat, sudah menjadi tanggung jawab Nazaruddin untuk menambah pundi-pundi partai.

Citra partai tentu menjadi yang utama bagi Demokrat. Betapa tidak, Demokrat dua kali mengantar SBY sebagai Presiden karena kemampuannya mengelola pencitraan. Dihadapan kekuasaan dan tuntutan publik, adalah buah simalakama bagi Demokrat, antara menyelamatkan citra partai atau menjaga sumber dana yang juga merupakan soal-soal vital untuk eksistensi.  Demokrat dilanda kegamangan.

Neo Orba
Analisis lain yang muncul terkait skandal korupsi yang membelit Partai Demokrat adalah adanya friksi di dalam tubuh partai pemenang pemilu tersebut. Seperti diketahui, Nazaruddin merupakan orang baru di Demokrat. Nazaruddin ditarik ke Demokrat oleh Anas Urbaningrum. Selain sebagai pengusaha sebelumnya, Nazaruddin pernah menjadi calon anggota legislative (caleg) dari PPP pada pemilu tahun 2004.

Sebagai pengusaha, Nazaruddin tentu memiliki jaringan keuangan yang kuat, sehingga posisinya bermanfaat untuk mengepulkan dapur Demokrat.
Sementara itu, tersangka kasus Wisma Sea Games, Wafid merupakan Sekretaris Menpora Andi Alfian Mallarangeng, yang pernah bersaing dengan Anas Urbaningrum di dalam Kongres memperebutkan kursi Ketua Umum Partai Demokrat.
Dugaan adanya perpecahan, semakin menguat dengan terseretnya nama Angelina Sondakh di dalam kasus korupsi wisma atlet Sea Games. Oleh Sys NS yang juga mantan pendiri Demokrat, Angelina Sondakh diketahui mengatakan 'Saya ditusuk dari belakang' atau 'Saya dikhianati'. Menurut Sys NS, Itu menunjukkan adanya friksi.

Termasuk desakan Kastorius Sinaga, yang meminta Nazaruddin memilih, dipecat atau mengundurkan diri. Tapi, pernyataan itu dibantah Ruhut, lalu Anas menangkis jika telah ada izin dari SBY. Hal ini memperlihatkan banyaknya kepentingan yang bermain.

Benar kiranya ketakutan Joseph Schumpeter yang dituliskan di di dalam bukunya Capitalism, Socialism, and Democracy. Menurut Schumpeter, regenerasi suatu gagasan yang telah mati menjadi pupuk bagi lahir dan tumbuhnya gagasan baru yang serupa.

Orde Baru yang tumbang oleh gerakan reformasi, bisa saja datang dan lahir kembali dalam bentuk baru (neo Orba). Bahwa di masa Orba, praktek KKN yang dipelihara oleh penguasa pada akhirnya menjadi parasit, menggerogoti Negara. Kini internal Demokrat sebagai partai penguasa, terus dihinggapi koruptor.  Demokrat pun harus siap menyusun daftar panjang kadernya yang terlibat kasus korupsi (koruptor). Baik di tingkat pusat maupun daerah.

Diantaranya, Wakil Ketua DPP Partai Demokrat Jhonny Allen Marbun diduga ikut terlibat di dalam kasus suap yang di dalamnya juga melibatkan anggota legislatif periode 2004-2009 dari Partai Amanat Nasional (PAN), Abdul Hadi Djamal yang kini menjalani masa tahanan. 

Juga Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Djufri,  yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi senilai Rp1,2 miliar ketika menjabat wali kota Bukittinggi. Serta mantan Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat, Jodi Haryanto, yang telah divonis 1 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jodi terbukti bersalah atas tindak pidana pemalsuan tanda tangan saat menjabat sebagai Direktur Utama PT Eurocapiral Peregrine Securitas (EPS). Jody disinyalir melakukan pencucian uang pada saat menjabat Direktur Utama (Dirut) PT Eurocapital Peregrine Securitas (EPS).

Terakhir, nama Nazaruddin mengisi deretan itu. Walau belum menjadi tersangka ataupun diperikas oleh KPK, namun indikasi ke arah KKN sedah sangat kuat. Ada benarnya apa yang dikatakan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Repdem Masinton Pasaribu, bahwa kejahatan yang dilakukan Nazaruddin lebih besar dari pada Mafia Pajak Gayus Tambunan. Jika gayus hanya pegawai biasa di Dirjen Pajak, maka Nazzaruddin merupakan pembuluh darah Demokrat, partai yang berkuasa. Yang pastinya memiliki power  lebih daripada sekedar Gayus Tambunan.

Maka pertanyaan besar bagi publik, sejauh mana komitmen membersihkan diri dan konsistensi Partai Demokrat dengan agenda pemberantasan korupsi? Atau justru Partai Demokrat tebang pilih! Melindungi koruptor jika menguntungkan mereka? Semoga kejernihan nurani publik dapat menilai, tidak lagi terpropaganda oleh citra artfisial di dalam selimut penguasa yang berselingkuh.

Jusman Dalle
Penulis adalah Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Analis Ekonomi Politik SERUM Institute

http://news.okezone.com/read/2011/05/23/58/459823/bola-liar-korupsi-dalam-selimut-perselingkuhan-binal-penguasa

Kasus Mantan Bendahara Demokrat Dinilai Lamban

jody

INILAH.COM, Jakarta - Lambannya penanganan kasus hukum bekas Bendahara Partai Demokrat Jodi Haryanto dikeluhkan.

Menurut Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Bonyamin Saiman mengatakan, tidak lazim jika untuk mendapatkan nomor registrasi perkara dari Mahkamah Agung (MA) sampai memakan waktu dua bulan.

Dia bahkan mencium adanya 'permainan' dalam proses kasasi perkara Jodi Haryanto mantan Direktur Utama PT Eurocapital Peregrines Securities (EPS) itu.
"Itu tidak lazim sampai memakan waktu selama itu. Karena biasanya paling lama dua minggu, perkara itu sudah terdaftar. Kalau sudah 2 bulan belum mendapatkan nomor registrasi, saya menduga ada permainan antara MA dengan pihak yang berperkara," tegas Bonyamin ketika dihubungi wartawan, Jum'at (27/1/2012).

Peryataan ini terkait masih terkatung-katungnya perkara kasasi kasus penggelapan dana nasabah atas nama bekas wakil bendahara umum Partai Demokrat, Jodi Haryanto. Padahal perkara itu sudah diterima oleh MA sejak tanggal 28 November 2011. Namun hingga sekarang perkara kasasi itu belum juga teregistrasi oleh MA.

Bonyamin menduga permainan menunda-nunda sebuah perkara kerap dilakukan oleh pihak yang sedang berpekara.
"Itu sudah lazim dilakukan oleh pihak-pihak berpekara. Keuntungan itu jelas sekali didaptkan oleh kepentingan pihak berperkara," tandasnya.
Putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, telah memvonis Jodi Haryanto selama 3 tahun penjara. Meskipun dalam petikan amar putusannya Jodi harus ditahan, namun hingga kini dia belum ditahan.

Bukan hanya kasus Jodi yang di MA saja yang masih terkatung-katung penyelesaiannya, kasus dugaan penggelapan dana nasabah senilai Rp 57 miliar, yang ditangani Bareskrim Mabes Polri, hingga kini belum jelas penyelesaiaannya.
Penggelapan yang diduga dilakukan PT Falcon Asia Resources Management (Falcon), didasarkan laporan ke Direktorat Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri bernomor LP/223/IV/2011, tertanggal 8 April 2011, dengan terlapor Direktur Falcon Bernardo Ali dan Direktur Falcon Asia (FA) Hendro Christanto.

Keterlibatan Jodi Haryanto sendiri dalam kasus ini, yaitu sebagai kuasa Direksi mencairkan dana dengan cara memalsukan tanda tangan nasabah dalam formulir redemption dana investasi yang disimpan di bank kustodian PT CIMB Niaga Tbk.
Ketika wartawan akan mengkonfirmasi soal itu, Kabidpenum Mabes Polri, Kombes Pol. Boy Rafli Ahmad tak pernah membalas atau mengangkat teleponnya. Sehingga belum jelas penyelesaiannya sampai sekarang ini.

Sementara Humas MA, Andrew membantah tudingan jika pihaknya sengaja menunda-nunda perkara yang sudah masuk ke MA. "Tidak benar kalau MA sengaja menunda-nunda perkara. Sekarang semuanya sudah dilakukan secara transparan," tandasnya.

http://nasional.inilah.com/read/detail/1823834/kasus-mantan-bendahara-demokrat-dinilai-lamban

Diduga Ada Korupsi di 2 Perusahaan BUMN

Jakarta - Dua perusahaan milik BUMN yaitu PT Pertamina Dana Ventura dan PT Reasuransi Nasional Indonesia dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (14/7) karena diduga terlibat kasus korupsi dan pencucian uang.

Terkait dengan dugaan kasus korupsi di BUMN, Komisaris Utama PT Eurocapital Peregrine Securities (EPS), Rudy Rusli, menginformasikan bahwa kasus korupsi dan pencucian uang yang dilakukan dua perusahaan milik BUMN itu mengakibatkan kerugian bagi negara sebesar Rp 15 miliar. “Kami menduga ada oknum di dua perusahaan milik BUMN yang kini melakukan korupsi dan money laundering,” kata Rudy didampingi kuasa hukumnya, Lukmanul Hakim. Rudy menjelaskan, kasus yang dilaporkannya ini terkait dengan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa Jodi Haryanto, mantan Dirut PT EPS sekaligus mantan Wakil Bendahara Partai Demokrat.

Jodi dituntut 10 tahun penjara karena menggelapkan dana perusahaan dan nasabah senilai Rp 80 miliar, memalsukan tanda tangan dan melakukan pencucian uang. “Nah, dalam pencucian uang itulah Jodi melibatkan dua perusahaan milik BUMN tersebut. Dana yang digelapkan juga termasuk dana BUMN,” papar Rudy. Bahkan, Pihaknya membawa sejumlah bukti pertama untuk kemudian diserahkan ke Komisi Pemeberantasan Korupsi KPK. KPK diharapkan menyelidiki dan menyidik kasus ini sampai tuntas.

Dugaan korupsi dan pencucian uang tersebut diperkirakan sudah berlangsung sejak 2007. Di sisi lain, Rudy juga meminta KPK mengawasi persidangan Jodi. Karena, dalam menempuh beberapa proses hukum ada indikasi putusan pengadilan yang memang sengaja ditunda-tunda. “Proses hukum untuk kasus ini sudah berjalan dua tahun dan masuk persidangan setahun yang lalu dan ini cukup Lama. Sekarang tinggal menunggu putusan pengadilan, tetapi mengapa masih ditunda-tunda terus,” tegasnya.

Tidak hanya itu, terdakwa Jodi juga tidak pernah ditahan, sejak kasus ini dibuka dan ditangani kepolisian sampai dengan sekarang. Padahal di dalam persidangan, menurut Rudy, Jodi sudah dinyatakan bersalah secara sah melakukan penggelapan. “Itu aneh bin ajaib,” tambahnya.

Kasus seperti ini bukan yang pertama kali bagi Jodi. Kasus serupa, tambah Rudy, juga dilakukan Jodi pada tahun 2006 lalu di mana dia menjadi tersangka oleh Polda Metro Jaya karena kasus penggelapan saham Sari Husada senilai Rp 110 miliar.(rnl/jpnn)

Sumber: Jpnn, Rabu, 14 Juli 2010

http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=6551&l=diduga-ada-korupsi-di-2-perusahaan-bumn

 

PT DKI Tambah Hukuman Jodi Haryanto Jadi 3 tahun Penjara

JAKARTA - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menambah vonis eks Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat Jodi Haryanto menjadi tiga tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga diperintahkan agar segera menahan terdakwa.

"Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terkecuali tentang lamanya pidana dan perintah penahanan. Menghukum terdakwa Jodi Haryanto selama tiga tahun penjara, dan memerintahkan terdakwa untuk segera ditahan," ujar salah satu anggota majelis hakim, Achmad Sobari melalui pesan singkat kepada wartawan, Jumat (26/8/2011).

Perkara tersebut terdaftar dengan putusan nomor 217/Pid/2011/PT DKI, tertanggal 25 Agustus 2011. PN Jaksel pada 20 Agustus 2010, memvonis Jodi yang juga mantan Dirut PT Eurocapital Peregrine Securitas (EPS) selama satu tahun penjara.

Keputusan tersebut lanjut Sobari, diambil berdasarkan hasil keputusan musyawarah majelis hakim yang terdiri dari, H. Muchtar Ritonga (Ketua), Achmad Sobari (Anggota), dan Nasaruddin Tappo.

Pada amar putusan sebelumnya pengadilan telah menyatakan  Jodi Haryanto terbukti memalsukan tandatangan dalam dokumen gadai rekening EPS senilai Rp 80 miliar yang tersimpan di BCA. Meski begitu Jodi belum kunjung ditahan.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jaksel, Masyhudi menegaskan pihaknya dengan segera akan mengeksekusi Jodi Haryanto setelah salinan putusan diterima.

"Tentunya sesuai dengan keputusan hakim tingkat banding, kejaksaan sebagai pihak eksekutor akan segera menjalani perintah itu," katanya.
Kejaksaan lanjut dia, juga terus mencari Jodi yang keberadaannya hingga kini belum diketahui. "Kita tentunya akan terus mencari dan menetapkan yang bersangkutan dalam daftar pencarian orang," terangnya.

Di lain pihak, Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul menegaskan hukum tetap harus ditegakkan meskipun yang terjerat itu berasal dari kader Demokrat sendiri. Putusan Pengadilan Tinggi harus tetap dilaksanakan.

"Putusan pengadilan Tinggi bisa terjadi, karena ada bukti baru dalam persidangan. Ada hal-hal yang dilihat oleh hakim PT, putusan itu tidak sesua, apalagi yang merasa dirugikan bisa menambahakan bukti-bukti lain yang tidak terungkap di pengadilan negeri, jadi sebaiknya Jodi segera ditahan," jelasnya.

Seperti diketahui, dugaan keterlibatan mafia peradilan dalam kasus Jodi Haryanto ini terkuak lantaran mantan Direktur Utama PT Eurocapital Peregrine Securities (EPS) yang divonis selama satu tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini hingga kini berkas perkaranya belum juga dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Padahal, saat kasus itu divonis pada 2 Agustus 2010 lalu, JPU langsung menyatakan banding. Pengacara EPS, Lukmanul Hakim menduga terjadinya kaloborasi jahat antara Jodi Haryanto dengan aparat penegak hukum.
Dia didakwa 3 pasal berlapis yakni money laundring, penggelapan, dan pemalsuan tanda tangan. Sedangkan yang sudah sudah divonis baru terkait pasal pemalsuan tanda tangan.

Jodi sendiri sudah divonis satu tahun, namun sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga vonis tak kunjung dilakukan penahanan terhadap dirinya. Terhambatnya perkara berdasarkan info dari PN Jakarta Selatan, lantaran berkas perkara mantan Wakil Bendahara Umum DPP Partai Demokrat baru diterima oleh pihak panitera pidana banding pada Desember 2010. (and)

http://economy.okezone.com/read/2011/08/26/320/496828/pt-dki-tambah-hukuman-jodi-haryanto-jadi-3-tahun-penjara

Para Terdakwa Kasus Korupsi yang Divonis Ringan di PN Jaksel

Jakarta - Vonis terjun bebas Zulkarnain Yunus dari tuntutan 7 tahun menjadi 1 tahun penjara, Kamis (2/12/2010) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membuka cerita lama. Yakni anggapan bahwa PN Jaksel adalah tempat nyaman bagi para koruptor karena divonis ringan atau bebas.

Anggapan itu berkali-kali ditepis langsung oleh pimpinan Mahkamah Agung. Namun, dalam satu semester terakhir, sedikitnya terdapat 7 terdakwa korupsi yang hanya dihukum 1 sampai 5 tahun penjara.

Padahal, bila melihat dari dakwaan jaksa, kejahatan yang dilakukan para terdakwa terbilang tinggi. Yaitu mengkorup uang rakyat hingga miliaran rupiah, jumlah yang bagi sebagian masyarakat hanya berupa mimpi.
Berikut catatan detikcom yang berhasil mengumpulkan ketujuh terdakwa korupsi itu:

jody

1. Jodi Haryanto. Tuntutan 10 tahun penjara dan denda 500 juta. Tetapi vonis hanya 1 tahun penjara dengan denda Rp 100 juta . Jodi dituduh melakukan praktik pencucian uang sebanyak Rp 32 miliar. Selama persidangan, Jodi tidak pernah ditahan.

2. Alif Kuncoro. Tuntutan 2,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Saat vonis, hakim menjatuhkan hukuman penjara 1,5 tahun dan denda Rp 50 juta. Alif dituduh memberi suap berupa motor Harley Davidson seharga Rp 410 juta ke Kompol Arafat Enanie.

3. Kompol Arafat Enanie. Perwira menengah di Mabes Polri ini dituntut 4 tahun penjara. Saat vonis, hakim HAswandi menambah hukumannya menjadi� 5 tahun penjara dan denda Rp 150 juta. Arafat dianggap menerima suap motor Harley senilai Rp 410 juta dan menghalang-halangi pemberantasan korupsi.

4. AKP Sri Sumartini. Bawahan Kompol Arafat ini dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta oleh jaksa. Hakim lalu menghukum Sumartini 2 tahun penjara plus denda Rp 50 juta. Sumartini dituding menerima suap Rp 1,5 juta dan Rp 5 juta dalam kasus mafia pajak Gayus Tambunan.

5. Sjahril Djohan. Orang swasta yang tiap hari 'berkantor' di Mabes Polri ini dituntut dua tahun penjara dan denda Rp 75 juta. Namun hakim bermurah hati dengan memvonis 1,5 tahun penjara serta denda Rp 50 juta. Sjahril dianggap menyuap Komjen Susno Duadji Rp 500 juta pada perkara PT Salmah Arowana Lestari.
6. Dadang Kafrawi. Mantan Walikota Jakarta Selatan ini dituntut 1,5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Namun, hakim Haswandi 'mendiskon' hukuman menjadi 1 tahun penjara dan denda Rp 150 juta. Padahal, Dadang dituduh jaksa mengkorup tanah makam TPU Tanah Kusir senilai Rp 11,3 miliar.

7. Zulkarnaen Yunus. Mantan Dirjen AHU Depkum HAm ini dituntut 7 tahun penjara serta denda Rp 500 juta. Tetapi dengan alasan tertentu, hakim Tahsin memberi diskon sehingga hanya memutus 1 tahun penjara serta denda Rp 100 juta. Zulkarnaen dianggap terlibat korupsi Sisminbakum 2002-2006 sebanyak Rp 9 miliar.

Selain nama di atas, sejumlah terdakwa korupsi tengah menjalani akhir masa sidang. Sebut saja Andi Kosasih, Lambertus Palang Ama, Haposan Hatagalung, Gayus Tambunan dan Komjen Susno Duadji.

http://news.detik.com/read/2010/12/03/061400/1508071/10/

Ketua PN Simalungun Kaget Hakim Cantik Selingkuh: Dia Tak Genit

Jakarta - Hakim cantik ADA terancam dipecat karena selingkuh dan zina. Menurut Ketua Pengadilan Negeri (PN) Simalungun, Sumatera Utara (Sumut) Abdul Siboro, ADA dikenal pendiam, tegas dan tidak genit.
"Saya kaget. Saya tidak menyangka sebab dia berwibawa dan tegas. Dalam bahasa pacaran, dia juga tidak genit," kata Siboro saat dihubungi detikcom, Kamis (27/12/2012).


Siboro mengetahui ada rekomendasi pemecatan hakim ADA setelah membaca di media massa terbitan Sumut. Hingga hari ini pihaknya belum menerima tembusan rekomendasi pemberhentian tersebut.
"Bahkan boleh dibilang, dia tidak sembarang ditegur. Dia termasuk hakim yang tegas dalam sidang," tegas Siboro.


Selaku pimpinan ADA, Siboro terus mengawasi perilaku ADA terkait pekerjaan. Di luar kantor, Siboro tidak bisa menjamin perilaku hakim cantik yang masih lajang ini sesuai kode etik hakim atau tidak.
"Untuk tugas sidang, semua berjalan seperti biasa," papar Siboro.
Seperti diketahui, Komisi Yudisial (KY) telah merekomendasikan pemecatan ADA. Hal ini dibenarkan oleh Ketua MA Hatta Ali.


"Inisial hakim 'ADA', adalah dituduhkan salah seorang hakim yang bertugas PN Simalungun. Kalau terbukti ya, kalau tidak ya kasihan karena dia punya keluarga juga," kata Ketua MA Hatta Ali.

http://news.detik.com/read/2012/12/27/170434/2128168/10/ketua-pn-simalungun-kaget-hakim-cantik-selingkuh-dia-tak-genit?nd771108bcj

Hakim Cantik Selingkuhi Suami Hakim Teman Sekantor

Jakarta - Bak kisah sinetron, hakim cantik ADA ternyata menyelingkuhi suami teman sekantornya yaitu sesama hakim. Padahal hakim ADA yang kini bertugas di PN Simalungun, Sumatera Utara (Sumut) pernah mendapat hukuman disiplin untuk kasus yang sama.

"Benar," kata Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY), Imam Anshori Saleh saat dihubungi detikcom, Jumat (28/12/2012).

Hakim ADA dengan hakim perempuan X satu kantor di pengadilan yang sama. Entah mengapa, hakim ADA terlibat asmara dengan suami temannya sendiri. "Hakim ADA direkomendasikan untuk diberhentikan dengan tidak hormat," ujar Imam.

Hal ini senada dengan pernyataan Ketua MA, Hatta Ali. MA sendiri pernah melakukan penyelidikan atas dugaan selingkuh tersebut tetapi hasilnya nihil.
"Inisial hakim 'ADA', adalah kepada dituduhkan salah seorang hakim yang bertugas PN Simalungun. Kalau terbukti ya, kalau tidak ya kasihan karena dia punya keluarga juga," kata Ketua MA Hatta Ali, kemarin.

http://news.detik.com/read/2012/12/28/083532/2128474/10/ckckck-hakim-cantik-selingkuhi-suami-hakim-teman-sekantor?nd771108bcj

Temuan Komisi III DPR, Hakim Cantik yang Segera Dipecat Bak Artis

Jakarta - Rekomendasi Komisi Yudisial (KY) untuk memberhentikan hakim cantik ADA karena terlibat selingkuh mengagetkan masyarakat. Tidak terkecuali anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat yang sengaja mengunjungi Pengadilan Negeri (PN) Simalungun mengecek kebenaran hal tersebut.

"Menurut orang yang saya temui di pengadilan, kecantikan hakim ADA ini tidak kalah dengan artis. Kalau Hakim ini katanya wajahnya asli kecantikannya, tidak bekas dipermak," kata Martin Hutabarat kepada wartawan, Jumat (28/12/2012).
Martin mengunjungi PN tersebut dalam rangka masa reses dan daerah tersebut adalah wilayah Daerah Pemilihan (Dapil)-nya. Dia penasaran perselingkuhan seperti apa yang membuat KY sehingga merekomedasikan pemecatan.

"Sayang, pada saat saya ke PN Simalungun tidak bertemu dengan hakim ADA karena sedang dipanggil ke Jakarta. Memang menimbulkan pertanyaan, kasus apa dan kapan kasus perselingkuhan yang dituduhkan oleh KY kepada hakim cantik ini," ungkap politikus Partai Gerindra ini.
Menurut Martin, sebelum di PN Simalungun, ADA pernah bertugas di PN

Batusangkar, PN Sungailiat dan PN Boyolali. Hakim ADA selama di Siantar tinggal di perumahan hakim dan menurut rekan-rekan sesama hakim, ADA tidak pernah terlihat bersikap yang aneh-aneh.

"Ketika saya tanya ke orang yang saya temui, serempak mengatakan hakim ADA ini memang benar berwajah cantik, tapi tidak pernah bersikap neko-neko selama di PN Simalungun," tandas Martin.

Tindakan asusila ini diakui Ketua MA, Hatta Ali. MA sendiri pernah melakukan penyelidikan atas dugaan selingkuh tersebut tetapi hasilnya nihil.

"Inisial hakim 'ADA', adalah dituduhkan kepada salah seorang hakim yang bertugas PN Simalungun. Kalau terbukti ya, kalau tidak ya kasihan karena dia punya keluarga juga," kata Ketua MA Hatta Ali, kemarin.

http://news.detik.com/read/2012/12/28/170530/2129090/10/temuan-komisi-iii-dpr-hakim-cantik-yang-segera-dipecat-bak-artis?nd771108bcj

Hakim Cantik ADA dan Kisah Perselingkuhan Para 'Wakil Tuhan'

Jakarta - Hakim cantik ADA terlibat asmara terlarang sehingga kariernya sebagai 'wakil Tuhan' berada di ujung tanduk. ADA bukan hakim pertama yang kariernya bisa kandas karena terantuk cinta. Komisi yudisial (KY) meyakini banyak kasus serupa.

Dalam catatan detikcom, Sabtu (29/12/2012), kisah asmara terlarang para hakim sudah sering kali terjadi. Seperti yang menimpa hakim Mahkamah Syariah Tapak Tuan, Aceh, Dainuri. Dia terbukti berbuat cabul dengan perempuan yang sedang berperkara dalam kasus perceraian, Evi.

Sarjana Hukum Islam ini mengakui dirinya pernah bermesraan berkali-kali dengan Evi dengan cara menggosok-gosok punggung Evi di kamar mandi dan berpangkuan dalam keadaan tanpa busana di hotel yang disewa oleh hakim terlapor.

Pada November 2011, sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memutuskan memecat hakim Dainuri. MKH memutuskan untuk memberhentikan hakim Dainuri, Sarjana Hukum Islam dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri dari jabatannya sebagai hakim Mahkamah Syariah.

Asmara terlarang juga membuahkan hukuman disipilin bagi hakim Pengadilan Negeri (PN) Serui, Endratno Rajamai. Dia memeras istrinya sendiri Dewi Parasita sebanyak 66 kali dengan total nilai Rp 80 juta-an. Endratno memeras karena mengetahui Dewi mencintainya. Perasaan itu dimanfaatkan Endratno.

"Saya tidak mencintai Dewi. Saya dijodohkan oleh orangtuanya. Mungkin anggota majelis tidak percaya, tapi itulah nyatanya. Saya dijodohkan, ibarat kisah Siti Nurbaya," kata Endratno dalam pembelannya pada 23 Februari 2010.
Atas perbuatan ini, Endratno terbukti telah melanggar kode etik hakim dan memberikan sanksi mutasi ke PT Palangkaraya dengan nonpalu selama 2 tahun.
Atas banyaknya fakta dan laporan terbaru, KY pun segera membongkar asmara yang bisa membuat runtuhnya kewibawaan hakim.

"KY tengah melakukan investigasi terhadap kasus perselingkuhan yang dapat merusak hubungan kerja di pengadilan. Pada gilirannya dapat meruntuhkan wibawa pengadilan jika kasus-kasus itu menyebar ke masyarakat," kata Wakil KY, Imam Anshori Saleh.

http://news.detik.com/read/2012/12/29/163948/2129541/10/hakim-cantik-ada-dan-kisah-perselingkuhan-para-wakil-tuhan?991104topnews